Site icon Jernih.co

Bloomberg : Masayoshi Son dari SoftBank Mundur Sebagai Investor Ibu Kota Baru

Padahal, dia bahkan telah ditunjuk sebagai komite pengarah yang mengawasi pembangunan ibu kota bersama dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

JERNIH– Pendiri SoftBank Group, Masayoshi Son, tidak akan lagi menjadi investor dalam proyek Indonesia senilai 34 miliar dolar AS untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Hal itu karena Indonesia dianggap mengalihkan fokusnya pada investor Timur Tengah dan Cina, demikian dilaporkan Bloomberg pada Jumat (11/3).

“Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi, dia keluar,”kata Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman, Luhut Panjaitan, dalam sebuah wawancara, Rabu (9/3) lalu. Luhut tidak mengatakan mengapa pembicaraan investasi berakhir. Bloomberg menulis, seorang juru bicara SoftBank Group yang berbasis di Tokyo pun tidak bersedia memberikan komentar.

Ini bukan pertama kalinya Son mundur dari inisiatif mahal yang dipimpin pemerintah suatu negara. SoftBank dan Arab Saudi telah menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2018 untuk pengembangan tenaga surya senilai 200 miliar dolar AS — jauh lebih besar daripada proyek yang sebanding pada saat itu — yang akhirnya terhenti, tulis Bloomberg. Pada Januari 2020, Son bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam proyek ibu kota baru.

Dia bahkan telah ditunjuk sebagai komite pengarah yang mengawasi pembangunan ibu kota bersama dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Miliarder Jepang itu adalah investor utama di perusahaan teknologi terkenal seperti pasar internasional Alibaba dan ruang kerja bersama WeWork, serta aplikasi transportasi online Grab.

Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat juga telah menyatakan minatnya untuk mendanai ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, untuk mendiversifikasi dan meringankan beban Jakarta yang padat penduduk. [Bloomberg]

Exit mobile version