Prabowo juga berencana membangun 3 juta unit rumah dan memisahkan pembiayaannya dari sistem moneter. Langkah ini sangat strategis, terutama dengan penggunaan 100% bahan baku lokal. Selain memberikan solusi perumahan, program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Oleh : Kurnia Fajar*
JERNIH– Pada 20 Oktober 2024 pukul 11 siang, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Terlepas dari berbagai dinamika politik yang telah mewarnai perjalanan menuju titik ini, sudah sewajarnya kita memberikan kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk memimpin bangsa ini selama lima tahun ke depan.
Prabowo adalah sosok pemimpin yang konsisten berjuang dalam koridor demokrasi, terbukti dengan empat kali pencalonannya dalam pemilihan presiden. Loyalitasnya terhadap bangsa dan negara sudah tidak diragukan lagi. Saya memiliki kisah pribadi yang mengilustrasikan hal ini, ketika beliau menjadi Komandan Batalyon Infanteri 328 Kujang Kostrad. Paman saya, yang merupakan salah satu prajurit di batalyon tersebut, sering bercerita tentang perhatian besar Prabowo terhadap kesejahteraan prajuritnya.
Saat ini, di masyarakat lapisan bawah, tantangan ekonomi semakin berat. Pertumbuhan ekonomi stagnan, sektor industri melemah, dan akibat tidak adanya penggerak ekonomi yang kuat, masalah kelaparan, kemiskinan, pengangguran, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin meningkat. Selama tahun 2024 saja, setidaknya 50 ribu buruh terkena PHK. Untuk bertahan hidup, banyak masyarakat mengandalkan pinjaman online (pinjol).
Pada akhir 2023, tercatat 19 juta orang menjadi peminjam aktif dengan total utang mencapai Rp 61 triliun. Rata-rata, setiap orang memiliki utang sekitar Rp 3,2 juta—jumlah yang cukup besar untuk sekadar bertahan hidup di kota-kota besar. Selain itu, judi online menjadi tumpuan lain, dengan sekitar 3 juta orang terlibat dan perputaran uang mencapai Rp 300 triliun pada 2024. Angka-angka ini menunjukkan betapa putus asanya masyarakat saat ini.
Situasi ini juga memengaruhi petani dan nelayan, yang semakin sulit meningkatkan produktivitas. Mereka terjerat rentenir dan bank emok, sementara hasil pertanian dan tangkapan ikan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di Jawa Barat, misalnya, 84% petani dan nelayan tidak dapat mengakses pembiayaan dari perbankan karena terbentur masalah BI checking, membuat mereka dinyatakan tidak layak menerima pinjaman (non-bankable). Program Kredit Usaha Tani (KUT) yang diluncurkan pada awal 2000-an masih meninggalkan luka bagi banyak petani dan nelayan.
Keadaan ini harus segera dibenahi. Saya mencatat beberapa program unggulan dari Prabowo yang dapat segera diimplementasikan, serta menyertakan beberapa saran tambahan untuk dipertimbangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
- Penghapusan Utang bagi Pelaku Usaha, Petani, dan Nelayan
Langkah utama dalam program ini adalah penghapusan atau pemutihan BI checking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Dengan demikian, petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat kembali mengakses pembiayaan perbankan dengan bunga rendah, sehingga produktivitas usaha pertanian, perikanan, dan peternakan dapat meningkat dan menjadi lebih menjanjikan dengan keuntungan yang memadai. - Pembangunan 3 Juta Unit Rumah
Prabowo juga berencana membangun 3 juta unit rumah dan memisahkan pembiayaannya dari sistem moneter. Langkah ini sangat strategis, terutama dengan penggunaan 100% bahan baku lokal. Selain memberikan solusi perumahan, program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dampaknya tidak hanya terbatas pada penyediaan rumah layak, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, yang ditargetkan mencapai 8 persen.
Sektor konstruksi seperti tukang bangunan, toko material, tambang pasir, kerikil, industri semen, serta UMKM yang memproduksi genteng dan batu bata akan bergerak dan produktif. Kebijakan ini merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan ekonomi yang tepat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Swasembada Protein
Program swasembada protein yang ditawarkan Prabowo patut diapresiasi, terutama melalui rencana impor 1 juta bakalan sapi. Saat ini, Indonesia masih mengimpor 4 juta ton susu sapi per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 900 ribu ton. Jika program ini berhasil, ketergantungan terhadap impor susu dapat dikurangi, sekaligus menurunkan angka stunting. Namun, kesuksesan program ini sangat bergantung pada ketersediaan pakan yang melimpah dan murah, untuk meningkatkan produktivitas susu.
Sebagai langkah konkret, sudah saatnya BUMN perkebunan, khususnya di sektor teh yang mulai menurun, mengalihkan lahan perkebunan teh menjadi perkebunan pakan. Penelitian dari para guru besar IPB menunjukkan bahwa untuk mencapai kemandirian pakan diperlukan lahan seluas 200 ribu hektare guna mencukupi kebutuhan pakan bagi 1 juta ekor sapi.
- Pencabutan Subsidi BBM dan Penggantian dengan Bantuan Langsung
Program lain yang penting adalah rencana mencabut subsidi BBM dan menggantinya dengan bantuan langsung bagi masyarakat miskin. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan Rp 160 triliun untuk subsidi BBM, namun sering kali tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah. Dengan mengalihkan subsidi ini menjadi stimulus untuk UKM atau sektor produktif lainnya, diharapkan tercipta lapangan kerja baru. Program ini tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga mengubah masyarakat miskin menjadi lebih produktif. - Memperhatikan Indikator ESG dan SDGs
Penegakan hukum, pemenuhan HAM, penggunaan energi hijau, serta pembangunan lingkungan seperti reforestasi lahan kritis adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pemerintahan Prabowo. Jika berhasil dijalankan, indikator ESG (Environmental, Social, Governance) dan SDGs (Sustainable Development Goals) dapat meningkatkan peringkat Indonesia sebagai negara maju dan terpercaya, dengan kemungkinan mencapai peringkat triple A.
Selamat bekerja, Jenderal Prabowo. Semoga tulisan ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Bapak dan segera diwujudkan untuk kesejahteraan bangsa.
*Putra Gombong, anak seorang prajurit TNI, dan cucu veteran pejuang ’45.