Saat ini di satu sisi, pemerintah tengah berjuang memulihkan hak jutaan warga miskin melalui reaktivasi data, namun di sisi lain, aturan ketat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh ditanggung tetap menjadi tembok pembatas yang tak bisa ditawar.
JERNIH – Bagi jutaan rakyat Indonesia, kartu JKN-KIS bukan sekadar kartu plastik di dalam dompet; ia adalah “nyawa kedua”. Namun, memasuki April 2026, wajah jaminan kesehatan kita menampilkan dua sisi koin yang kontras: upaya pembersihan data besar-besaran oleh Kementerian Sosial dan pengingat keras mengenai batasan layanan yang tidak ditanggung negara.
Kabar baik datang dari meja Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Setelah sempat terjadi penonaktifan massal terhadap 11 juta peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada awal tahun, pemerintah kini mengebut proses pemulihan. Hingga akhir Maret, verifikasi data bersama BPS telah menyentuh angka 98%.
Fokus utama pemerintah kali ini sangat manusiawi yakni penyakit katastropik. Lebih dari 106.000 penderita penyakit berat seperti jantung, gagal ginjal, hingga kanker telah mendapatkan reaktivasi otomatis. Total keseluruhan, ada sekitar 625.221 penerima manfaat yang status kepesertaannya kini kembali “berdenyut”.
“Percepatan verifikasi ini adalah prioritas untuk menjamin perlindungan bagi warga miskin,” ujar Mensos Saifullah. Langkah ini diambil setelah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menemukan fakta pahit: masih ada 15 juta jiwa dari kalangan mampu (Desil 6-10) yang justru menikmati bantuan, sementara jutaan warga miskin lainnya justru belum terakomodasi.
21 “Lampu Merah” Medis
Namun, di tengah hiruk pikuk pembenahan data, masyarakat diingatkan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah “mantra ajaib” untuk semua keluhan medis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, terdapat 21 kategori layanan dan penyakit yang tetap berstatus “lampu merah” alias tidak ditanggung per April 2026.
Pembatasan ini bukan tanpa alasan. BPJS didesain untuk kebutuhan kesehatan dasar, bukan gaya hidup atau dampak kelalaian yang disengaja.
Beberapa poin yang sering memicu perdebatan di masyarakat meliputi gaya hidup dan estetika seperti operasi plastik untuk kecantikan, perataan gigi (behel), hingga pengobatan mandul (infertilitas) tetap berada di luar tanggungan.
Juga penyakit yang terkait dengan aspek moral dan hukum. Seperti penyakit akibat ketergantungan narkoba, alkohol, hingga cedera akibat menyakiti diri sendiri (percobaan bunuh diri) dan tawuran tidak akan dibayar oleh negara. Termasuk pengobatan di luar negeri atau rujukan atas permintaan sendiri tanpa prosedur medis yang sah juga akan ditolak sistem.
Bagi pasien, batasan ini sering kali menjadi simalakama. Sebagai contoh, korban penganiayaan atau kekerasan seksual—yang secara medis membutuhkan pertolongan cepat—justru masuk dalam daftar yang tidak ditanggung BPJS karena dianggap sebagai dampak tindak pidana yang seharusnya ditanggung oleh lembaga lain atau pelaku.
Begitu pula dengan pengobatan tradisional atau alternatif yang belum teruji secara teknologi kesehatan. Di tengah masyarakat yang masih kental dengan pengobatan herbal, batasan ini sering kali memicu benturan antara kepercayaan lokal dan regulasi medis pemerintah.
Daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan:
1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.
3. Perataan gigi seperti behel.
4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
7. Penyakit yang tidak di-cover BPJS Kesehatan lainnya ialah terkait dengan pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak bisa dicegah, seperti tawuran.
9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
12. Alat kontrasepsi.
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.
19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.