JERNIH – Hanya berselang belasan hari setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada 15 Juni lalu untuk mengakhiri perang berbulan-bulan, kedua negara kini justru kembali saling serang.
Baku hantam militer terbuka ini dipicu oleh perebutan kendali atas jalur urat nadi energi dunia: Selat Hormuz. Pengamat menilai, eskalasi terbaru ini menempatkan kesepakatan damai tersebut berada di ambang kehancuran total.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa jet tempur mereka membombardir wilayah pesisir selatan Iran pada Jumat malam. Targetnya adalah situs radar serta fasilitas penyimpanan drone dan rudal milik Iran.
Langkah ini diklaim Washington sebagai “respons keras” atas serangan terhadap kapal komersial berbendera Singapura, Ever Lovely, di lepas pantai Oman pada hari Kamis. Kapal tersebut dihantam proyektil misterius. Meski Iran memilih bungkam—tidak mengakui namun juga tidak membantah—Presiden Trump langsung meradang.
“Serangan itu adalah pelanggaran konyol terhadap kesepakatan gencatan senjata,” tegas Trump, seraya menambahkan bahwa militer AS juga berhasil melumpuhkan tiga drone lain dalam serangan terkoordinasi tersebut.
Pentagon bahkan merilis video hitam-putih ledakan tersebut untuk membuktikan bahwa Teheran telah merusak prinsip kebebasan navigasi internasional. Di sisi lain, Iran mengonfirmasi serangan AS menghantam area dermaga di Sirik, Provinsi Hormozgan, namun mengeklaim tidak ada kerusakan fasilitas pelabuhan yang mengganggu operasional.
Tak butuh waktu lama bagi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran untuk membalas. Mereka langsung meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. “Jika agresi ini terulang, respons kami berikutnya akan jauh lebih masif,” ancam IRGC melalui kantor berita resmi IRNA.
Dampak ikutan dari serangan balasan ini mulai terasa. Pada Sabtu (27/6/2026), Kementerian Luar Negeri Bahrain mengutuk keras serangan drone yang diduga kuat dikirim oleh Iran ke wilayah mereka, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan yang serius. Lembaga Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan sebuah kapal tanker kembali terkena proyektil misterius di hari Sabtu, meskipun seluruh kru dilaporkan selamat.
Selat Hormuz adalah kartu jaminan terbesar Teheran di meja perundingan. Blokade de facto yang sempat dilakukan Iran sebelumnya telah memicu krisis energi global. Tekanan inflasi akibat mahalnya harga BBM di dalam negeri AS jugalah yang memaksa Trump mau duduk di meja perundingan dengan Pezeshkian.
Kini, Iran mencoba menerapkan aturan baru yang ditolak mentah-mentah oleh AS dan negara-negara. Iran berniat memungut biaya atau bea masuk bagi kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Iran juga menerbitkan peta rute baru yang memaksa kapal-kapal berlayar jauh lebih dekat ke garis pantai mereka agar mudah diawasi.
Secara hukum, berdasarkan Pasal 5 MoU Islamabad, Iran sebenarnya menyetujui untuk menjaga keamanan kapal komersial tanpa biaya, tetapi hanya untuk durasi 60 hari saja. Selama masa tenggang ini, Iran, Oman, dan negara Teluk harus merumuskan aturan final pembagian hak berlayar.
Namun, AS langsung memasang barikade diplomasi. “Iran tidak akan pernah diizinkan memungut biaya atau tarif apa pun bagi kapal yang melintasi selat internasional,” tegas Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Meskipun Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan lewat akun X-nya bahwa “kekerasan akan dibalas dengan kekerasan,” pengamat dari American University of Rome, Andrea Dessi, melihat kedua belah pihak sebenarnya sama-sama tidak menginginkan perang total (all-out war).
Saat ini, tensi yang terjadi adalah ajang pamer otot di mana AS dan Iran sama-sama ingin membuktikan siapa yang memegang kendali sejati atas jalur pasokan minyak dunia tersebut sebelum negosiasi final 60 hari berakhir.