“Market never lies.” Saat pemerintah menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, data di papan perdagangan justru menunjukkan anomali yang mengerikan. Defisit akibat program masif seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa mulai menguras cadangan devisa.
WWW.JERNIH.CO – Pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi badai ketidakpastian yang luar biasa pada pertengahan tahun 2026. Narasi stabilitas makroekonomi yang selama ini diagung-agungkan mulai runtuh setelah nilai tukar Rupiah secara dramatis menembus ambang batas psikologis baru, yakni Rp18.187 per Dolar AS, dibarengi dengan kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot tajam ke level 5.342.
Kondisi ini bukan sekadar fluktuasi musiman akibat tekanan global (imported inflation), melainkan akumulasi dari erosi kepercayaan investor terhadap kebijakan domestik. Di tengah pusaran krisis ini, sorotan tajam mengarah pada Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai terlambat memitigasi risiko fiskal dan terlalu cepat membela retorika politik anggaran ketimbang merestorasi kepercayaan pasar.
Sebuah aksioma kuno di dunia finansial berbunyi: “Market never lies” (Pasar tidak pernah berbohong). Ketika pemerintah menyuarakan optimisme target pertumbuhan ekonomi jangka panjang, data riil di papan perdagangan justru menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan.
Lihat bagaimana nilai tukar rupiah tidak lagi hanya layak disebut melemah, melainkan mengalami tekanan sistemik yang berat. Pergerakan dari kisaran Rp17.300 pada awal Mei merosot tajam hingga menembus Rp18.000 hingga Rp18.187 per dolar AS pada awal Juni 2026. Pelemahan struktural ini mencerminkan tingginya permintaan valuta asing dan menipisnya bantalan devisa domestik.
Ditambah IHSG mengalami koreksi masif dengan penurunan signifikan secara Year-to-Date (YtD). Kejatuhan indeks ke level 5.342 (dengan lebih dari 700 saham terkoreksi dalam satu sesi perdagangan) menandai salah satu performa terburuk dalam lima tahun terakhir. Tekanan jual massal ini mengonfirmasi adanya kepanikan (panic selling) yang belum mampu diredam oleh otoritas fiskal.
Hingga Juni 2026, total aksi jual bersih investor asing (net foreign sell) telah menyentuh angka fantastis sebesar Rp60,8 triliun. Aliran modal keluar ini diperparah oleh rilis data Cadangan Devisa (Cadev) per akhir Mei 2026 yang menyusut menjadi 144,9 miliar dolar dari bulan sebelumnya yang sebesar 146,2 miliar dolar. Penurunan ini mempersempit ruang intervensi bagi Bank Indonesia untuk menstabilkan kurs.
Kritik terbesar yang dialamatkan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa adalah adanya kesenjangan antara agenda belanja politik dengan disiplin anggaran. Pasar melihat beberapa faktor risiko domestik yang gagal dimitigasi dengan baik.
Pasar merespons negatif beban pembiayaan atas program-program berskala masif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit) yang melebar akibat ekspansi fiskal agresif ini memicu kekhawatiran atas kesinambungan utang negara.
Alih-alih memberikan kepastian fiskal dan menyusun strategi pengetatan anggaran (fiscal consolidation), respons kebijakan dinilai terlalu defensif. Pasar membutuhkan kalkulasi matematis yang transparan mengenai bagaimana defisit anggaran akan dijaga di bawah koridor hukum, bukan sekadar janji pertumbuhan ekonomi 6,5% hingga 8% di masa depan.
Adanya persepsi dominasi fiskal yang mendikte kebijakan moneter membuat investor khawatir Bank Indonesia akan dipaksa melakukan burden sharing kembali, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi yang lebih tinggi (Inflasi tahunan per Mei 2026 telah melampaui ekspektasi di angka 3,08% yoy).
Pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik tameng faktor eksternal seperti tingginya suku bunga global (higher for longer). Penurunan IHSG dan jebolnya pertahanan rupiah ke level Rp18.000-an adalah indikator jelas bahwa pasar sedang menghukum ketidakpastian kebijakan fiskal domestik.
Bagi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, opsi yang tersedia kini semakin menyempit. Formula untuk mengembalikan kepercayaan pasar memerlukan tindakan konkret, bukan retorika.
Purbaya sebaiknya segera melakukan kalibrasi ulang atau penahapan (phasing) pada program-program prioritas yang memakan biaya besar agar tidak menjebol batas aman defisit APBN.
Di samping itu jug asudah saatnya menyajikan peta jalan (roadmap) pembiayaan utang yang realistis dan transparan kepada investor institusional dan asing. Sekaligus memastikan koordinasi tim fiskal dan moneter berjalan setara demi menjaga cadangan devisa dan menekan laju inflasi domestik.
Jika langkah korektif ini terlambat diambil, maka risiko capital outflow susulan akan semakin menguras stabilitas ekonomi nasional, karena pada akhirnya, modal akan selalu mengalir ke tempat yang memberikan kepastian hukum dan kedisiplinan finansial.(*)
BACA JUGA: Memahami Makna Fundamental Ekonomi Indonesia versi Purbaya