JAKARTA – Protes atas pemukulan suporter tim nasional bola Indonesia oleh Malaysia yang terjadi sebelum dan sesudah laga Kualifikasi Piala Dunia 2022, Selasa (19/11/2019) lalu, terus dilakukan berbagai pihak.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun turut mendesak agar Pemerintah Malaysia meminta maaf secara terbuka kepada pemerintah Indonesia. “Pemerintah Malaysia mengajukan permintaan maaf secara terbuka kepada pemerintah Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Huda menambahkan, saat ini masih ada suporter Indonesia yang ditahan pihak Kepolisian Malaysia. Karena itu, meminta segera dibebaskan. Sebab jika tidak, ia menilai bakal berpotensi menjadi ajang balas dendam.
“Masih ada suporter kita yang ditahan Kepolisian Malaysia. Kita akan tuntut supaya secepatnya dibebaskan,” katanya.
Menurutnya, meski Menteri Olahraga Malaysia, Syed Saddiq telah menyataan maaf melalui akun Twitternya, namun hal tersebut bukanlah cara yang tepat. Oleh sebab itu, ia menegaskan masyarakat Indonesia masih menunggu dan terus memantau penyelesaian kasus penganiayaan tersebut.
“Kita akan pantau terus, kita akan lihat itikad baik dari pemerintah Malaysia kalau penanganannya tidak objektif, kita akan tuntut ini diselesaikan dengan baik,” kata dia.
Sementara, Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro, menjelaskan selama ini pihak terkait tak pernah memberikan perhatian khusus terhadap suporter. Bahkan sejak 2016, sudah 17 jiwa yang meninggal.
“Sejauh ini tidak ada edukasi dari federasi sepakbola (PSSI), dari pemerintah juga,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada payung hukum bagi suporter, sehingga persepakbolaan di Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Dimana UU atau peraturan tersebut nantinya bisa memaksa stakeholder seperti PSSI, pemerintah, dan perusahaan melakukan edukasi kepada suporter hingga akar rumput.
Ia mencontohkan, pada UU Sistem Keolahragaan Nasional, hanya ada satu pasal dan disebut penonton, padahal suporter. “Suporter tidak sekadar penonton, namun ada ikatan dengan klub yang didukungnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia mendesak Malaysia meminta maaf. Hal tersebut tertuang pada surat bernomor 11.22.12/SET/XI/2019 yang ditandatangani Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto di Jakarta pada Jumat (22/11/2019).
Dalam surat tersebut, pemerintah dan seluruh masyarakat menyatakan kecewa dan mengutuk keras terjadinya insiden penganiayaan. Karena itu, meminta dengan sangat kepada Pemerintah Malaysia untuk:
1. Melakukan proses hukum atas terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum suporter Malaysia terhadap suporter Indonesia secara prosedural, obyektif, dan transparan.
2. Menyampaikan permohonan ma’af secepatnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, karena ketika insiden serupa terjadi di Stadion GBK pada tanggal 5 September 2019, maka langsung besok paginya Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyampaikan permohonan ma’af. Itikad baik permohonan ma’af sesungguhnya pernah dilakukan oleh Menteri Sukan dan Belia Malaysia Khairy Jamaluddin pada tanggal 20 Agustus 2017 langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia saat berlangsung SEA Games 2017 di Kuala Lumpur akibat insiden bendera terbalik. [Fan]