JERNIH — Menteri Keamanan Nasional Israel dari faksi sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, kembali memicu gelombang kecaman internasional. Dalam sebuah rekaman siaran podcast yang beredar luas, Ben-Gvir menyuarakan agar militer Israel membunuh 30 hingga 40 warga Gaza setiap malam, bahkan melampaui mereka yang dianggap sebagai ancaman langsung di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ben-Gvir saat berbicara dengan Rom Braslavski—seorang mantan tawanan Israel di Gaza—dalam rekaman yang diunggah dan ramai dibahas publik pada Minggu.
“Ada orang-orang di sana yang tidak layak untuk hidup. Mereka tidak seharusnya hidup. Mereka bahkan bukan manusia,” cetus Ben-Gvir saat mendesak dilakukannya aksi pembunuhan terarah terhadap warga Palestina di Gaza.
Ben-Gvir, yang memegang kendali atas kepolisian dan lembaga pemasyarakatan Israel dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melontarkan seruan ini di tengah meningkatnya pengaruh politiknya menjelang Pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang.
Dalam percakapan tersebut, Ben-Gvir secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Netanyahu yang membatasi operasi militer di bawah skema “gencatan senjata” saat ini. Ia sebaliknya mendesak dimulainya kembali pembunuhan terarah (targeted assassinations) yang menyasar warga Palestina secara luas.
Tak hanya itu, Ben-Gvir juga berjanji kepada Braslavski untuk mengizinkannya mengeksekusi langsung para tahanan Palestina di bawah undang-undang hukuman mati yang baru disahkan untuk pengadilan militer.
“Saya punya permintaan pribadi… Biarkan saya yang menggantung mereka. Saya tidak ingin tali, saya ingin menekan picu senjata. Dengan tangan saya sendiri, saya akan mengeksekusi setiap teroris di Negara Israel,” ujar Braslavski kepada Ben-Gvir.
“Saya akan membalikkan dunia untuk mewujudkannya. Saya berjanji akan melakukan segalanya sampai hal itu terjadi,” jawab Ben-Gvir merespons permintaan tersebut.
Selain menyerukan pembunuhan harian, Ben-Gvir memaparkan rencananya untuk mendorong pemindahan warga Palestina secara permanen keluar dari Gaza, yang dikombinasikan dengan pembukaan pemukiman baru bagi warga Israel. “Saya melihat seluruh Gaza adalah milik kita,” tegas Ben-Gvir, mengulangi klaim yang berkali-kali ia sampaikan.
Para pakar hukum internasional memperingatkan bahwa skema pemindahan paksa atau rekayasa emigrasi massal semacam ini masuk dalam kualifikasi pembersihan etnis (ethnic cleansing) berdasarkan hukum internasional.
Meskipun Ben-Gvir tidak memiliki wewenang komando langsung atas unit militer di lapangan, posisinya di Kabinet Keamanan memberi ruang signifikan dalam merumuskan arah kebijakan perang dan strategi keamanan Israel. Rekam jejaknya yang terikat dengan gerakan radikal Kahanis sejak usia muda kini terus menuai kritik global, meski sanksi terbatas dari Inggris dan Uni Eropa sejauh ini belum mampu meredam retorikanya.