- Selama 70 tahun berkuasa, Elizabeth kehilangan takhta di 21 wilayah persemakmuran.
- Barbados adalah yang terakhir, dan menjadi titik kritis masa depan Imperium Britania Raya.
JERNIH — Tahun 2021, tepatnya pada 30 November, Barbados resmi melepaskan diri dari takhta Ratu Elizebeth II dan menjadi republik. Pangeran Charles, mewakili Ratu Elizabeth II, hadir dalam deklarasi kemerdekaan.
Muncul pertanyaan, apakah yang lain akan mengikuti jejak Barbados?
Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Sebab, diperlukan pemahaman tetang peran takhta Inggris di bekas wilayah jajahan, serta bagaimana Ratu Elizabeth II menghadapi banyak kehilangan statusnya sebagai kepala negara di puluhan bekas wilayah jajahan.
Di mana Elizabeth II memerintah?
Elizebeth II bukan hanya ratu Inggris tapi juga kepala negara 14 negara lain (lihat peta), termasuk Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang dikenal sebagai Alam Persemakmuran.
Alam Persemakmuran Berbeda dengan Persemakmuran Bangsa-bangsa, sebuah pengelompokan 54 negara yang pernah menjadi Kerajaan Inggris, tapi sebagian besar tidak lagi menjadi subyek ratu.
Elizabeth II adalah ratu bagi 150 juta orang, atau seluruh penduduk Alam Persemakmuran, dengan yang paling banyak adalah Inggris, Kanada, Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru.
Negara-negara itu merdeka dan berdaulat. Namun, peran ratu di wilayah-wilayah ini kerap menjadi subyek kontroversi. Banyak yang memperoleh kemerdekaan melalui pemberontakan melawan pemeirntah kolonial Inggris.
Mengapa ratu Inggris memiliki kekuatan simbolis?
Wilayah persemakmuran adalah monarki konstitusional. Artinya, kekuasaan raja atau ratu bersifat simbolis dan keputusan politik dibuat parlemen terpilih dan dilaksanakan perdana menteri.
Jadi, ratu adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Ratu atau raja Inggris tidak terlibat dalam pemerintahan sehari-hari.
Tugas konstitusional Elizabeth II ringan-ringan saja. Yang paling signifikan adalah memberi persetujuan pemerintah baru. Dua hari sebelum meninggal, Elizabeth II menerima Liz Truss — perdana menteri baru Inggris menggantikan Boris Johnson — dan merestuinya.
Tugas lainnya adalah memberi penghargaan negara dan menyetujui undang-undang, dan menunjuk pejabat tertentu. Khusus dua yang terakhir, sangat tergantung pada negaranya.
Seperti di era kolonial, mahkota Kerajaan Inggris menempatkan wakil di setiap negara monarki konstitusional-nya. Perwakilan itu disebut gubernur jenderal.
Dalam keadaan luar biasa, mahkota Kerajaan Inggris memiliki ‘kekuatan cadangan’, atau kewenangan sepilihan mengesampingkan cabang pemerintah lainnya. Namun, kekuatan cadangan jarang digunakan sejak Perang Dunia II.
Contoh paling menonjol dari penggunaan kekuatan cadangan adalah krisis konstitusional Australia 1975. Saat itu, gubernur jenderal memberhentikan seorang perdana menteri yang sedang menjabat.
Tugas ratu dan raja Inggris paling mendasar adalah menjadi simbol non-partisan, kontinuitas konstitusional, dan otoritas moral. Dokumen resmi, misalnya, sering ditandai stempel kerajaan dan wajah ratu tampil dalam mata uang lokal.
Banyak upaya melepaskan diri dari tahkta Inggris. Di Jamaika, misalnya, gerakan republik sedemikian kuat. Dalam situasi ini, keluarga Kerajaan Inggris menjadi sumber kekuatan lunak dan pengaruh diplomatik.
Entah bagaimana semua itu bisa bertahan. Padahal, kekuatan lunak sempat nyaris rusak oleh tuduhan Duchess of Sussex Meghan Markle tentang rasisme dalam keluarga.
Rame-rame menolak takhta Inggris
Barbados adalah negara terakhir yang melepaskan diri dari takhta Inggris dan menjadi republik. Setelah Perang Dunia II, beberapa negara juga melepaskan diri, termasuk Nigeria, India, dan Pakistan.
Mereka yang lepas dari takhta Inggris hanya menginginkan satu hal, yaitu mengganti ratu atau raja Inggris dengan orang lokal sebagai kepala negara.
Alasan lain, negara-negara itu melihat monarki sebagai sisa kolonialisme yang tidak diinginkan. Melepaskan diri dari Inggris adalah langkah terakhir menjauhkan diri Inggris.
Tahun 1970-an, terjadi gelombang besar terakhir upaya melepaskan diri dari takhta Inggris. Negara-negara Karibia; Dominika, Guyana, Trinidad & Tobago, Mauritius di Samudera HIndia, berusaha melepaskan diri. Mereka mendapatkannya tahun 1992.
Yang menarik dari semua itu adalah pernyataan Sandra Mason, gubernur jenderal Barbados, saat mengumumkan negaranya lepas dari takhta Inggris.
“Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita,” kata Mason. “Ini adalah puncak kemerdekaan yang telah lama ditunggu-tunggu.”
Barbados ‘merdeka’ dan membentuk pemerintahan sendiri 55 tahun lalu. Namun, takhta Inggris masih menjadi kepala negara. Orang Barbados menyebut negara mereka merdeka yang tidak merdeka.
Menariknya, gerakan lepas dari takhta Inggris itu dipimpin Sandra Mason — gubenur jenderal yang juga perwakilan ratu Inggris di Barbados.
Raja Charles III dan masa depan persemakmuran
Efek Barbados, sebut saja begitu, relatif belum terlihat. Namun, menurut James McBride dalam Queen Elizabeth II Is the Monarch of Fifteen Countries. What Does That Mean?, efek Barbados mulai muncul di negara-negara Karibia.
Menariknya, pemicunya adalah gerakan Black Lives Matter yang melanda dunia sepanjang 2020, dan protes di Inggris yang sering fokus pada dampak perbudakan di koloni-koloni Karibia, serta peran kekayaan Kerajaan Inggris dan kekuatan global.
Beberapa perusahaan Inggrisyang terlibat perdagangan budak berjanji menebus kesalahan, tetapi Barbados dan anggota Komunitas Karibia (Caricom) menekan pemerintah Eropa untuk reparasi penuh.
Jamaikan, misalnya, secara langsung mengajukan petisi kepada Ratu Elizabeth II untuk reparasi atas peran takhta Inggris dalam perdagangan budak transatlantik. PM Jamaika Andrew Holness melangkah lebih jauh pada Maret 2022 dengan mengumumkan keinginan merdeka dari takhta Inggris.
Richard Drayton, sejarawan dari Kings College, mengatakan; “Barbados menjadi titik kritis.” Namun Aaron Kamugisha dari Universtias Hindia Barat Barbados mengatakan efek Barbados kemungkinan akan terbatas, mengingat beberapa negara memiliki persyaratan lebih ketat untuk lepas dari takhta Inggris.
Di Kanada, misalnya, butuh reformasi konstitusi untuk lepas dari Inggris. Perubahan konstitusi butuh persetujuan bulan dari sepuluh propinsi dan parlemen.
Dukungan terhadap gagasan republik di Kanada tetap di bawah mayoritas tapi terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab selama ini adalah popularitas Ratu Elizabeth II.
Para ahli mengatakan warga Kanada memiliki tingkat rasa hormat tinggi kepada keluarga Kerajaan Inggris, teruama semasa Ratu Elizabeth II. Sepeninggal Ratu Elizabeth II, akankah rasa hormat itu masih ada. Semuanya serba tidak pasti.