Menghadapi perang Iran melawan AS-Israel, GCC terpecah. Oman dan Qatar memilih jalan perdamaian, Arab Saudi dan Kuwait mendukung pelemahan Iran tapi menolak pergantian rezim di sana, sedangkan UEA dan Bahrain mendukung AS-Israel. UEA tidak saja mengizinkan langitnya dilewati pesawat dan helikopter AS-Israel, tapi juga menjadikan teritorinya rumah bagi militer AS dan Israel. Pesawat AS yang mengebom Pulau Kharg, Iran, berangkat dari UEA.
Oleh : Smith Alhadar**
JERNIH–Uni Emirat Arab–monarki kaya, independen, dan ambisius–terletak di Selat Hormuz di antara Arab Saudi dan Iran.Sejak menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020, ia membangun poros dengan Israel dan memiliki jaringan lobi yang kuat di AS. Kedua hal ini dipandang sebagai keniscayaan untuk mendapat payung keamanan dalam petualangan politik-nya di berbagai negara Arab guna menanam perangauh di kawasan Timur Tengah.
Dalam merespons agresi AS-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari, UEA berpihak pada aggresor. Tak heran, dalam perang asimetris melawan AS-Israel di mana Iran menjadikan negara-negara Arab Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)–terdiri dari Oman, Arab Saudi, UEA, Qatar, Bahrain, dan Kuwait–sebagai sasaran serangan terhadap aset militer AS di sana, UEA menjadi target serangan Iran paling destruktif.
Hubungan UEA-Saudi yang tak harmonis terungkap sejak Desember tahun lalu ketika Saudi menyerang Pasukan Transisi Selatan (FTS), kelompok separatis di Yaman dukungan UEA, yang merangsek maju hingga ke Pravonsi Hadramout dan Mahra dekat perbatasan Saudi. Saudi mendukung Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman yang memiliki legitimasi internasional. Konflik keduanya terkait perebutan pengaruh di Yaman selatan untuk mengendalikan Teluk Aden.
Setelah gencatan senjata yang rapuh antara Iran dan AS-Israel sejak 8 April, UEA memutuskan keluar dari negara-negara produsen minyak OPEC. Tujuan ekonominya adalah meningkatkan produksi minyaknya hingga ke kapasitas maksimum sekitar 5 juta barel per hari. Di bawah OPEC, quota UEA hanya sekitar 3,5 juta bph. Tujuan politiknya adalah melemahkan OPEC, di mana Saudi memainkan peran utama dalam menentukan harga minyak OPEC.
Keluarnya UEA sedikit banyak mempengaruhi kapasitas OPEC menentukan harga minyak dunia. AS menyambut kebijakan UEA ini karena sejalan dengan kebijakan AS yang menginginkan harga minyak dunia yang lebih murah guna menggenjot industri dalam negeri. Kendati AS tidak bergantung pada minyak OPEC, dominasi kartel ini dalam menentukan harga minyak dunia ikut mempengaruhi secara negatif ekonomi AS.
Sikap UEA terhadap Iran
Kendati kini UEA dapat mengekspor minyaknya dalam jumlah lebih besar, hal itu sulit dilakukan mengingat Iran menutup Selat Hormuz sebagai balasan AS memblokade kapal kargo dan tanker dari dan menuju Pelabuhan Iran. Tujuan keduanya adalah meningkatkan leverage masing-masing dalam pertukaran proposal untuk mengakhiri perang yang dimediasi Pakistan. Dalam kebuntuan ini, AS meluncurkan operasi Poyek Pembebasan berupa pengawalan tanker asing yang melintasi Selat Hormuz.
Maka terjadi baku tembak secara sporadis antara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dengan Angkatan laut AS. Meskipun AS menyatakan gencatan senjata Iran-AS sejak 8 April masih berlaku, Teheran menganggap Washington telah melanggarnya sehingga terjadi eskalasi lagi. Yang menarik, Iran menyatakan UEA akan diperlakukan sebagai musuh. Pasalnya, helikopter AS yang menyerang kapal-kapal sipil kecil dan pulau-pulau Iran di dekat Selat Hormuz berangkat dari UEA.
Sikap UEA yang berpihak secara pasif kepada AS-Israel di awal agresi mereka terhadap Iran, yang berujung pada perang 40 hari, kini bersifat terbuka menyusul Iran menyasar aset-aset militer dan sipil AS serta infrastruktur sipil UEA, seperti pusat-pusat artificial intelligence, hotel, bandara, dan kilang minyaknya. Dus, ia menempatkan posisinya dalam risiko tinggi.
Menghadapi perang Iran melawan AS-Israel, GCC terpecah. Oman dan Qatar memilih jalan perdamaian, Arab Saudi dan Kuwait mendukung pelemahan Iran tapi menolak pergantian rezim di sana, sedangkan UEA dan Bahrain mendukung AS-Israel. UEA tidak saja mengizinkan langitnya dilewati pesawat dan helikopter AS-Israel, tapi juga menjadikan teritorinya rumah bagi militer AS dan Israel. Pesawat AS yang mengebom Pulau Kharg, Iran, berangkat dari UEA.
Kendati pengusaha Iran menjadikan UEA sebagai gerbang dalam berbisnis dengan pengusaha asing, hubungan Iran-UEA tak harmonis sejak UEA merdeka pada 1971. Begitu Inggris meninggalkan UEA, Iran di bawah Dinasti Pahlevi menduduki Pulau Abu Musa, Tunb Besar, dan Tunb Kecil, yang dekat dengan Selat Hormuz, yang diklaim UEA sebagai miliknya. Sejak itu konflik perbatasan keduanya terus menggantung.
Kemarahan Teheran terhadap Abu Dhabi meningkat karena Iran meyakini serangan terhadap Oman dan kilang minyak Saudi dilakukan dari UEA guna memprovokasi kedua negara yang berbatasan dengan UEA untuk mengangkat senjata melawan Iran. Oman adalah sahabat Iran dan menjadi mediator dalam perundingan Iran-AS di Oman maupun Geneva. Arab Saudi adalah power house Timteng. Menyerang infrastruktur sipil keduanya konfraproduktif bagi Iran.
Dalam baku tembak Iran-AS terakhir ini, kilang minyak UEA di Fujairah terbakar. Iran menolak sebagai pelaku serangan, tapi negara-negara regional dan internasional mengarahkan tuduhan pada IRGC. Lepas dari pihak mana yang melakukannya, serangan terhadap Fujairah merugikan Iran karena, selain mengeskalasi krisis di sekitar Selat Hormuz, juga meningkatkan harga minyak dunia yang telah menimbulkan krisis ekonomi, energi, dan pangan global.
Dus, bukan tidak mungkin tuduhan yang ditampik Iran berasal dari UEA. Toh, selama perang Iran melawan AS-Israel, UEA memperdalam hubungannnya dengan negara yang melakukan genosida di Gaza. Israel memasok sistem pertahanan udara laser dan iron dome disertai personel militer Israel yang mengoperasikannya. Tindakan yang terkesan ceroboh ini didasarkan pada asumsi bahwa AS-Israel akan keluar sebagai pemenang perang.
Konflik dengan Saudi
Di luar konflik mereka di Yaman, UEA dan Saudi juga berselisih di beberapa front. Pertama, Saudi menentang dukungan UEA terhadap rencana Israel mendeportasi warga Gaza ke negara lain. Karena ini berarti menghilangkan peluang Palestina memiliki negara dan menentang inisiatif Arab Saudi di KTT Liga Arab di Beirut pada 2002 yang mengadopsi resolusi yang menawarkan perdamaian seluruh negara Arab dengan Israel dengan imbalan Tel Aviv mundur dari seluruh teritoriArab yang dididuki, termasuk Gaza dan Tepi Barat.
Kedua, Riyadh menolak pengakuan Israel atas Somaliland, kawasan yang memisahkan diri dari negara induk Somali sejak 1991. UEA berperan menentukan dalam memfasilitasi perundingan Somaliland dengan Israel yang ingin mendapatkan pijakan militer di sana guna menghancurkan milisi Houthi, proksi Iran, yang meluncurkan rudal ke Israel untuk membantu Hamas selama peragnya dengan Israel. Keberadaan pangkalan militer Israel di Somaliland akan memberinya peran di Laut Merah yang mengancam keamanan Saudi.
Ketiga, UEA dan Saudi mendukung pihak-pihak yang bertikai di Sudan. UEA mendukung kelompok separatis Pasukan Pendukung Cepat (RSF) pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo, sementara Saudi menyokong Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang diakui PBB. Kebijakan UEA mendukung RSF karena mereka menguasai wilayah selatan yang kaya tambang emas. Pertikaian keduanya tak lepas dari perebutan pengaruh di kawasan. UEA tak mau berada di bawah bayang-bayang Saudi sebagaimana anggota GCC lain.
Pengaruh UEA atas Mesir dan Tunisia cukup kuat karena ia berjasa bagi penjatuhan pemerintahan Ikhwanul Muslimpin pimpinan Mohammad Mursi oleh junta militer pimpinan Abdel Fatah el-Sisi. Pengaruh UEA meluas hingga ke Tunisia melalui pelemahan Partai Ennahda beraliran Islam moderat di bawah Rached Ghannousi sehingga memungkinkan Kais Saied dari kubu independen memenangkan pilpres 2019 dan 2024. Di bawah Presiden Kais Saied Tunisia bergolak karena ia melemahkan sistem demokrasi yang lahir dari Arab Spring.
Membangun poros dengan Israel merupakan ikhtiar UEA mengimbangi Iran dan Saudi yang kini ikut mengendalikan Suriah bersama Turki setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad sokongan Iran. Kalau Iran memiliki proksi bernama Hezbollah di Lebanon, Saudi memiliki PM Nawaf Salam dari kubu Sunni yang dipilih memimpin Lebanon sejak 2025. Saudi kembali masuk ke Lebanon setelah Hezbollah dianggap telah melemah sejak perang dengan Israel.
Kebijakan berbahaya
Posisi yang diambil UEA terkait Israel, Iran, dan Saudi, sangat riskan. Baru-baru ini Teheran menghubungi Riyadh untuk mengemukakan niatnya menghancurkan UEA sehingga ia tidak lagi relevan dalam percaturan politik kawasan, khususnya terkait krisis Iran versus AS-Israel. Namun, Saudi menolak. Penolakan Saudi lebih terkait pada upayanya menjaga keutuhan GCC dan menjaga hubungan dengan AS. Bagaimanapun, dibanding Saudi, UEA memiliki jaringan lobi di AS yang lebih kuat dengan bantuan Israel.
Hubungan UEA-Israel bukan hanya soal arsitektur keamanan regional, tapi juga visi bersama mereka tentang ekonomi Timteng di mana keduanya memainkan peran menentukan.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September 2023, beberapa hari sebelum Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, PM Israel Benjamin Netanyahu mengemukakan peta politik Timteng baru yang menjanjikan kemakmuran. Dalam peta itu, Palestina telah hilang. Sementara saat itu, perundingan normalisasi hubungan Saudi-Israel telah memasuki fase akhir.
Dalam peta itu dijelaskan koridor yang menghubungkan Asia dengan Eropa melalui Timteng. Kapal-kapal kargo dari India akan membawa barang ke pelabuhan di UEA yang kemudian dibawa moda transportasi darat melintasi Saudi dan Yordania ke pelabuhan Israel di Haifa. Dari sana barang-barang tersebut dibawa ke Eropa. Visi ini tak akan terwujud tanpa terlebih dahulu menyelesaikan isu Palestina. Karena isu negara Palestina adalah garis merah yang ditetapkan Israel, UEA mendukung deportasi warga Gaza dan ethnic cleansing di Tepi Barat.
Kendati Timteng telah berubah secara fundamental sejak 7 Oktober 2023 menyusul genosida di Gaza, ethnic cleansing di Tepi Barat dan Lebanon selatan, dan agresi AS-Israel terhadap Iran, UEA masih mempertahankan visi yang dikemukakan Netanyahu itu. Padahal, serangan Israel terhadap Gaza, Lebanon, dan Iran gagal mencapai tujuan. Hamas tetap eksis dan semakin banyak negara mendukung negara Palestina. Di Lebanon, Israel kewalahan menghadapi perlawanan gigih Hezbollah. Dan bukan saja rezim mullah tetap bertahan, tetapi besar kemungkinan Iran akan keluar sebagai pemenang perang.
Epic Fury yang dijadikan tajuk agresi AS-Israel terhadap Iran kini diganti dengan operasi Proyek Kebebasan untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dari operasi militer terbatas AS di Selat Hormuz guna mendapatkan dukungan publik dan Kongres AS serta dukungan internasional serta meningkatkan leverage AS. Tapi proyek ini juga akan gagal karena Trump berkejaran dengan waktu menjelang pemilu paruh waktu di AS pada 4 November mendatang. Sementara Iran memiliki waktu lebih banyak untuk mempertahankan garis merahnya dalam perundingan dengan AS.
Garis merah itu adalah Iran tetap melakukan pengayaan uranium untuk keperluan sipil dan mengendalikan Selat Hormuz. Isu lain yang dipertahankan Iran adalah penyelesaian perang secara menyeluruh, termasuk menghentikan perang Israel-Hezbollah dengan Israel mundur sepenuhnya dari teritori Lebanon selatan. Ini merupakan syarat Iran yang disepakati AS untuk memulai gencatan senjata pada 8 April. Situasi Timteng yang tercipta pasca agresi AS-Israel menyulitkan Trump dan Netanyahu.
Perang dengan Iran ditentang mayoritas besar rakyat AS akibat harga BBM meningkat drastis. Sementara Netanyahu harus menghadapi pengadilan terkait korupsi, suap, dan pelemahan pengadilan yang melemahkan demokrasi Israel. Mimpi Netanyahu untuk menjadi king of king Israel karena berhasil menaklukkan Palestina, Hezbollah, dan rezim mullah Iran buyar dengan sendirinya.
Pemerintahan Trump akan lumpuh pasca pemilu akibat kekalahan telak Partai Republik bila AS tak mampu keluar dari krisis dengan mengalahkan Iran. Mempertimbangkan posisi UEA yang survivalnya bergantung AS dan Israel, kemenangan strategis Iran akan meredupkan UEA untuk selamanya. Syukur-syukur UEA yang terdiri dari empat emirat itu tetap utuh. []
*Dimuat di rubrik Kolom Pakar, Media Indonesia, Senin, 11 Mei 2026
**Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)