JERNIH – Republik Islam Iran secara terencana melancarkan strategi perang asimetris (attrition by proxy) untuk mengepung Kerajaan Arab Saudi. Dengan memanfaatkan milisi Houthi di Yaman dan kelompok bersenjata pro-Tehran di Irak, Iran mengekspor risiko konflik tanpa harus terlibat secara langsung—membiarkan Riyadh menanggung beban kerugian ekonomi dan keamanan yang masif.
Strategi pengepungan ini tidak hanya melumpuhkan infrastruktur energi dan perdagangan maritim sang eksportir minyak terbesar dunia, tetapi juga meretakkan citra stabilitas yang menjadi fondasi utama agenda modernisasi ekonomi Arab Saudi.
Di tengah retorika diplomasi, Arab Saudi kini dihantam dari dua arah sekaligus. Setelah Selat Hormuz dilumpuhkan Iran, Houthi menargetkan tanker-tanker Saudi di Laut Merah untuk mengunci akses ekspor minyak mentah ke pasar global. Kelompok paramiliter pro-Iran juga melancarkan serangan roket ke fasilitas energi dan stasiun pemompaan minyak di wilayah utara.
Sebagai respons, jet tempur gabungan AS-Arab Saudi melancarkan serangan balasan ke markas milisi di Irak pada Rabu subuh, yang dilaporkan menewaskan 20 anggota kelompok paramiliter tersebut.
“Arab Saudi sangat memahami bahwa terseret ke dalam perang urat saraf (war of attrition) berkepanjangan melawan Iran dan Axis of Resistance tidak menguntungkan kepentingan jangka panjang Kerajaan,” tulis Danny Citrinowicz, peneliti senior Iran di Institute for National Security Studies (INSS) Israel.
Namun, analis politik Saudi yang dekat dengan lingkaran kerajaan, Ali Shihabi, memberi peringatan keras: “Keterbatasan menahan diri ada batasnya, dan jangan pernah diartikan sebagai kelemahan.”
Efek paling mematikan dari gempuran beruntun ini bukanlah sekadar kerusakan fisik kilang minyak atau tangki penyimpanan, melainkan runtuhnya reputasi Teluk sebagai kawasan aman bagi modal asing (safe harbor for capital).
“Bagi negara-negara Teluk, stabilitas bukanlah konsep abstrak, melainkan fondasi dari model ekonomi mereka. Kemakmuran jangka panjang mereka bergantung pada kepastian regional, investasi, perdagangan, dan kelancaran arus energi,” tegas Citrinowicz.
Ketika persepsi keamanan itu retak, biaya untuk memulihkannya membutuhkan waktu bertahun-tahun—sebuah ancaman nyata bagi ambisi transformasi ekonomi dan pariwisata yang diusung Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Kekhawatiran kini kian memuncak setelah muncul indikasi bahwa Houthi bakal mengopi taktik Iran di Selat Hormuz yakni mengenakan tarif pabean/pajak liar bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah.
Menteri Informasi Pemerintah Yaman yang diakui internasional, Moammar al-Eryani, mengungkapkan bahwa Houthi atas arahan Tehran mulai membangun sistem pemungutan biaya tersebut.
“Ini adalah eskalasi berbahaya yang bertujuan mengubah salah satu koridor maritim paling strategis di dunia menjadi sumber pendanaan permanen bagi aktivitas militer dan terorisme mereka,” ujar al-Eryani.
Senior Associate Fellow dari Royal United Services Institute (RUSI) London, H.A. Hellyer, menilai kemampuan milisi mengganggu jalur laut terpenting dunia sudah menjadi sinyal bahaya yang sangat kuat. “Kemampuan itu sendiri adalah sebuah peringatan—sebuah gambaran awal tentang apa yang bisa dilakukan oleh para aktor pro-Iran di sekeliling perbatasan Arab Saudi.”