- Kesultanan Sulu menyewakan Sabah ke Brisith Nort Borneo Co selama 99 tahun.
- Saat sewa habis, Kesultanan Sulu tidak ada lagi. Yang ada adalah Filipina di bawah Spanyol.
- Ahli waris Kesultanan Sulu sampai saat ini masih menerima uang sewa Sabah.
Kuala Lumpur — Malaysia mengeluarkan note verbale terhadap klaim Filipina atas Sabah, bahwa Kuala Lumpur tidak pernah mengakui klaim Manila atas sekeping wilayah yang pernah disebut Kalimantan Utara.
Ribut diplomatik kedua negara dimulai dari Tweet Kedutaan Besar AS pada 27 Juli 2020 lalu, yang meneybut Sabah sebagai bagian Malaysia.
Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengecam Kedubes AS di Manila yang menyebut Sabah sebagai bagian Malaysia.
“Sabah tidak ada di Malaysia jika Anda ingin berurusan dengan Filipina,” tulis Locsin, seraya mengutip Twitter Kedubes AS yang melaporkan sumbangan kepada ekspatriat Filipina yang di Zamboanga dan Tawi Tawi dari Sabah.
Reaksi Locsin memicu pertengkaran dengan Menlu Malaysia Hishammuddin Hussein, yang menuduh rekannya dari Filipina tidak bertanggung jawab.
“Kementerian Luar Negeri Malaysia akan memanggil Dubes Filipina pekan depan, untuk menjelskan masalah ini. Sabah adalah dan akan selalu menjadi bagian Malaysia,” kata Hussein, dalam cuitan 29 Juli.
Menanggapi Hussein, Locsin mengatakan; “Tidak ada negara yang dapat memberi tahu apa yang bisa dan bisa dikatakan tentang apa yang dianggapnya sebagai milik sendiri.”
Kesultanan Sulu menguasai hampir sekujur Filipina saat ini. Sabah milik Kesultanan Sulu, yang disewakan ke British North Borneo Co — perusahaan perkebunan Inggris — selama 99 tahun.
Seelah sewa habis, Kesultanan Sulu lenyap dari peta dunia karena ditaklukan Spanyol. Seluruh wilayah Kesultanan Sulu, kecuali Sabah, menjadi jajahan Spanyol.
Filipina saat ini adalah tanah-tanah bekas jajahan Spanyol. Tahun 1963, Inggris memasukan Sabah ke peta Federasi Malaysia.
Filipina menegaskan Sabah disewakan, bukan diserahkan. Ahli waris Kesultanan Sulu sampai saat ini masih menerima pembayaran sewa untuk Sabah.
Malaysia mengatakan komunitas internasional mengakui Sabah sebagai bagian wilayahnya sejak pembentukan federasi tahun 1963.
Tahun 2016 PM Malaysia Najib Razak dan Presiden Rodrigo Duterte sepakat mengesampingkan perselisihan puluhan tahun atas Sabah, untuk meningkatkan kerjasama melawan ancaman keamanan di sepanjang perbatasan maritim kedua negara.