Site icon Jernih.co

Menlu RI dan Myanmar Bertemu, Aktivis pro-Demokrasi Serukan Aliansi Teh Susu Turun ke Jalan

JERNIH — Aktivis pro-demokrasi menyeru Aliansi Teh Susu anti-Cina di Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, dan Indonesia, mendukung pemogokan umum kedua terhadap rejim militer Myanmar, Minggu 28 Februari 2021.

Seruan muncul setelah Thailand menerima U Wunna Maung Lwin, menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Rabu lalu untuk bertemu Menlu Indonesia Retno Marsudi di Bangkok.

Pertemuan kedua menlu mengundang reaksi keras di Myanmar. Ribuan anak muda menyeru solidaritas Aliansi Teh Susu, koalisi aktivis online yang berbasis di Thailand, Hong Kong, dan Taiwan, menggunakan tagar #MilkTeaAlliance.

Koalisi ini menunjukan keragaman jenis teh susu yang dikonsumsi di seluruh wilayah Asia, dan menentang pengaruh Cina yang terus meningkat di kawasan Asia Tengara, Taiwan, dan Hong Kong.

Pesan-pesan yang diposting dalam Bahasa Inggris, Kanton, Mandarin, Jepang, Korea, dan Thailand menyeru aktivis menekan pemimpin masing-masing agar mengakui hasil pemilihan 8 November 2020.

Pengamat internasional mengatakan pemilu 8 November 2020 yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berlangsung bebas dan adil.

Gerakan solidaritas Aliansi Teh Susu tumbuh di Thailand sebagai tanggapan atas ofensif Cina dan nasionalis yang menentang aktivis pro-demokrasi di media sosial. Sejak itu muncul gerakan protes multinasional, advokasi demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam pernyataannya, Aliansi Teh Susu di Myanmar mengatakan perjuangan negara untuk demokrasi, dengan kekuatan anak muda, berada di puncaknya dan sedang berkembang mencari kebebasan dengan cara sendiri.

“Kami percaya inilah saatnya kami bergandeng tangan untuk memberontak melawan penindas, dan mendapatkan kembali kedaulatan kami,” kata Aliansi Teh Susu di Myanmar.

Aktivis di Thailand dan Hong Kong menyambut seruan itu, dan siap berbaris di jalan-jalan pada hari Minggu.

Aliansi Teh Susu di Thailand juga akan melawan pemerintah mereka yang didominasi militer, menuntut pembatasan kekuasaan monarki, mengusir angkatan bersenjata dari politik, serta mengurangi ketidak-setaraan dengan negara kesejahteraan universal.

Exit mobile version