“Ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan”
JAKARTA – Kapal selam KRI Nanggala-402 telah dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali sejak Sabtu (24/4/2021). Berita tersebut merupakan kabar duka untuk rakyat Indonesia. Apalagi setelah Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur di perairan Bali.
Merespon hal tersebut, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menhan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut.
“Hal ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, lanjut Arjuna, sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
“Ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan,” kata dia.
Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp21,6 triliun dari tahun 2019 Rp109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Namun Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, dimana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar. TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran,” katanya.
Selain itu, seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target. Masalahnya Kemenhan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN. Artinya, dibawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh dibawah standar ideal.
Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.
“Ditahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar,” ujar dia.
Arjuna juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“PMN tersebut guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam,” ujarnya.
Arjuna mengatakan, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.
“Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden. Untuk kebaikan bersama, terutama untuk performa pertahanan kita dan itu kaitannya dengan wibawa bangsa Indonesia di mata dunia,” kata dia.