Jika rencana ini benar-benar dijalankan, perbatasan India-Bangladesh akan menjadi medan perang asimetris di mana alam dijadikan senjata. Para kritikus berpendapat bahwa hewan-hewan ini tidak akan pernah bisa melakukan tugas yang gagal dijalankan negara yakni mengidentifikasi “penyusup ilegal.”
JERNIH – Di sepanjang aliran sungai yang membelah perbatasan India dan Bangladesh, sebuah rencana kontroversial tengah digodok di meja petinggi militer New Delhi. Bukan dengan sensor laser atau teknologi pemindaian termal terbaru, melainkan dengan melepas predator puncak: buaya dan ular berbisa.
Pemerintah India, melalui Pasukan Keamanan Perbatasan (BSF), secara mengejutkan mengeksplorasi penggunaan reptil mematikan sebagai “pagar alam” untuk menghalau migran gelap dan penyelundup. Langkah ini memicu alarm keras dari para aktivis hak asasi manusia (HAM) dan konservasionis margasatwa yang melihatnya sebagai bentuk dehumanisasi ekstrem terhadap manusia dan perusakan ekosistem yang sembrono.
India berbagi perbatasan sepanjang 4.096 kilometer dengan Bangladesh—salah satu yang terpanjang dan paling rumit di dunia. Meski New Delhi telah berhasil memagari hampir 3.000 kilometer, sisa bentang perbatasan adalah mimpi buruk logistik. Medan berupa perbukitan terjal, lembah curam, dan wilayah sungai yang meluap menjadikannya mustahil untuk dipasangi kawat berduri fisik.
Dalam komunikasi internal tertanggal 26 Maret 2026, BSF memerintahkan unit-unit di front timur dan timur laut untuk menjajaki “kelayakan pengerahan reptil di celah sungai yang rawan.” Dokumen tersebut menginstruksikan kepatuhan ketat dan menuntut laporan “tindakan yang diambil.”
Kementerian Dalam Negeri India mengakui bahwa protes penduduk lokal, sengketa lahan, dan kondisi geografis yang berlumpur telah menghambat instalasi pagar fisik. Namun, alih-alih diplomasi, predator kini dipandang sebagai solusi “murah” untuk menambal celah tersebut.
Senjata Biopolitik Terhadap Migran
Penggunaan hewan buas sebagai alat kontrol perbatasan dipandang oleh para analis sebagai puncak dari retorika dehumanisasi. Angshuman Choudhury, peneliti masalah perbatasan India Timur, menyebut rencana ini sebagai “biopolitik kekerasan” jenis baru.
“Ini akan terdengar konyol jika tidak bersifat sinis dan berbahaya,” ujar Choudhury. Ia berargumen bahwa pelepasan buaya dan ular berbisa adalah senjata yang buta. “Ular tidak akan bisa membedakan mana orang Bangladesh dan mana warga India.”
Latar belakang kebijakan ini berakar pada narasi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang menganggap migran tak berdokumen sebagai ancaman demografi serius. Pengamat HAM mencatat bahwa narasi ini sering digunakan untuk memojokkan minoritas Muslim Bengali di wilayah timur laut India.
Tanpa statistik resmi yang akurat—karena sensus terakhir dilakukan pada 2011—aktivis menuduh pemerintah menggunakan metode “ekstra-yudisial” daripada proses hukum internasional. “India memilih kekejaman daripada konstitusi,” tegas Harsh Mander, aktivis HAM kepada Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini menciptakan rasa takut yang terus-menerus bagi warga Muslim setempat yang terancam dicabut kewarganegaraannya.
Ancaman Bencana Ekologi
Dari sisi ilmiah, rencana ini dinilai cacat total. Rathin Barman, petinggi di Wildlife Trust of India, menekankan bahwa spesies buaya tertentu hanya berasal dari wilayah Sundarbans (Benggala Barat selatan) dan lahan basah terbatas di Assam, jauh dari lokasi perbatasan yang dimaksud.
“Jika mereka dipindahkan ke wilayah baru, kemungkinan besar mereka akan segera mati. Hal yang sama berlaku untuk ular berbisa,” jelas Barman. Ia memperingatkan bahwa memanipulasi distribusi alami spesies akan mengganggu seluruh rantai makanan dan ekosistem regional.
Lebih berbahaya lagi, wilayah perbatasan ini sangat rentan terhadap banjir. Jika banjir besar melanda, ular-ular berbisa tersebut bisa terseret ke pemukiman warga, membahayakan komunitas nelayan dan penduduk lokal di kedua sisi perbatasan.
Secara historis, tidak ada preseden modern bagi negara demokrasi yang menggunakan predator alami untuk menjaga perbatasan internasional. Ide ini sebelumnya sempat mencuat sebagai “isu liar” di Amerika Serikat. Donald Trump pernah dilaporkan mendiskusikan parit berisi aligator untuk menghalau migran, meskipun ia kemudian membantahnya sebagai “Berita Bohong.”
Namun, di era jabatan keduanya (2025-2026), sebuah fasilitas penahanan di Florida Selatan dijuluki “Alcatraz Alligator”. Lokasinya yang terpencil dan dikelilingi rawa-rawa penuh predator dianggap sebagai pagar perimeter alami yang membuat pelarian mustahil dilakukan. Fasilitas ini telah dikecam oleh Amnesty International karena kondisi yang tidak manusiawi dan merusak ekosistem Everglades yang rapuh.
Jika rencana India ini benar-benar dijalankan, perbatasan India-Bangladesh akan menjadi medan perang asimetris di mana alam dijadikan senjata. Para kritikus berpendapat bahwa hewan-hewan ini tidak akan pernah bisa melakukan tugas yang gagal dijalankan negara: mengidentifikasi “penyusup ilegal.”
Sebaliknya, buaya dan ular tersebut akan menyerang siapa saja—penduduk lokal, nelayan, atau pengungsi yang putus asa—menciptakan horor nyata di balik jubah keamanan nasional. Pada akhirnya, penggunaan predator puncak ini bukan sekadar soal pengamanan perbatasan, melainkan cermin dari kebijakan yang mulai kehilangan sisi kemanusiaannya.