Ketika warga Jawa Barat menonton vlog KDM setiap hari—melihatnya menangis bersama janda tua, marah pada aparat yang tidak adil, atau bercanda di sawah—muncul ilusi kedekatan emosional yang sangat kuat. Masyarakat merasa “mengenal dekat” KDM seolah-olah dia adalah tetangga atau kerabat mereka sendiri. Di bilik suara, pemilih tidak memilih berdasarkan visi-misi abstrak, melainkan memilih “teman” yang mereka tonton setiap malam di layar ponsel.
Oleh : Kurnia Fajar*
JERNIH– Berdasarkan data survei nasional terakhir yang sempat ramai dibahas di akhir tahun 2025 dan awal 2026, nama Dedi Mulyadi memang muncul sebagai salah satu figur yang masuk dalam bursa potensial calon presiden untuk Pemilu 2029. Namun, saat ini belum ada survei resmi yang menetapkan “elektabilitas final” karena kita masih berada di pertengahan 2026, yang mana dinamika politik masih sangat cair.
Misalnya hasil survei dari lembaga survei Indikator (akhir 2025). Dalam beberapa simulasi bursa calon presiden 2029, Dedi Mulyadi sempat terekam menempati posisi kedua di bawah Prabowo Subianto. Kehadirannya di papan atas survei ini didorong oleh kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kinerjanya sebagai gubernur Jawa Barat (sempat dilaporkan menyentuh angka 95,5 persen).
Posisi dalam bursa capres tersebut menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi dianggap sebagai “kuda hitam” atau penantang potensial, terutama karena basis dukungannya yang kuat di Jawa Barat dan resonansi populisnya yang luas di media sosial. Memasuki pertengahan 2026, fokus publik dan lembaga survei mulai bergeser pada isu-isu kinerja pemerintahan dan safari politik tokoh-tokoh nasional (seperti aktivitas politik terbaru dari Jokowi, mantan tokoh nasional).
Sekarang kita bandingkan dengan data Presiden Prabowo berikut ini yang berdasarkan basis data survei nasional terbaru yang dirilis pada awal tahun 2026 (periode Januari hingga April 2026). Posisi Prabowo Subianto sebagai petahana (incumbent) masih menempati urutan teratas dan dinilai belum tertandingi untuk bursa Pemilu 2029. Dalam simulasi bursa calon presiden yang dirilis, elektabilitas personal Prabowo Subianto berada di kisaran 40,12 persen hingga 46,7 persen.
Angka ini menempatkannya kokoh di urutan pertama bursa Capres masa depan. Sebagai petahana, ia memiliki gap (jarak) yang cukup lebar di atas nama-nama lain yang membuntutinya di papan atas, termasuk Dedi Mulyadi.
Tingkat Kepuasan Publik (Approval Rating)
Elektabilitas Prabowo yang stabil di papan atas ini berbanding lurus dengan tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya sebagai presiden aktif. Survei Indikator Politik mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo menyentuh angka 79,9 persen. Survei Index Politica yang dirilis sekitar April 2026 juga mencatat angka kepuasan yang solid di angka 70 persen.
Tingginya approval rating di pertengahan 2026 ini—terutama dalam menjaga stabilitas domestik di tengah gejolak geopolitik global—menjadi mesin utama yang menjaga elektabilitasnya tetap kokoh di angka kepala empat, sebuah modal yang sangat kuat bagi seorang petahana jika memutuskan maju kembali. Meskipun elektabilitas saat ini masih bersifat name recognition (pengenalan nama) dan tingkat kesukaan, bukan preferensi pemilih yang definitif untuk Pemilu 2029.
Mengapa ini penting untuk ketua partai politik dan para kepala daerah? Partai politik adalah pembentuk kekuasaan, ia adalah pusat gagasan, narasi untuk mencapai kesejahteraan warga negara. Kontestasi Pemilihan umum menghasilkan pemenang maka sudah seharusnya Politik harus dipasarkan dengan tujuan yang mulia tentunya, untuk membangun kesadaran warga negara. Kesadaran terhadap hak dan juga kewajibannya.
Jika kita mempersempit pisau analisisnya khusus pada teori politik dan teori komunikasi, fenomena Dedi Mulyadi (KDM) ini merupakan bentuk evolusi radikal dari bagaimana kekuasaan dikonstruksikan dan dikomunikasikan di era internet. Secara politik, ini adalah fenomena Populisme Digital. Populisme adalah gaya politik yang membelah masyarakat menjadi dua kelompok: “Rakyat bersahaja yang murni” (the pure people) melawan “Elite yang tidak peduli” KDM menggunakan media sosial untuk memperlihatkan bahwa dia berdiri di sisi “rakyat bersahaja”—mendengarkan tangisan janda tua, membantu petani yang sawahnya digusur, atau membela sopir angkot. Media digital bertindak sebagai jalan tol yang memotong jalur birokrasi dan sekat formal partai.
Berikut adalah nama fenomena dan landasan teori yang paling presisi untuk membedahnya :
Techno–Populism (Tekno–Populisme)
Dalam kajian politik kontemporer, ini disebut fenomena Tekno-Populisme. Ini adalah sintesis atau perkawinan antara dua hal yang dulunya dianggap bertolak belakang:
– Sentimen Populisme: Narasi yang menyentuh akar rumput, membela “wong cilik”, dan menampilkan gaya hidup bersahaja yang kontras dengan elite Jakarta.
–Logika Teknologi (Media Digital): Pemanfaatan algoritma, metrik media sosial (views, engagement), dan produksi konten harian yang masif secara terstruktur. Hari ini KDM tidak lagi membutuhkan struktur partai yang kaku untuk menyapa konstituennya; ia menggunakan smartphone dan YouTube sebagai jembatan langsung tanpa perantara (disintermediation).
– Mediafication of Politics (Mediatisasi Politik)
Dalam ilmu komunikasi, ini adalah fenomena di mana politik tunduk pada aturan main (logika) media. Politik tidak lagi dipolitisasi lewat rapat akbar atau manifesto tertulis, melainkan dikemas menjadi sebuah reality show kemanusiaan. Agenda politik KDM (seperti blusukan atau menolong warga) dirancang sejak awal agar media-friendly dan memenuhi syarat untuk menjadi viral.
Dalam “Parasocial Interaction Theory” (Donald Horton & R. Richard Wohl) menjelaskan kondisi psikologis di mana pemirsa media merasa memiliki hubungan timbal balik yang intim dan personal dengan seorang figur publik, padahal hubungan tersebut sebenarnya bersifat satu arah.
Penerapannya: Ketika warga Jawa Barat menonton vlog KDM setiap hari—melihatnya menangis bersama janda tua, marah pada aparat yang tidak adil, atau bercanda di sawah—muncul ilusi kedekatan emosional yang sangat kuat. Masyarakat merasa “mengenal dekat” KDM seolah-olah dia adalah tetangga atau kerabat mereka sendiri. Di bilik suara, pemilih tidak memilih berdasarkan visi-misi abstrak, melainkan memilih “teman” yang mereka tonton setiap malam di layar ponsel.
Kemudian dalam teori Komunikasi Politik: The Personalization of Politics (W. Lance Bennett) Teori ini menyatakan bahwa di era komunikasi modern, figur personal individu politisi jauh lebih dominan dan menentukan ketimbang institusi politik (partai). KDM adalah contoh paripurna dari teori ini. Identitas visualnya (ikat kepala putih/totopong, baju pangsi) dan narasi personalnya sebagai “Bapak Urang Lembur” mengaburkan identitas partainya. Masyarakat tidak peduli apakah KDM berada di Golkar atau Gerindra; yang mereka pilih adalah personifikasi Dedi Mulyadi. Komunikasi politik bergeser dari perdebatan ideologi kelompok menjadi konsumsi karakter individu.
Kemudian dalam Celebrity Politics (John Street) Teori ini membagi politisi selebriti menjadi dua tipe, dan KDM sangat cocok dengan tipe “The Politician as Celebrity” (Politisi yang menggunakan gaya, teknik, dan mekanisme selebritas untuk menggalang dukungan politik). KDM memosisikan diri bukan sebagai birokrat kaku yang berbicara dengan bahasa hukum atau statistik. Ia berkomunikasi menggunakan seni pertunjukan (performance art) Vlog YouTube-nya adalah panggung sandiwara realitas (reality politics) di mana ia bertindak sebagai pahlawan lokal (local hero). Teori ini menjelaskan bahwa di era digital, kemampuan menghibur, memicu empati, dan mengelola drama visual adalah prasyarat baru untuk mendapatkan legitimasi politik.
The Attention Economy (Ekonomi Perhatian)
Secara ekonomi, tindakan KDM masuk dalam fenomena Ekonomi Perhatian. Di era digital, komoditas paling berharga bukanlah modal material, melainkan rentang perhatian (attention span) publik. KDM berhasil mengubah “perhatian” netizen (dalam bentuk views, likes, dan shares) menjadi modal politik (political capital). Konten yang menyentuh emosi memicu algoritma YouTube untuk menyebarkannya lebih luas, yang pada akhirnya menekan biaya kampanye konvensional (seperti cetak baliho atau bagi-bagi sembako massal saat kampanye) karena logistiknya sudah dicicil setiap hari lewat adsense dan jangkauan organik.
The Personalization of Politics (W. Lance Bennett)
Teori ini menjelaskan bahwa di era modern, institusi politik (seperti partai) semakin kehilangan pengaruhnya, dan figur personal individu politisi menjadi jauh lebih penting.
Pemilih tidak lagi loyal pada ideologi Partai Gerindra atau Golkar, melainkan loyal pada personifikasi Dedi Mulyadi.
KDM menggunakan narasi personal (pakaian adat, gaya bicara kharismatik, kehidupan di Lembur Pakuan) untuk membangun ikatan psikologis langsung dengan pemilih (parasocial interaction).
Clientelism & Patronase Baru (Edward Aspinall)
Secara tradisional, politik Indonesia akrab dengan clientelism—hubungan timbal balik antara patron (tokoh kuat/kaya) dan klien (rakyat bawah yang butuh bantuan). Biasanya, patronase ini terjadi di balik layar secara tertutup melalui makelar politik lokal.
Teori Patronase Digital: KDM memodifikasi teori ini. Ia memindahkan praktik patronase (memberi bantuan modal, melunasi utang warga, membiayai pengobatan) ke ruang publik yang disiarkan secara masif.
Satu orang yang dibantu secara langsung di dalam video, dampaknya bisa memicu rasa simpati dan loyalitas dari jutaan orang yang menontonnya di layar kaca/HP.
The Gift Economy / Ekonomi Kebajikan (Marcel Mauss)
Dalam teori ekonomi antropologi, ada konsep Gift Economy di mana transaksi tidak berbasis uang tunai demi keuntungan instan, melainkan pemberian hadiah untuk membangun utang budi sosial dan kewajiban moral.
Ketika KDM memberikan bantuan langsung di vlog-nya, tindakan itu di mata masyarakat pedesaan bukan sekadar “transaksi”, melainkan tindakan kebajikan murni.
Secara tidak sadar, dalam budaya paternalistik seperti di Jawa Barat, “hadiah” sosial dan emosional ini menciptakan utang budi kolektif yang kemudian dibayar oleh masyarakat dalam bentuk suara di bilik TPS.
Terakhir ada juga teori Komunikasi Agenda-Setting Theory (McCombs & Shaw)
Teori ini awalnya menyebutkan bahwa media massa menentukan apa yang penting dipikirkan oleh publik. Di era digital, KDM membalik teori ini melalui Reverse Agenda-Setting. Melalui kanal pribadinya, KDM memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan isu apa yang harus viral di Jawa Barat hari ini. Ketika ia mengangkat nasib seorang guru honorer atau kasus hukum warga miskin di kanal YouTube-nya, isu tersebut bertransformasi menjadi agenda politik regional yang memaksa media arus utama dan pengambil kebijakan lain untuk ikut merespons.sehingga dapat disimpulkan Dedi Mulyadi berhasil melakukan komodifikasi empati melalui medium digital. Secara politik, ia berhasil mengubah popularitas digital menjadi elektabilitas riil di dunia nyata, membuktikan bahwa di era sekarang, kamera smartphone bisa bekerja jauh lebih efektif daripada mesin partai politik konvensional. []
*Peneliti senior Jaringan Survey independen