Perdagangan dua arah telah berkembang pesat bahkan di tengah Covid-19, tetapi ada juga masalah pelik–seperti perlakuan buruk terhadap nelayan Indonesia di kapal-kapal Cina. Pada akhir tahun lalu, Cina memulangkan 163 nelayan Indonesia, termasuk jenazah tiga orang yang meninggal saat bekerja pada pengusaha Cina.
JERNIH–Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin, Rabu (13/1), mendesak Cina segera menghapus hambatan perdagangan untuk beberapa ekspor utama, sehingga perdagangan antarnegara dapat tumbuh dan menjadi lebih seimbang. Permintaan tersebut ditanggapi secara positif oleh rekannya dari Cina.
Retno Marsudi menyampaikan permintaan tersebut saat bertemu dengan anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, yang mengakhiri kunjungan dua harinya ke Indonesia pada hari Rabu.
“Saya menggarisbawahi pentingnya menghilangkan hambatan perdagangan (dan menyediakan) akses pasar bagi ekspor utama Indonesia ke Cina, seperti produk perikanan, buah-buahan tropis, sarang burung walet, dan tentu saja minyak sawit,” kata Retno, saat jumpa pers dengan Wang. Dia menambahkan bahwa perdagangan dua arah tahun lalu telah meningkat 10 persen, meskipun di tengah pandemi virus korona.
Wang menjawab serius hal itu. “Beijing berharap untuk memperluas impor dari Indonesia dan investasi Cina di Indonesia, sehingga kami dapat membawa pertumbuhan perdagangan yang lebih sehat dan seimbang antara kedua negara kita,” kata Wang.
Wang mengatakan Beijing akan bekerja sama dengan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara itu “agar dapat segera diberlakukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional untuk mendapatkan manfaat dari kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia”. Kemitraan ini adalah perjanjian perdagangan bebas antara 15 negara Asia-Pasifik yang bersama-sama menyumbang sekitar 30 persen dari populasi dunia dan tingkat PDB global yang serupa.
Dorongan vaksinasi
Keduanya berkomentar seiring Indonesia meluncurkan salah satu program vaksinasi Covid-19 terbesar di dunia, menggunakan vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech China. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik, yang menurut Wang menggarisbawahi “hubungan persaudaraan antara kedua negara”.
“Kami telah mendukung satu sama lain dengan pasokan medis dan secara aktif berbagi pengalaman medis dan diagnostik di Cina meskipun permintaan vaksin meningkat tajam. Kami masih mengatasi kesulitan kami dan tidak segan-segan menjawab kebutuhan untuk memberikan vaksin kepada teman-teman kami di Indonesia,”kata Wang.
Wang juga bertemu Menteri Kelautan dan Investasi Luhut Pandjaitan, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan investasi Cina, pada Selasa lalu di Danau Toba, Sumatera Utara. Saat itu Wang menyatakan komitmen Cina untuk bekerja sama di berbagai bidang seperti pariwisata, pertanian, perdagangan dan perdagangan dan penelitian kelautan.
Sebelum pertemuan, Luhut dan Wang menandatangani dua nota kesepahaman tentang keamanan siber dan kawasan industri, sebagaimana dilaporkan kantor berita pemerintah Cina, Xinhua.
Retno mengatakan bahwa dalam pertemuannya Wang juga telah menandatangani nota kesepahaman tentang “peningkatan kegiatan bersama” dan nota pertemuan tentang pra studi kelayakan Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur.
Wang juga menekankan pentingnya proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang ambisius di Indonesia, yang mencakup pembangunan rel kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 6,07 miliar dolar AS dan beberapa kawasan industri.
“Kami akan bekerja sama untuk mensinergikan Belt and Road Initiative dan visi Poros Maritim Global Indonesia (rencana Jakarta untuk menjadi kekuatan utama antara samudra Hindia dan Pasifik). Kami juga akan bekerja untuk kemajuan substantif dalam proyek kerjasama besar seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung,” kata Retno.
“Kami juga akan fokus pada inovasi teknologi dan mempercepat pembangunan pendorong pertumbuhan baru seperti 5G, AI, dan Big Data, sehingga kami dapat membuat industri kami lebih kompetitif.”
Namun, Indonesia tidak menghindar dari masalah pelik yang merusak hubungan bilateral seperti perlakuan terhadap nelayan Indonesia di atas kapal Cina.
“Saya kembali meminta perhatian (Cina) tentang beberapa masalah yang tertunda, seperti pemulangan nelayan Indonesia yang masih terlantar (di perairan luar negeri), permukiman terkait hak-hak tenaga kerja, serta perbaikan kondisi kerja yang aman dan kondusif, serta sebagai penegakan hukum,”kata Retno.
Pada akhir tahun lalu, Cina memulangkan 163 nelayan Indonesia, termasuk jenazah tiga orang yang meninggal saat bekerja pada pengusaha Tiongkok. Pekerja yang masih hidup mengatakan bahwa mereka telah mengalami perlakuan kasar dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, seperti dipukuli atau disiksa oleh rekan-rekan Cina mereka, karena kurangnya kemampuan bahasa Mandarin. Mereka juga dipaksa untuk minum air laut yang telah disaring atau makan umpan ikan. Gaji mereka juga lebih rendah dari para nelayan Cina, kata mereka.
Terkait persoalan teritorial di Laut Cina Selatan, Indonesia kembali menegaskan posisinya bahwa semua negara harus menjunjung tinggi hukum maritim internasional, khususnya United Nations Convention on the Law and Sea (UNCLOS), sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1982 yang menetapkan pedoman bagi negara-negara untuk menetapkan batas maritim mereka dan mengelola sumber daya maritim mereka.
Indonesia adalah negara non-penggugat di Laut Cina Selatan, tetapi telah sering bentrok dengan Cina terkait hak penangkapan ikan di bagian utara Laut Natuna, di mana bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia dianggap oleh Cina termasuk dalam sembilan garis putus-putus yang digunakannya untuk membatasi klaim teritorial maritimnya.
Tahun lalu, Indonesia mengusir kapal penjaga pantai Cina yang memasuki Laut Natuna dan mengirim catatan protes ke Beijing untuk memanggil duta besar Cina untuk Indonesia. Pada bulan Desember, Indonesia mengatakan berencana memindahkan markas pasukan tempur angkatan laut ke Kepulauan Natuna, untuk mencegah intrusi serupa.
Untuk ini, Wang menjawab bahwa Beijing dan Jakarta akan terus “mematuhi prinsip konsultasi persahabatan” untuk menyelesaikan perselisihan di masa depan di perairan Natuna.
“Kami akan bekerja dengan anggota ASEAN lainnya untuk secara penuh dan efektif melaksanakan Deklarasi Perilaku dan secara aktif dan mantap memajukan konsultasi Kode Etik dan bersama-sama membangun aturan regional yang sejalan dengan hukum internasional dan efektif dan substantif untuk melindungi perdamaian dan stabilitas Laut Cina Selatan,” katanya.
Wang sedang dalam perjalanan enam hari ke Asia Tenggara, termasuk singgah di Myanmar, Brunei, dan Filipina. Para pengamat melihat perjalanan itu sebagai bagian dari serangan pesona oleh Cina untuk memperkuat posisinya di Asia Tenggara menjelang pelantikan Presiden terpilih AS, Joe Biden. [Resty Woro Yuniar/South China Morning Post]
*Resty Woro Yuniar adalah reporter yang berbasis di Jakarta, meliput urusan Indonesia dan persoalan teknologi Asia Tenggara. Dia sebelumnya koresponden Indonesia untuk BBC dan reporter teknologi di The Wall Street Journal.