JAKARTA – Regulasi pembangunan Ibu Kota baru Indonesia yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur kini tengah dikebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan memastikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Baru telah selesai dan pekan depan diserahkan ke DPR RI.
“Draf UU Ibu Kota sudah rampung, minggu depan Insya Aallah kami akan sampaikan ke DPR,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Dalam pembangunan Ibu Kota baru Indonesia, ia memastikan bakal melakukan perbaikan dan rehabilitasi hutan-hutan yang rusak yang berada dilokasi itu. Termasuk menutup tambang-tambang ilegal yang merusak lingkungan.
“Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang di sana juga memang sangat banyak,” katanya.
Nantinya, pada draf RUU Ibu Kota baru tersebut juga diatur status pemerintahan sekaligus pembentukan Badan Otorita Ibu Kota yang masih dibahas bersama.
“Di Ibu Kota ada dibentuk Badan Otorita Ibu Kota, mengenai pemerintahan kemungkinan masih di bawah Provinsi Kaltim, tapi ini pembahasan di Dewan, masih bisa berubah,” kata dia,
“Saya titip ke Bappenas, fleksibilitas organisasi, kecepatan di situ artinya tidak seperti organisasi-organisasi yang ada seperti ini, wilayah administratif,” Jokowi menambahkan.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan, pembangunan Ibu Kota baru Indonesia diperkirakan bakal menelan anggaran sebanyak Rp100 triliun. “Saya kira pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, infrastruktur dasar tetap dikerjakan Kementerian PUPR. Begitu pulu dengan cluster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian/lembaga.
Di luar dari itu, lanjut Jokowi, baru kemudian diberikan kepada proses Public Private Partnerships (PPP) ataupun dikerjakan oleh investasi. Sehingga diharapkan anggaran yang dikeluarkan tidak lebih dari Rp100 triliun.
Untuk luasan lahan, kata Jokowi, yang disiapkan di Penajam Paser Utara seluas 256 ribu hektare. Namun akan digunakan untuk ibu kota hanya 56 ribu hektare.
“Masalah lahan pak Menteri BPN, Menteri LHK segera dirampungkan, difinalkan, sehingga nanti arsitek designer, urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya,” katanya.
Sementara dikatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, pembangunan ibu kota baru bakal dibagi menjadi tiga klaster. Bahkan dilakukan bertahap guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan penduduk di ibu kota negara dan daerah penyangga.
“Ini memang didesain untuk pengembangannya. Jadi, antisipasinya kita tidak bangun kota ini selesai satu kali, tetapi bertahap,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu. [Fan]