Misi Permanen PBB untuk Suriah mengatakan kepada Newsweek bahwa posisi Washington dengan jelas memperlihatkan bagaimana AS selalu mempolitisasi setiap masalah, bahkan yang menghancurkan dan menimbulkan bencana seperti gempa bumi ini. “Sungguh ironis bahwa AS membual tentang menyediakan miliaran dolar ke Suriah, sementara pada saat yang sama menjarah sumber daya Suriah di Suriah, termasuk minyak dan gandum.”
JERNIH–Pejabat Suriah mengutuk penolakan Amerika Serikat untuk terlibat dengan pemerintah negara itu dalam upaya bantuan darurat, menyusul gempa mematikan yang telah menewaskan hampir 2.000 orang di Suriah, bersama dengan lebih dari 7.800 korban di negara tetangga, Turki.
Dalam tanggapan awal Departemen Luar Negeri AS mengenai apakah Washington akan bekerja sama dengan Damaskus, Juru Bicara Gedung Putih, Ned Price, mengatakan kepada wartawan Senin lalu bahwa, “Akan sangat ironis—bahkan kontraproduktif—bagi kami untuk menjangkau pemerintah yang telah menganiaya rakyatnya atas belasan tahun sekarang—menggas mereka, membantai mereka, bertanggung jawab atas sebagian besar penderitaan yang mereka alami.”
Price berjanji bahwa AS akan mengirim bantuan ke Suriah tetapi mengatakan bahwa AS memiliki mitra kemanusiaan sendiri di lapangan.
Dihubungi untuk berkomentar lebih lanjut, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Newsweek bahwa Amerika Serikat adalah penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di seluruh Suriah. “Kami bergerak cepat untuk memberikan bantuan yang ditargetkan bagi para penyintas dan pengungsi setelah gempa dahsyat hari ini,” kata dia. Juru bicara itu menambahkan, AS berkomitmen untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan yang bisa menyelamatkan nyawa untuk membantu semua masyarakat yang terkena dampak bencana.
Namun, pada saat yang sama, juru bicara tersebut menegaskan hal yang terdengar ironis. “Tidak ada bantuan kemanusiaan yang didanai AS untuk bantuan gempa yang diberikan melalui rezim Suriah. Kami terus menuntut rezim tersebut—dan semua pihak dalam konflik—untuk memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh bagian Suriah.”
“Mitra kemanusiaan AS yang melaksanakan program di Suriah diharuskan memiliki mekanisme mitigasi risiko yang kuat di awal, sebelum pendanaan,” kata juru bicara itu. “Mitra kami di wilayah yang dikuasai rezim secara langsung memberikan bantuan kepada penerima tanpa kendali atau arahan dari rezim Assad. Ini untuk memastikan bahwa bantuan kami tidak dialihkan oleh aktor jahat atau rezim Assad dan mencapai langsung penerima manfaat yang dituju.”
Menanggapi komentar AS, Misi Permanen PBB untuk Suriah mengatakan kepada Newsweek bahwa posisi Washington “dengan jelas memperlihatkan bagaimana AS selalu mempolitisasi setiap masalah, bahkan yang menghancurkan dan menimbulkan bencana seperti gempa bumi ini.”
Pejabat Misi Permanen PBB itu mengatakan, sementara juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa “program sanksi AS tidak menargetkan bantuan kemanusiaan” dan bahwa, “sebagai masalah umum, lisensi umum kami mengizinkan kegiatan untuk mendukung bantuan kemanusiaan, termasuk di wilayah yang dikuasai rezim, dia percaya bahwa tindakan pemaksaan sepihak seperti itu akan berdampak sangat negatif pada upaya pemulihan.
“Banyak pesawat kargo yang membawa pasokan kemanusiaan mendesak menahan diri untuk tidak mendarat di bandara Suriah karena mereka takut akan sanksi AS,” kata Misi tersebut. “Sungguh ironis bahwa AS membual tentang menyediakan miliaran dolar ke Suriah, sementara pada saat yang sama menjarah sumber daya Suriah di Suriah, termasuk minyak dan gandum.”
Damaskus membantah tuduhan Washington kepada Presiden Bashar al-Assad atas pelanggaran hak asasi manusia. Itu berasal dari tindakan keras 2011 terhadap protes yang berubah menjadi perang saudara yang berlangsung hingga hari ini. AS, di sisi lain, menolak tuduhan bahwa mereka mencuri sumber daya dari bentangan timur laut negara itu, melalui Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung Pentagon.
Washington, yang awalnya mendukung pemberontakan untuk menggulingkan Assad, mengalihkan dukungan ke SDF pada 2015 untuk melawan kelompok militan Negara Islam (ISIS). Pada tahun yang sama, Rusia bergabung dengan Iran dalam membantu pemerintah Suriah memerangi ISIS, pasukan jihad dan pemberontak lainnya, yang memungkinkan Damaskus untuk pada akhirnya menegaskan kembali kendali atas sebagian besar negara.
Tapi Suriah utara tetap terbagi antara pemerintah, SDF dan pasukan oposisi, dan di barat laut, di mana ada garis depan aktif antara pasukan Suriah dan pejuang pemberontak, korban terburuk terlihat di sisi perbatasan dengan Turki, pusat gempa kemarin. Sengketa yang sedang berlangsung tentang koridor lintas batas yang berpotensi menyelamatkan jiwa dan kerusakan akibat bencana telah memperburuk situasi kemanusiaan.
Sementara SDF beroperasi secara independen dari Damaskus dan secara aktif menentang sebagian besar kelompok pemberontak, Senin lalu faksi yang dipimpin Kurdi mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya “siap memberikan bantuan segera untuk mengatasi dampak gempa bumi di semua wilayah Suriah, termasuk memberikan dukungan bantuan dan mengirim tim penyelamatan ke daerah yang dilanda bencana.”
Farhad Shami, kepala pusat media SDF, mengatakan bahwa pemerintah otonom kelompok itu telah memutuskan untuk mengirim bahan bakar gelombang pertama (100 tangki) ke daerah yang terkena dampak di Aleppo, sebuah provinsi utara penduduknya terbagi antara pro dan anti-pemerintah. Dia mengatakan gelombang (bantuan) lain akan menyusul.
Kementerian Luar Negeri Suriah dan Bulan Sabit Merah Suriah telah meminta bantuan kepada PBB dan komunitas internasional untuk menanggapi bencana tersebut. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, telah meminta semua negara anggota untuk bekerja sama dalam solidaritas guna membantu semua yang terkena bencana.
Menyusul pertemuan dengan Guterres pada hari Senin, Perwakilan Tetap Suriah untuk PBB, Bassam Sabbagh, meyakinkan bahwa pemerintah Suriah siap membantu dan berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada semua warga Suriah di semua wilayah Suriah.
Di antara yang pertama menjawab panggilan itu adalah sekutu Damaskus, Moskow dan Teheran, diikuti sejumlah negara Arab, termasuk negara-negara Afrika Utara Aljazair, Mesir dan Tunisia, serta negara tetangga Lebanon, Irak, Yordania, Bahrain dan Amerika Serikat, juga Uni Emirat Arab di wilayah Semenanjung Arab. Israel juga mengatakan akan mengirim bantuan, setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diduga telah menerima permintaan langsung dari seorang diplomat Suriah meskipun ada perang selama puluhan tahun antara kedua negara.
Janji untuk mengirim bantuan juga datang dari, antara lain, Cina, India dan Venezuela, antara lain.
Juru bicara Departemen Luar Negeri yang berbicara dengan Newsweek mengatakan,”Sejak hari pertama gempa, mitra kami segera mulai menilai dampak dan kebutuhan, dan mereka mengoordinasikan bantuan penyelamatan jiwa.”
“Amerika Serikat adalah donor utama bantuan kemanusiaan untuk Suriah, memberikan lebih dari 15 miliar dollar AS di seluruh Suriah dan kawasan itu sejak awal perang,”kata juru bicara itu. Gempa bumi dahsyat, kata dia, membawa tingkat penderitaan baru bagi rakyat Suriah dan mengancam krisis kemanusiaan baru yang diperburuk oleh musim dingin yang brutal dan perang selama 12 tahun.
Sebelumnya, pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menegaskan kembali bahwa tidak ada bantuan AS yang akan ditujukan untuk Damaskus. Hal itu ia nyatakan selama konferensi pers bersama di Washington, D.C. dengan mitranya dari Austria.
“Kami berkomitmen untuk memberikan bantuan untuk membantu orang-orang di Suriah pulih dari bencana ini, sama seperti kami telah menjadi donor kemanusiaan utama mereka sejak awal perang di Suriah sendiri,” kata Blinken. “Saya ingin menekankan di sini bahwa dana ini tentu saja untuk rakyat Suriah, bukan untuk rezim. Itu tidak akan berubah. Tapi seperti yang saya katakan, kami dapat bekerja melalui mitra kemanusiaan di lapangan di Suriah.”
Seperti AS, sebagian besar negara Barat telah memutuskan hubungan resmi dengan pemerintahan Assad dan belum mempertimbangkan apakah mereka akan bekerja sama dengan Damaskus untuk membantu upaya penyelamatan dan pemulihan. Menteri Luar Negeri Inggris James Clevery, Selasa lalu mengatakan,”Di Suriah, Helm Putih yang didanai Inggris telah memobilisasi sumber daya mereka untuk merespons dan para pejabat Inggris siap untuk memberikan dukungan lebih lanjut sesuai kebutuhan.”
Helm Putih, yang secara resmi dikenal sebagai Pertahanan Sipil Suriah, beroperasi sebagai kelompok penyelamat di bagian Suriah yang dikuasai oposisi, meskipun Damaskus dan sekutunya menuduh organisasi yang didukung Barat itu membantu kelompok militan yang juga hadir di daerah tersebut. Di bagian Suriah yang dikuasai pemerintah, Pasukan Pertahanan Sipil Suriah yang berafiliasi dengan Organisasi Pertahanan Sipil Internasional, aktif bekerja. [Newsweek/INILAH.COM]