Banyak peserta menyebutkan efek fisik yang berkepanjangan seperti masalah punggung, sakit otot dan kabut otak, tetapi yang lebih umum adalah perasaan takut, cemas, marah, kelelahan, kekurangan energi dan kesulitan dalam integrasi sosial.
JERNIH–Ada banyak diskusi di media sosial dan media massa tentang efek kesehatan mental yang ditimbulkan oleh karantina wajib 21 hari di Hong Kong. Sebuah makalah akademis baru, yang pertama mengambil pendekatan ilmiah dan kualitatif terhadap karantina wajib terpanjang di dunia itu, menyimpulkan bahwa hal itu menimbulkan konsekuensi psikososial negatif yang di antaranya bertahan lama.
“Perasaan yang luar biasa adalah bahwa dalam upaya melindungi manusia dari penyakit, kita telah kehilangan pandangan kemanusiaan,”kata penulisnya Dr Judith Blaine, seorang warga Hong Kong dan rekan peneliti di Rhodes University Psychology di Afrika Selatan.
Pada awal pandemi, Blaine bergabung dengan beberapa kelompok pendukung karantina dan mendengar langsung kemarahan dan perasaan terisolasi. Dia bertekad untuk mengambil pendekatan kualitatif terhadap subjek dan mencari kerangka kerja etis untuk perencanaan pandemi.
“Banyak orang mengatakan karantina itu tidak manusiawi, tidak etis. Jika didekati dari sudut pandang ilmiah, itu menghilangkan emosi,” kata Blaine. Untuk menciptakan kesadaran itu, kata Blaine,”Saya mencoba mengerjakan makalah dengan cepat dan memasukkannya ke dalam jurnal peer-review.”
Ketika makalah “Exploring the Psychosocial Consequences of Mandatory Quarantine During the Covid-19 Pandemic in Hong Kong” diterbitkan dalam ‘Psychology and Behavioural Sciences’ pada akhir Mei, Blaine menyerahkan makalah itu ke kantor Kepala Eksekutif Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, kepala pemerintah Hongkong. Dia menerima pengakuan tetapi setelah itu tidak mendengar apa-apa lagi.
Makalah Blaine memaparkan tantangan terhadap kesehatan mental, dan merinci bagaimana beberapa orang mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan insomnia lama setelah itu berakhir. Dia menyerukan dukungan psikologis untuk tersedia bagi orang-orang selama dan setelah karantina.
Banyak peserta menyebutkan efek fisik yang berkepanjangan seperti masalah punggung, sakit otot dan kabut otak, tetapi yang lebih umum adalah perasaan takut, cemas, marah, kelelahan, kekurangan energi dan kesulitan dalam integrasi sosial.
Beberapa masih mengalami PTSD, depresi dan insomnia. Yang lain mengungkapkan perasaan marah dan dendam pada pembuat kebijakan karena memaksakan “hukuman” ini pada mereka.
Seorang yang diwawancarai, yang dikirim ke rumah sakit dan mendapati pengalaman itu luar biasa, mengatakan kepada Blaine: “Pada saat saya keluar dari rumah sakit, saya sangat terluka dan ketakutan secara psikologis, saya tidak ingin pergi ke mana pun. Saya tidak ingin pergi ke mana pun di mana ada orang yang berpotensi menjemput saya dan membawa saya kembali.”
Bagi sebagian besar peserta, kurangnya keterbukaan dan transparansi yang menciptakan efek psikososial yang merugikan.
Untuk makalahnya, Blaine menetapkan kerangka kerja etis yang disusun oleh Komite Penasihat Etika Nasional Selandia Baru, “Getting Through Together: Ethical Values for a Pandemic”, diterbitkan pada 2007, setelah epidemi sindrom pernapasan akut (SARS) parah dari akhir 2002 hingga 2004. Pekerjaan itu mengidentifikasi lima faktor:
Inklusivitas: “Termasuk mereka yang terpengaruh oleh keputusan itu, semua komunitas, Anda membutuhkan orang-orang untuk menyetujui keseluruhan ukuran,” kata Blaine.
Keterbukaan dan transparansi: “Keputusan harus terbuka untuk pemeriksaan dan dasar keputusan dijelaskan kepada masyarakat umum, maka lebih banyak orang cenderung untuk membeli ke dalam program.”
Kewajaran: Memastikannya “berdasarkan bukti dan prinsip ilmiah. Kebanyakan orang akan setuju ada persyaratan untuk karantina, tetapi apakah tindakannya masuk akal?” kata Blaine.
Ketanggapan: “Mungkin keputusan perlu direvisi, tidak hanya mengikuti karantina panjang tanpa revisi apa pun,” katanya.
“Pada akhirnya jika orang mengerti mengapa langkah-langkah itu ada dan benar-benar setuju dengan seluruh konsep karantina, Anda akan mengurangi konsekuensi psikososial. Orang ingin didengar dan ingin merasa otonom dalam proses pengambilan keputusan mereka,” kata Blaine.
Blaine menerima 130 tanggapan dari orang-orang untuk studinya dan mengatakan semua yang dia wawancarai merasa karantina 21 hari tidak masuk akal. Berdasarkan data yang diwawancarai, tidak ada yang diberi informasi yang cukup tentang mengapa karantina tiga minggu diperlukan.
“Kita ini makhluk sosial,” katanya. “Memiliki keterbatasan secara sosial selama 21 hari benar-benar bertentangan dengan keberadaan manusia.”
Makalah Blaine menyarankan cara untuk membantu mengurangi efek negatif karantina. “Anda dapat memasukkan layanan konseling, hotline,” kata Blaine, yang mencatat bahwa tidak ada yang memperhitungkan apakah seseorang yang akan dikarantina memiliki riwayat penyakit mental. “Tidak ada mempertimbangkan kebutuhan individu orang, ini adalah ukuran selimut dengan sedikit dukungan.”
Di Australia, dia mengatakan mereka yang rentan atau yang memiliki kondisi kesehatan mental sebelumnya diberikan jenis akomodasi yang berbeda, sebuah flat dengan jendela yang terbuka, dan dari mana pisau dilepas. Dan semua orang di karantina menerima panggilan telepon setiap hari dari pemerintah untuk memeriksa mereka dan menanyakan bagaimana mereka mengatasinya.
Perwakilan WHO Hong Kong dikontak South China Morning Post untuk mengomentari makalah Blaine, tetapi tidak menanggapi. Begitu pula tiga organisasi kesehatan internasional lainnya. Namun, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan pada Maret 2020 bahwa “semua negara harus mencapai keseimbangan yang baik antara melindungi kesehatan, mencegah gangguan ekonomi dan sosial, dan menghormati hak asasi manusia”.
Temuan makalah Blaine tentang karantina Hong Kong bergema dalam penelitian akademis internasional. Sebuah makalah yang diterbitkan di The Lancet tahun lalu yang ditulis Samantha Brooker dari King’s College, London, menyimpulkan bahwa periode karantina harus berlangsung singkat dan sebagian besar efek psikologis yang merugikan berasal dari pembatasan kebebasan.
“Karantina sukarela dikaitkan dengan lebih sedikit tekanan dan komplikasi jangka panjang yang lebih sedikit. Pejabat kesehatan masyarakat harus menekankan pilihan altruistik untuk mengasingkan diri,” tulis Brooker di The Lancet.
Daisy Cheung dan Eric Ip dari fakultas hukum Universitas Hong Kong tahun lalu menerbitkan sebuah makalah di Asian Bioethics Review, “Covid-19 Lockdown: a Public Mental Health Perspective”. Artikel peer-review pertama yang mengambil perspektif etika kesehatan mental masyarakat dalam memeriksa penguncian, menyimpulkan bahwa penguncian yang paling ketat pun belum tentu tidak etis, tetapi rentan terhadap kerusakan kesehatan mental secara tidak proporsional, dengan populasi yang rentan dan kurang beruntung menjadi sangat berisiko.
“Langkah-langkah ekstrem seperti penguncian dan periode karantina yang panjang tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar bahwa mereka entah bagaimana terbukti efektif dalam menyelamatkan banyak nyawa dalam jangka pendek. Pertimbangan harus diberikan tentang bagaimana langkah-langkah ini dapat diterapkan dengan pembatasan seminimal mungkin atas hak kita atas kesehatan mental. Kesehatan mental adalah dimensi yang tak terpisahkan dari kesehatan manusia,” kata Cheung.
Dia dan Ip mengatakan ada kebutuhan untuk memasukkan nilai-nilai etika dalam setiap pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam masalah ini.
Blaine mengatakan dampak psikososial negatif dari karantina bergantung pada cara wajib dan ditegakkan tanpa diskusi publik.
“Masyarakat hanya ingin didengar dan memiliki rasa otonomi dalam proses pengambilan keputusan. Jika Anda ingin mengurangi konsekuensi psikososial, buat seolah-olah orang punya pilihan, ”kata Blaine. [South China Morning Post]