- Pembagunan infrastruktur militer secara fisik ini selaras dengan ambisi teritorial yang kian terang-terangan dari para pemimpin Israel.
- Ekspansi pendudukan ini jelas menabrak poin-poin kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
JERNIH – Pemerintah Israel seharusnya menarik mundur seluruh pasukannya dari Jalur Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada Oktober 2025 lalu. Namun, alih-alih mundur, militer Israel justru secara diam-diam memperkuat cengkeramannya dengan membangun puluhan pos militer permanen yang membentang di seluruh wilayah kantong yang terkepung tersebut.
Fakta mengejutkan ini dibongkar oleh investigasi terbaru dari Unit Sumber Terbuka (Open Source Unit) Al Jazeera. Melalui analisis data satelit berkala hingga Mei 2026, investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi sedikitnya 40 pos militer teretransi (outposts) milik Israel di dalam wilayah Gaza.
Secara krusial, analisis tersebut membuktikan bahwa delapan basis militer di antaranya dibangun sepenuhnya dari nol setelah kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 resmi berlaku, dengan satu situs terpantau masih dalam proses konstruksi aktif hingga saat ini.
Penancapan infrastruktur militer secara fisik ini selaras dengan ambisi teritorial yang kian terang-terangan dari para pemimpin Israel. Dalam sebuah konferensi baru-baru ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengonfirmasi adanya arahan untuk merebut sebagian besar wilayah Jalur Gaza secara permanen. Saat ini, pasukan Israel telah mundur ke area yang disebut “Yellow Line” (Garis Kuning), sebuah zona penyangga dan militer yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Gaza.
“Kita saat ini sedang menekan Hamas; kita sekarang mengendalikan 60 persen wilayah tersebut,” ujar Netanyahu, sebelum merespons seorang peserta konferensi yang berteriak menuntut aneksasi total: “Mari kita lakukan langkah demi langkah. Pertama-tama, 70 (persen). Mari kita mulai dengan itu.”
Penghancuran Kuburan dan Pembangunan Basis Baru
Analisis citra satelit memaparkan bukti adanya upaya sistematis untuk membangun infrastruktur militer jangka panjang yang berkelanjutan, bukan sekadar pos pemantauan sementara.
Kedelapan instalasi militer baru tersebut tersebar di lokasi-lokasi yang sangat strategis: dua di Gaza utara, dua di wilayah tengah, satu di sebelah timur Koridor Netzarim, dan tiga di kota bagian selatan, Khan Younis.
Salah satu contoh paling kontroversial adalah pendirian pangkalan militer baru tepat di atas puing-puing Pemakaman Timur (Eastern Cemetery) di Khan Younis. Satelit merekam bahwa pengerjaan alat berat di atas tanah kuburan yang dibuldoser ini dimulai sejak November 2025. Per 18 Mei 2026, situs tersebut telah dilengkapi dengan area penyiapan kendaraan tempur dan bangunan-bangunan barak untuk perumahan pasukan serta ruang rapat operasional.
Pola serupa terlihat di Gaza utara. Wilayah Beit Lahiya yang terpantau bersih dan kosong pada foto satelit Oktober 2025, tiba-tiba mengalami aktivitas rekayasa teknik pada pertengahan November 2025. Memasuki Mei 2026, sebuah struktur militer tertutup lengkap dengan fasilitas internal telah berdiri kokoh di sana.
Memperkuat Garis Depan dan Memutus Koneksi Gaza
Selain membangun pangkalan baru, militer Israel juga secara agresif meningkatkan fasilitas (upgrade) pada pos-pos pertahanan lama yang berada di dalam Yellow Line. Di sebelah timur Kota Gaza, sebuah pos militer memperluas area permukaannya hingga 70 persen antara Oktober 2025 hingga Mei 2026. Situs ini kini memiliki zona penyiapan baru untuk kendaraan lapis baja dan benteng pertahanan yang dipertebal.
Di Gaza tengah, sensor satelit mendeteksi adanya penggalian parit-parit pertahanan yang dalam di sekitar instalasi militer yang sudah ada, menandakan kesiapan pasukan untuk bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama.
Desain strategis ini paling nyata terlihat di sekitar Koridor Netzarim—jalur yang sengaja dibuat militer Israel untuk membelah Gaza utara dan Gaza selatan secara fisik. Al Jazeera mengidentifikasi ada tiga pos militer terpisah yang menjaga ketat sisi timur dan poros koridor ini, memastikan Israel memegang kendali penuh atas pergerakan penduduk di kedua belahan Gaza. Di wilayah Juhor ad-Dik, sebidang tanah kosong bahkan disulap kilat menjadi pangkalan militer baru sejak pengerjaan tanah dimulai pada Maret 2026.
Arsitektur Pengepungan Menuju “Perang Pemusnahan” Baru
Jika ditarik garis geografis, sebaran 40 pos militer ini membentuk strategi pengepungan yang rapi. Pangkalan-pangkalan tersebut saling terhubung melalui jaringan tanggul tanah, parit, dan jalan militer internal yang mengepung pusat-pusat populasi warga Palestina dari berbagai arah. Arsitektur yang menyesakkan ini memotong ruang gerak warga sipil dan memutus akses mereka ke lahan pertanian mereka sendiri.
Ekspansi pendudukan ini jelas menabrak poin-poin kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Gencatan senjata tersebut sejatinya didasarkan pada 21 poin rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, yang menuntut dihentikannya permusuhan, masuknya bantuan kemanusiaan, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap.
Analisis politik asal Palestina, Abdullah Aqrabawi, menilai bahwa pasca-peristiwa 7 Oktober, doktrin keamanan Israel telah bergeser sepenuhnya pada ide pendudukan, kendali mutlak, dan memajukan garis perbatasan. Strategi baru Israel saat ini berfokus pada pengamanan zona yang telah dikosongkan total dari infrastruktur perkotaan dan populasi warga Palestina.
“Dengan pembangunan masif ini dan pengepungan pusat-pusat populasi, Netanyahu sebenarnya sedang meletakkan infrastruktur dasar untuk mengembalikan perang pemusnahan (war of extermination) sekali lagi,” peringat Aqrabawi.
Sejak perang pecah pada Oktober 2023, serangan Israel tercatat telah menewaskan hampir 73,000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172,919 orang, di mana mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Ironisnya, data Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa kekerasan tidak pernah benar-benar berhenti setelah gencatan senjata; sedikitnya 929 warga Palestina tewas dan 2,811 lainnya luka-luka dalam tujuh bulan sejak gencatan senjata tersebut resmi dinyatakan berlaku.