Jika perang tidak segera mereda, analis memprediksi harga minyak bisa menyentuh angka psikologis $150 hingga $200 per barel, yang akan memaksa sektor swasta di seluruh dunia melakukan langkah penghematan.
JERNIH – Penutupan Selat Hormuz dan eskalasi perang antara AS-Israel melawan Iran telah mengirimkan gelombang kejut yang melumpuhkan pasar energi global. Harga minyak mentah jenis Brent yang kini menembus angka $119 per barel memaksa negara-negara pengimpor minyak di Asia mengambil langkah drastis, mematikan pendingin ruangan (AC), meliburkan universitas, hingga memberlakukan kembali sistem bekerja dari rumah (Work From Home).
Krisis ini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realitas pahit bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Bangladesh, negara berpenduduk 170 juta jiwa yang mengimpor 95% kebutuhan energinya, menjadi salah satu yang paling terdampak.
Perdana Menteri Tarique Rahman memberikan instruksi langsung untuk penghematan ekstrem di seluruh instansi pemerintah. “Perdana menteri sudah mulai menggunakan hanya setengah dari lampu di kantornya. AC tidak dinyalakan kecuali darurat. Penghematan ini dipraktikkan di seluruh negeri,” ujar Saleh Shibly, Sekretaris Pers PM Bangladesh, Selasa (10/3/2026).
Selain itu, otoritas setempat mengambil kebijakan radikal dengan menutup lembaga pendidikan dan memajukan libur Idul Fitri lebih awal dari jadwal. Pemerintahan juga melakukan penjatahan BBM secara ketat di seluruh SPBU. Mengingat penggunaan AC di musim panas menyedot lebih dari 2.000 megawatt, pemadaman AC diharapkan memberi napas bagi cadangan energi negara.
Pakar ekonomi memperingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar $10 akan membengkakkan tagihan impor Bangladesh hingga $80 juta (sekitar Rp1,2 triliun) per bulan.
Thailand dan Filipina
Di Asia Tenggara, Thailand dan Filipina tidak menunggu waktu lama untuk bereaksi terhadap harga BBM yang melonjak 50% sejak awal serangan 28 Februari lalu.
Thailand secara resmi mewajibkan instansi pemerintah untuk menerapkan WFH penuh. “Langkah ini bertujuan menekan permintaan energi dan bahan bakar di tengah risiko pasokan yang meningkat,” jelas Danucha Pichayanan, Sekjen Dewan Pembangunan Ekonomi Thailand. Pemerintah juga melarang pejabat melakukan perjalanan luar negeri yang tidak esensial.
Sementara itu, Filipina yang hampir seluruh kebutuhan minyaknya berasal dari impor, menerapkan sistem empat hari kerja seminggu bagi kantor pemerintah. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi mobilitas kendaraan dan konsumsi listrik di gedung-gedung publik.
Meski langkah-langkah saat ini bersifat pencegahan, para ahli memperingatkan adanya “bom waktu” ekonomi. Prof. Abdul Hasib Chowdhury dari Universitas Teknik Bangladesh menekankan bahwa masalah utamanya adalah ketiadaan Cadangan Energi Strategis.
“Saat ini mungkin belum terasa sebagai krisis total, tetapi kekurangan pasokan membutuhkan waktu untuk terlihat. Sektor pertanian dan transportasi akan terhantam, yang ujungnya memicu lonjakan harga pangan atau inflasi gila-gilaan dalam beberapa bulan ke depan,” kata Chowdhury. Ia menyarankan setiap negara kini wajib memiliki cadangan energi minimal untuk 3 hingga 6 bulan.
Dengan Selat Hormuz yang masih tersegel, jalur distribusi 20% minyak dunia praktis terputus. Jika perang tidak segera mereda, analis memprediksi harga minyak bisa menyentuh angka psikologis $150 hingga $200 per barel, yang akan memaksa sektor swasta di seluruh dunia melakukan langkah penghematan serupa.