- Yang perlu dilakukan pemerintah adalah mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks.
- Sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat.
JERNIH — Minimnya upaya diseminasi pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk permasalahan Rempang Eco City ke publik menjadi sorotan. Kondisi ini membuat penyebar berita bohong atau hoax dengan membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu program strategis nasional (PSN) tersebut.
Pakar Strategic Communication Mass Tuhu Nugraha menyarankan pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. Jika dibiarkan, kata dia, akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dan lain-lain,” kata Tuhu di Jakarta, Rabu 21 September 2023.
BACA JUGA:
- Konflik Pulau Rempang, Kajari Batam: Kami Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah
- Pakar Hukum Pertanahan: Pulau Rempang Bukan Pemukiman Tanah Adat, Tapi Kawasan Hutan!
- Pakar Hukum Pidana: Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM dalam Penanganan Masalah Pulau Rempang
Melalui cara persuasif, lanjut Tuhu, diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.
“Dan ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah,” ujarnya.
Tuhu mengatakan, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional. Sebab, kata dia, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approachingnya.
“Masih ada ketakutan ‘dijajah’ pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang.”
Untuk itu, agar tidak terjadi semacam ini seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi. “Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik,” katanya.
Mengenai penyebaran hoaks di media sosial terkait Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta untuk setiap informasi yang diterima. “Masyarakat mesti belajar cek dan ricek informasi. Nah kalau ngga punya waktu buat cek, jangan langsung share, cukup berhenti pada diri sendiri. Daripada nambah dosa kalau ternyata menyebar hoax dan masyarakat juga perlu belajar bahwa sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita. Jadi mesti lebih kritis dan hati hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi,” kata dia.
Hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang dapat memecah belah bangsa. “Ini sangat bahaya banget. Karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan isu SARA ini hot button banget buat orang Indonesia. Jadi mesti ditangani dengan sangat hati hati, serius dan penuh empati karena banyak yang berkepentingan soal isu ini, dan semua tahu isu mana yang mudah dimainkan,” katanya.