Sepinya peminat SD dan SMP Negeri serta mahalnya biaya kuliah masuk perguruan tinggi negeri jangan dianggap sebagai masalah biasa. Itu merupakan masalah besar dalam kerangka pemerataan ekonomi. Semua pihak yang berkepentingan untuk menciptakan pemerataan ekonomi mesti memikirkan solusi terbaik.
Oleh : Ana Nadhya Abrar*
JERNIH–Orang yang bersekolah mengaku mencari ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Pengakuan ini disetujui oleh pengelola sekolah. Cobalah tanyakan kepada para pengelola sekolah tentang tujuan utamanya mengelola sekolah. Jawabannya tegas: menyediakan jasa ilmu yang bisa membentuk kemampuan profesional masyarakat.
Lalu kenapa ada sekolah yang kekurangan murid? Apakah ini berarti orang Indonesia sudah punya pengetahuan yang memadai untuk menjalani kehidupannya? Entahlah! Yang jelas, beberapa sekolah mengaku kekurangan murid memasuki tahun ajaran 2026/2027. SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, seperti dilaporkan ccnindonesia.com, 15 Juli 2026, hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Laporan yang sama menyebutkan: hanya ada tiga murid yang masuk ke SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah di tahun ajaran baru ini.
Sepinya sekolah dengan murid baru ternyata bukan hanya terjadi di SD. Peminat SMP juga sepi. Menurut laporan detikjabar, 10 Juli 2026, 35 SMP Negeri di Kabupaten Cirebon belum memenuhi kuota penerimaan. SMPN 3 Plered menjadi salah satu sekolah yang paling banyak diperbincangkan. Dari daya tampung sebanyak 287 siswa, pada tahap awal sekolah itu baru menerima 151 peserta didik, sehingga masih menyisakan lebih dari 130 kursi kosong.
Ini menunjukkan sekolah negeri sudah tidak menarik lagi bagi sebagian siswa. Kalau pernyataan ini benar, kemana mereka mencari pencerahan? Apakah ke pondok pesantren? Atau ke sekolah swasta? Atau ke Artificial Intelligence (AI)? Atau menyusuri kehidupan yang riil?
Entahlah! Yang jelas sekolah bisa menghasilkan gelar. Gelar bisa dipakai untuk mencari kerja. Gelar juga bisa dipakai untuk mencari pasangan. Kecuali itu, kenyataan menunjukkan calon istri, calon suami dan calon mertua lebih memprioritaskan pemilik ijazah dan gelar tinggi.
Sementara itu, untuk bisa bersekolah di perguruan tinggi negeri ternama dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk berkuliah di Program Studi Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, menurut seorang anggota masyarakat, mahasiswa harus membayar uang kuliah tunggal (UKT) sebesar Rp 12,5 juta per semester. Dia juga harus membayar iuran pengembangan institusi (IPI) sejumlah Rp 85 juta. Kalau saja mahasiswa tersebut bisa lulus dalam empat tahun, berarti dia harus membayar uang ke ITB sejumlah Rp 185 juta. Masya Allah, besar sekali.
Kenyataan ini menjadikan hanya orang kaya saja yang bisa membayar biaya kuliah sebesar Rp 185 juta. Otomatis orang miskin atau orang biasa, sekalipun lolos tes masuk, tidak bisa berkuliah. Mereka akan mengubur dalam-dalam keinginan berkuliah di perguruan tinggi negeri.
Apakah orang tua lantas mengirimkan anaknya berkuliah ke perguruan tinggi swasta? Entahlah! Yang jelas kenyataan ini menyebabkan orang tua tidak bersemangat lagi mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi negeri.
Kalau SD Negeri dan SMP Negeri sudah kekurangan murid dan orang tua enggan mengirimkan anaknya berkuliah di perguruan tinggi negeri, berarti peran ijazah tidak penting. Yang penting adalah keterampilan teknis yang bisa dipakai untuk bekerja.
Tarok kata mereka yang tidak bersekolah dan tidak berkuliah bisa memasuki pasar kerja. Posisi mereka tentu berbeda dengan mereka yang lulus perguruan tinggi. Kesempatan mereka untuk promosi jabatan dan memperoleh gaji tinggi tidak akan seluas mereka yang lulusan perguruan tinggi. Akibatnya, terjadilah perbedaan pendapatan antar mereka yang tidak bersekolah dan mereka yang lulusan perguruan tinggi.
Dalam keadaan begini, dunia kerja jadi rugi. Ia tidak bisa memberikan penghasilan yang memadai buat mereka yang tidak bersekolah. Ini, pada gilirannya, akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Pemerataan ekonomi pun sulit terwujud.
Maka sepinya peminat SD dan SMP Negeri serta mahalnya biaya kuliah masuk perguruan tinggi negeri jangan dianggap sebagai masalah biasa. Itu merupakan masalah besar dalam kerangka pemerataan ekonomi. Semua pihak yang berkepentingan untuk menciptakan pemerataan ekonomi mesti memikirkan solusi terbaik. Kalau kelak memang diperlukan reposisi sekolah atau perguruan tinggi, silakan saja.[]
*Guru Besar Jurnalisme UGM