JERNIH – Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan kebijakan larangan masuk bagi warga dari 20 negara untuk mencebah penyebaran Covid-19 di negaranya. Sementara itu masih ada 589 jemaah umrah asal Indonesia yang masih berada di Mekah.
Konsulat Jenderal Jeddah Eko Hartono mengatakan dari 589 WNI, sebanyak 75 orang positif Covid-19 dan harus menjalani karantina. “Jemaah diminta meneruskan ibadah umrahnya. Dan segera setelah itu akan kita bantu koordinasikan pihak penerbangan agar bisa kembali ke Tanah Air,” ujarnya dalam video singkat, kemarin.
Eko mengingatkan, bagi WNI yang akan kembali ke Tanah Air dan sudah membeli tiket, diharapkan segera menghubungi maskapai penerbangan untuk memastikan tetap beroperasinya penerbangan pada saat kepulangan nanti.
Jemaah umrah yang masih ada di Tanah Suci perlu menghubungi penyelenggara travel sebelum kepulangan. Sepanjang 1 Januari – 1 Februari 2021, jemaah umrah dari Indonesia yang telah datang ke Arab Saudi mencapai 1.422 orang dan 833 orang jemaah telah kembali ke Tanah Air.
“Kami mohon agar tetap tenang. Mohon agar terus memantau kebijakan Saudi dari sumber yang bisa dipercaya. Kita harus tetap menghormati keputusan Arab Saudi terkait kebijakan tersebut,” ungkapnya.
Saat ini, KJRI Jeddah terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak seperti Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, otoritas penerbangan sipil, termasuk penyelenggara perjalanan umrah untuk memastikan kepulangan jemaah umrah Indonesia berjalan lancar.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan pelarangan sementara untuk masuk ke wilayah Kerajaan bagi warga negara dari 20 negara. Pengumuman tersebut berlaku efektif mulai 3 Februari 2021 pukul 21.00 waktu setempat sampai waktu yang belum ditentukan.
Negara-negara yang dimaksud adalah Argentina, Unie Emirat Arab, Amerika Serikat, Brazil, Jerman, Inggris, Indonesia, Jepang, Italia, Pakistan, Irlandia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Perancis, Lebanon, Mesir, dan India. Menteri Kesehatan Arab Saudi telah memberikan indikasi adanya pengetatan kebijakan di Saudi setelah adanya peningkatan kasus Covid-19. [*]