Analis ekonomi Menteng Kleb, Kusfiardi, mengatakan optimisme yang sempat mengiringi pergantian dari Sri Mulyani Indrawati kini mulai memudar. “Narasi akselerator pertumbuhan itu belum mampu menembus hambatan struktural yang ada,” katanya di Jakarta, Senin (6/4/2026). Kuartal pertama 2026 menjadi penanda awal. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,1 persen—terpaut cukup jauh dari target pemerintah sebesar 5,7 persen.
JERNIH– Harapan publik terhadap gebrakan baru di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menemui tembok realitas. Di tengah janji percepatan pertumbuhan, data ekonomi terbaru justru menunjukkan arah yang tak sepenuhnya sejalan.
Analis ekonomi Menteng Kleb, Kusfiardi, mengatakan optimisme yang sempat mengiringi pergantian dari Sri Mulyani Indrawati kini mulai memudar. “Narasi akselerator pertumbuhan itu belum mampu menembus hambatan struktural yang ada,” katanya di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Kuartal pertama 2026 menjadi penanda awal. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,1 persen—terpaut cukup jauh dari target pemerintah sebesar 5,7 persen. Strategi belanja agresif atau front-loading yang diharapkan menjadi motor penggerak belum memberikan dampak signifikan ke sektor riil.
Di saat yang sama, tekanan terhadap konsumsi rumah tangga belum mereda. Inflasi pangan dan energi masih tinggi, membuat daya beli tertahan. Situasi ini, kata Kusfiardi, memperlihatkan bahwa mesin utama ekonomi belum benar-benar pulih.
Masalah tak berhenti di situ. Postur APBN 2026 menunjukkan ruang fiskal yang makin sempit. Defisit menyentuh 2,92 persen—mendekati batas psikologis. Anggaran negara, alih-alih mengalir ke investasi produktif, justru tersedot untuk subsidi energi yang membengkak dan pembayaran bunga utang yang menembus Rp500 triliun.
Upaya peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan juga belum menunjukkan hasil. Core Tax System yang diharapkan menjadi tulang punggung reformasi belum mampu mendongkrak rasio pajak. Pada 2025, tax ratio justru turun menjadi 9,31 persen dari sebelumnya 10,08 persen.
Kondisi ini memunculkan persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pemerintah lebih agresif menekan wajib pajak lama ketimbang memperluas basis ekonomi. “Ini menimbulkan ketidaknyamanan di dunia usaha,” kata Kusfiardi.
Di tengah tekanan domestik, tantangan eksternal datang dari eskalasi konflik geopolitik, khususnya invasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Namun respons fiskal dinilai lamban. Kusfiardi menyoroti lemahnya koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Menteri Keuangan.
“Pasar seperti kehilangan jangkar,” katanya. Dampaknya terasa cepat. IHSG mengalami koreksi tajam, sementara rupiah melemah hingga menyentuh level Rp17.002 per dolar AS—sebuah level psikologis baru. Bagi pelaku pasar, ini bukan sekadar fluktuasi, melainkan sinyal ketidakpastian arah kebijakan.
Kepercayaan investor global pun mulai goyah. Yield obligasi negara tenor 10 tahun naik ke 7,1 persen, menandakan meningkatnya persepsi risiko. Biaya utang negara ikut terkerek.
Dalam pandangan Menteng Kleb, transisi kepemimpinan dari Sri Mulyani ke Purbaya pada akhirnya lebih terasa sebagai perubahan gaya komunikasi, bukan perubahan substansi. “Risiko fiskal meningkat, sementara pertumbuhan tetap medioker,” kata Kusfiardi.
Menghadapi situasi ini, Menteng Kleb mendorong reposisi arah kebijakan fiskal yang kembali berpijak pada amanat konstitusi. Ada empat pilar yang ditawarkan.
Pertama, kepemimpinan teknokrat yang tetap memiliki empati populis, mampu menjaga kredibilitas global sekaligus memperkuat redistribusi domestik. Kedua, pergeseran dari bantuan sosial konsumtif menuju productive safety net yang mendorong produktivitas kelas bawah dan menengah.
Ketiga, penguatan kedaulatan fiskal melalui perlindungan industri dalam negeri serta investasi di sektor pangan dan energi. Keempat, transparansi dan akuntabilitas perpajakan, termasuk memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok super-kaya.
Namun, bagi Kusfiardi, rekomendasi kebijakan saja tidak cukup. Ia menilai situasi saat ini membutuhkan langkah lebih tegas. “Presiden perlu melakukan evaluasi total dan mengganti jajaran menteri ekonomi, termasuk Menteri Keuangan,” katanya.
Menurut dia, tanpa penyegaran kepemimpinan, Indonesia berisiko terus berada dalam lingkaran pertumbuhan yang biasa-biasa saja, tetapi dengan tekanan fiskal yang semakin berat.
Di ujung pernyataannya, Kusfiardi menyampaikan satu pesan yang terdengar seperti peringatan. Indonesia, katanya, tidak lagi membutuhkan sekadar perancang kebijakan di atas kertas atau janji politik di panggung.
Yang dibutuhkan saat ini adalah otoritas fiskal yang mampu menjaga disiplin anggaran sekaligus berani melakukan intervensi nyata untuk melindungi rakyat kecil—sebuah keseimbangan yang, untuk sementara, masih terasa jauh dari jangkauan. [ ]