Tentara cadangan akan menjalani pelatihan singkat tiga hingga empat hari. Sebagian unit kemudian akan ditugaskan menggantikan pasukan reguler di zona pertahanan dan tempur di Gaza utara.
JERNIH – Israel akan memulai perekrutan sekitar 60.000 tentara cadangan, Selasa (2/9/2025) sebagai persiapan operasi pendudukan Gaza City. Perekrutan ini dilakukan setelah Tel Aviv menetapkan kota yang dihuni hampir satu juta warga Palestina itu sebagai “zona tempur berbahaya”.
Menurut situs berita berbahasa Ibrani, Maariv, laporan juga menyebutkan bahwa tentara cadangan akan menjalani pelatihan singkat selama tiga hingga empat hari. Sebagian unit kemudian akan ditugaskan untuk menggantikan pasukan reguler di zona pertahanan dan tempur di Gaza utara.
Ada juga brigade cadangan yang direncanakan untuk bertempur langsung di dalam Gaza, sementara sebagian lainnya akan dikerahkan untuk memperkuat pendudukan di Tepi Barat.
Secara terpisah, surat kabar Walla melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar telah memberi tahu rekannya dari Amerika Serikat bahwa Tel Aviv bersiap untuk memperluas dan mendeklarasikan kedaulatannya di Tepi Barat dalam beberapa bulan mendatang.
Langkah ini sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bulan lalu yang mengumumkan rencana untuk menduduki Jalur Gaza, dimulai dari Kota Gaza. Sebagai bagian dari rencana tersebut, media Israel melaporkan bahwa militer akan membuka koridor di barat daya Kota Gaza untuk memaksa warga keluar.
Laporan dari media-media Ibrani juga menyebutkan bahwa Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, menyuarakan kekhawatirannya tentang rencana pendudukan Kota Gaza. Menurut Zamir, langkah ini akan mengarah pada pembentukan pemerintahan militer Israel di Gaza.
“Anda sedang menuju pemerintahan militer, rencana Anda mengarahkan kita ke sana, pahami implikasinya,” kata Zamir dalam pertemuan Kabinet Keamanan minggu ini. Ia juga mendesak adanya kesepakatan agar Hamas membebaskan sandera yang tersisa, namun ide tersebut ditolak oleh Netanyahu.
Krisis Kemanusiaan Memburuk
Sementara fokus militer diarahkan ke Gaza, krisis kemanusiaan di sana terus memburuk. Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa setidaknya 13 orang, termasuk tiga anak-anak, meninggal akibat kelaparan dan kekurangan gizi yang dipicu oleh blokade Israel dalam 24 jam terakhir. Angka ini menambah jumlah total kematian terkait kelaparan di Gaza menjadi 361, termasuk 130 anak-anak.
Blokade dan pembatasan bantuan darurat oleh Israel telah menuai kritik keras. Akibatnya, beberapa negara telah menyatakan niat mereka untuk mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB mendatang di New York.
Pemimpin partai oposisi Israel, Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, menyatakan bahwa keputusan Belgia untuk bergabung dengan negara-negara yang mengakui Palestina adalah hasil langsung dari kegagalan politik Netanyahu. “Karena ketidakmampuan Netanyahu mengelola arena politik, sebuah negara Palestina sedang didirikan di depan mata kita,” tulis Lieberman di media sosial X.
Sejak Oktober 2023, perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 63.000 warga Palestina, menyebabkan sebagian besar penduduk mengungsi, dan memicu bencana kemanusiaan yang parah.