Menurut Khatami, menjadikan benturan sebagai takdir berarti membaca sejarah secara selektif, sambil mengabaikan jaringan pertukaran yang selama berabad-abad membentuk dunia manusia. Meski demikian, Khatami tidak menutup mata terhadap realitas konflik. Ia justru menegaskan bahwa dialog bukan keadaan alami, melainkan hasil dari pilihan sadar. Ia memerlukan kepemimpinan yang rasional dan terbuka, ruang publik yang memungkinkan pertukaran gagasan, serta peran agama yang kembali pada fungsi etisnya yang, seperti didalami Armstrong, disebut sebagai prinsip welas asih antarsesama.
Oleh : Haidar Bagir

JERNIH– Dalam kecamuk Perang AS-Iran sekarang ini, gagasan tentang benturan peradaban yang dipopulerkan oleh Samuel P. Huntington belakangan bisa makin dibaca sebagai takdir sejarah—seolah dunia memang ditakdirkan terbelah dan saling berhadapan. (Lihat tulisan saya sebelum ini: “The End of History atau The Clash of Civilizations?“) Namun pembacaan seperti itu perlu diberi banyak catatan, agar tak justru menjadi sebuah oversimplifikasi.
Apa yang ditawarkan Huntington lebih tepat dipahami sebagai peringatan, bukan kepastian. Dan justru sejak awal kemunculannya, tesis ini memicu tanggapan luas dari para pemikir yang menunjukkan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh “peradaban” itu sendiri, melainkan oleh bagaimana manusia mengelola perbedaan.
Kritik tajam datang dari Edward Said, yang melihat bahwa pembelahan dunia menjadi blok-blok peradaban berisiko menjadi konstruksi yang berbahaya—bukan sekadar deskripsi, tetapi narasi yang bisa memicu konflik itu sendiri. Apa yang disebut “clash” bisa berubah menjadi self-fulfilling prophecy.
Pandangan ini diperkuat oleh Amartya Sen, yang menolak reduksi manusia menjadi satu identitas tunggal. Manusia, kata Sen, selalu memiliki identitas majemuk. Ketika satu identitas dipaksakan menjadi dominan secara eksklusif, di situlah benih kekerasan tumbuh.
Sejumlah pemikir pasca-Huntington bahkan melangkah lebih jauh. Olivier Roy menegaskan bahwa konflik kontemporer bukanlah benturan peradaban, melainkan instrumentalisasi identitas dalam konteks politik modern. Ini berarti, jika faktor politiknya berubah, konflik pun bisa mereda.
Dari arah perspektif etika dan spiritualitas, berembus juga suara-suara lain. Dalai Lama berbicara tentang pentingnya etika universal yang melampaui sekat identitas. Karen Armstrong menegaskan bahwa inti semua agama besar adalah welas asih, bukan permusuhan.
Penting menambahkan kontribusi, mantan Presiden Iran, Mohammad Khatami, dengan gagasan tentang “Dialogue of Civilization”-nya, berangkat dari satu premis dasar: tidak ada satu peradaban pun yang memonopoli kebenaran. Setiap peradaban merupakan hasil perjalanan historis yang panjang—mengandung kearifan sekaligus keterbatasan. Karena itu, relasi antarperadaban tidak semestinya dibangun di atas dominasi, melainkan pada kesediaan untuk saling mendengar dan bertukar makna.
Dari sudut pandang sejarah, Khatami berusaha menunjukkan peradaban-peradaban besar justru tumbuh melalui proses interaksi—penerjemahan, adopsi, dan transformasi gagasan lintas budaya. Dengan demikian, prinsip yang lebih mendasar daripada konflik adalah saling keterhubungan.
Menurut Khatami, menjadikan benturan sebagai takdir berarti membaca sejarah secara selektif, sambil mengabaikan jaringan pertukaran yang selama berabad-abad membentuk dunia manusia.
Meski demikian, Khatami tidak menutup mata terhadap realitas konflik. Ia justru menegaskan bahwa dialog bukan keadaan alami, melainkan hasil dari pilihan sadar. Ia memerlukan kepemimpinan yang rasional dan terbuka, ruang publik yang memungkinkan pertukaran gagasan, serta peran agama yang kembali pada fungsi etisnya yang, seperti didalami Armstrong, disebut sebagai prinsip welas asih antarsesama.
Realistiskah semua optimisme ini? Masalahnya, kecenderungan menuju konflik sering kali lebih kuat—didukung oleh politik kekuasaan, penyederhanaan identitas, dan mobilisasi emosi kolektif.
Di sinilah syarat-syarat itu menjadi penting—dan sekaligus sulit. Pertama, diperlukan kepemimpinan yang waras, yang tidak mengeksploitasi konflik demi kepentingan jangka pendek. Kedua, dibutuhkan para pemikir yang mampu menjangkau kesadaran publik luas, membentuk imajinasi moral masyarakat. Ketiga, agama harus dikembalikan ke relnya sebagai kekuatan cinta dan perdamaian, bukan justru dijadikan alat legitimasi kebencian dan permusuhan
Pada akhirnya, masa depan akan ditentukan oleh manusia-manusia kebanyakan, yang membuat keputusan setiap hari. Manusia bisa menjadi makhluk yang dikuasai dorongan permusuhan. Tetapi juga, sebaliknya. Ia bisa dilihat sebagai makhluk yang berbakat untuk menjadi baik hati. Dan selama masih ada kemungkinan bakat kemanusiaan itu teraktualisasi—betapapun kecilnya—maka benturan peradaban tidak pernah akan menjadi benar-benar tak terhindarkan. []