JERNIH — Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah mengoordinasikan jalur transit bagi 26 kapal yang melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Langkah ini dilakukan di tengah mandeknya negosiasi antara Washington dan Teheran mengenai pembukaan kembali jalur pelayaran di selat sempit yang menjadi urat nadi energi dunia tersebut.
“Lalu lintas melalui Selat Hormuz saat ini dilaksanakan dengan izin dan berada di bawah koordinasi penuh Angkatan Laut IRGC,” tegas pernyataan resmi IRGC yang dirilis oleh kantor berita milik pemerintah Iran, ISNA, pada hari Rabu waktu setempat.
Sebagai penegasan atas kendali tersebut, Otoritas Selat Teluk Persia Iran (PGSA) mempublikasikan peta maritim baru di platform X. Peta tersebut menandai zona maritim terkendali yang menegaskan bahwa kapal-kapal internasional tidak akan bisa transit tanpa mengantongi otorisasi resmi dari pihak Teheran.
Berdasarkan rilis resmi PGSA, zona maritim terkendali yang diklaim secara sepihak oleh Iran tersebut membentang sangat luas. Pintu masuk timur membentang dari wilayah Kuh-e Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA). Sementara pintu masuk barat membentang dari ujung Pulau Qeshm hingga ke wilayah Umm al-Quwain.
Sebagai catatan, sekitar seperlima dari total ekspor energi global dulunya bergantung pada Selat Hormuz sebelum meletusnya perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran pada 28 Februari lalu. Perang tersebut memicu Teheran untuk memblokade total jalur perairan tersebut.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump kemudian membalas dengan menerapkan blokade ketat pada pelabuhan-pelabuhan Iran, yang secara otomatis mencekik ekspor minyak bumi—sumber pendapatan utama Teheran.
Aksi saling blokade ini tidak hanya menekan pasar energi global, melainkan juga mulai memicu kekhawatiran atas bencana kemanusiaan yang membayang di depan mata.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengeluarkan peringatan keras pada hari Rabu bahwa blokade berkepanjangan ini dapat memicu krisis harga pangan global yang parah dalam kurun waktu 6 hingga 12 bulan ke depan. Badan PBB yang berbasis di Roma ini menyebut disrupsi tersebut sebagai “awal dari guncangan sistematis pada sektor agrifood”.
Menurut FAO, dampak pemblokiran Selat Hormuz kini bukan lagi sekadar masalah pengapalan komoditas atau pasar energi belakangan, melainkan mulai merembet ke sistem pangan global melalui beberapa tahapan berantai:
Meskipun Donald Trump sempat berbicara mengenai adanya “kemajuan” dalam proses negosiasi dengan Iran pada hari Rabu, ia tetap melontarkan ancaman keras untuk melanjutkan aksi militer jika Teheran menolak menyetujui poin-poin kesepakatan yang diajukan AS.
Merespons gertakan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan bahwa “kembali ke medan perang akan memunculkan jauh lebih banyak kejutan.” Pihak IRGC juga menambahkan bahwa jika wilayah Iran kembali diserang, mereka akan memperluas skala konflik secara masif “kali ini” hingga ke luar kawasan Timur Tengah.
Will Todman, pengamat senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), menilai bahwa kedua belah pihak yang bertikai saat ini sama-sama keras kepala dan yakin bahwa memperpanjang durasi blokade masing-masing akan memberikan posisi tawar (leverage) yang lebih kuat.
“Sangat sulit untuk melihat adanya perubahan kalkulasi yang mendasar dalam waktu dekat. Kedua belah pihak sama-sama percaya bahwa semakin lama kondisi ini berlangsung, posisi tawar mereka akan semakin kuat karena berasumsi lawan mereka akan menderita kehancuran ekonomi yang lebih besar terlebih dahulu,” ujar Todman kepada Al Jazeera.