Terikat Tanggung Jawab Sejarah, Jerman Belum Putuskan Apakah akan Tangkap PM Benjamin Netanyahu
- Jerman menandatangani Statuta Roma, yang mengakui otoritas Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
- Tanggung jawab sejarah membuatnya tak mungkin menghormati keputusan ICC terkait penangkapan PM Benjamin Netanyahu.
JERNIH — Hampir seluruh negara Eropa (Barat) menghormati keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menangkap PM Israel Benjamin Netanyahu. Tidak demikian dengan Jerman.
“Kami mematuhi hukum di tingkat nasional, Eropa, dan internasional,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Jumat 22 November. “Itulah sebab kami sedang memeriksa apa artinya ini bagi kami terkait penerapan internasionalnya.”
ICC, yang berpusat di Den Haag, Kamis 21 November mengeluarkan surat penangkapan terhadap PM Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam koflik Gaza.
AS mengutuk ICC, tapi sejumlah negara Eropa (Barat) — termasuk Inggris yang merupakan pemasok senjata Israel — menyatakan anak mematuhi surat perintah itu.
Jerman adalah penandatangan Statuta Roma, yang mengakui otoritas ICC, tapi juru bicara Kanselir Olaf Scholz mengindikasikan Jerman tidak mungkin mematuhi surat perintah ICC karena tanggung jawab historis kepada orang Yahudi.
“Di satu sisi, ada pentingnya ICC yang kami sangat dukung,” kata Steffen Hebestreit. “Di sisi lain, ada tanggung jawab historis kami.”
Tanggung jawab historis itu adalah pembantaian Yaudi selama Perang Dunia II, yang dilakukan Nazi Jerman. Meski Nazi tidak ada lagi, tanggung jawab pembantaian itu melekat selamanya di tubuh setiap orang Jerman.
PM Netanyahu terakhir kali mengunjungi Jerman tahun 2023, dan tidak diharapkan berkunjung lagi dalam waktu dekat, tulis surat kabar Deutsche Welle, Jumat 22 November.
Israel bukan penandatangan Statuta Roma, dan ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Tepi Barat dan Gaza — wilayah Palestina yang diduduki berdasarkan hukum internasional. Namun, yurisdiksi ICC mencakup 123 negara, yang membuat PM Netanyahu dam (mantan) Menhan Israel Yoav Gallant menghadapi penangkapan jika mengujungi salah satu negara penandatangan Statuta Roma.
Un Eropa mengindikasikan akan menghormati keputusan ICC. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan surat perintah penangkapan ICC itu non-politik dan menyeru kepada anggota Uni Eropa untuk menghormati dan menerapkannya.
Prancis, yang juga pemasok senjata ke Israel, menganggap surat perintah itu sah. Namun, menurut Prancis, menangkap PM Netanyahu akan sangat rumit secara hukum.
