Site icon Jernih.co

Cina Hukum Mati Pengusaha Karena Suap dan Poligami

Lai Xiaoming, yang saat itu menjabat sebagai Chairman China Huarong Asset Management Co, dalam sebuah forum di Hong Kong pada 5 Juli 2016. Foto: AFP

Kampanye besar anti-korupsi yang diluncurkan di bawah Presiden Xi Jinping juga berfungsi sebagai cara untuk menargetkan lawan-lawan politik nya dan para pemimpin Partai Komunis.

JERNIH– Mantan ketua salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di Cina,  China Huarong Asset Management Co, Lai Xiaomin, Selasa (5/1) dijatuhi hukuman mati. Xiaomin dinyatakan bersalah karena meminta suap, korupsi, dan melakukan poligami.

Lai Xiaomin, mantan anggota Partai Komunis, memberikan pengakuan rinci di televisi pemerintah Cina, CCTV, pada Januari 2020. Saat itu ia juga mengakui kepemilikan sebuah apartemen di Beijing yang dilaporkan sebagai miliknya dan terekam dalam satu video. Apartemen Lai itu penuh dengan brankas dan lemari yang diisi tumpukan uang tunai.

“Lai telah menyalahgunakan posisinya dalam upaya untuk mendapatkan uang dalam jumlah sangat besar,” kata hakim Pengadilan di Tianjin, menggambarkan suap yang diperolehnya itu sebagai “sangat besar” dan menyebut apa yang ia lakukan “sangat serius”.

“Dia telah menunjukkan niat jahat yang sangat ekstrem,” keputusan pengadilan menambahkan.

Lai, mantan ketua China Huarong Asset Management Co yang terdaftar di Hong Kong. Ia juga dinyatakan bersalah telah melakukan poligami (bigamy) setelah hidup “sebagai suami dan istri untuk waktu yang lama” di luar pernikahannya dan menjadi ayah dari anak-anak tidak sah.

Lai, yang penyelidikannya dimulai pada April 2018, juga menggelapkan lebih dari 25 juta yuan (3,8 juta dolar AS) dana publik antara 2009 dan 2018.

Selama pengakuannya di televisi, Lai mengatakan kepada CCTV bahwa dia “tidak menghabiskan satu sen pun, dan hanya menyimpannya di sana. “Saya tidak berani membelanjakannya,” kata dia.

CCTV juga menunjukkan mobil mewah dan batangan emas yang dilaporkan telah diterima Lai sebagai suap. Pengadilan Tianjin saat itu mengatakan akan menyita semua aset pribadi Lai, dan hak politiknya dicabut.

Beberapa kritikus mengatakan, kampanye besar anti-korupsi yang diluncurkan di bawah Presiden Xi Jinping juga berfungsi sebagai cara untuk menargetkan lawan-lawan politik nya dan para pemimpin Partai Komunis.

CCTV sering menyiarkan wawancara dengan tersangka yang mengaku melakukan kejahatan, bahkan sebelum mereka muncul di pengadilan–sebuah praktik yang telah lama dikutuk oleh pengacara dan organisasi hak asasi, karena memaksakan pengakuan di bawah tekanan. [Asia Times]

Exit mobile version