JERNIH – Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Yassamin Ansari, resmi mengumumkan niatnya untuk mengajukan pasal-pasal pemakzulan (articles of impeachment) terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Langkah drastis ini diambil menyusul keterlibatan Hegseth dalam eskalasi perang melawan Iran yang dinilai melanggar konstitusi dan hukum internasional.
Ansari menuding Hegseth sebagai “pelaksana utama” dalam perang ilegal yang menargetkan infrastruktur sipil dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan penduduk tak berdosa.
Yassamin Ansari, yang juga merupakan putri dari imigran asal Iran, menyatakan bahwa ancaman Presiden Trump untuk menghancurkan Iran dalam “satu malam” adalah rencana yang mengerikan.
“Trump sedang meningkatkan perang yang menghancurkan dan ilegal, mengancam kejahatan perang besar-besaran dengan menargetkan infrastruktur sipil di Iran,” tegas Ansari. Menurutnya, serangan terhadap jembatan, pembangkit listrik, rumah sakit, hingga fasilitas desalinasi air adalah pelanggaran nyata terhadap Konvensi Jenewa yang melarang serangan membabi buta terhadap situs sipil.
Salah satu poin krusial dalam desakan pemakzulan ini adalah tragedi pemboman sebuah sekolah perempuan di Minab pada hari pertama perang, 28 Februari lalu. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 170 orang, mayoritas adalah anak-anak.
Investigasi New York Times mengindikasikan bahwa sekolah tersebut menjadi target karena kesalahan koordinat usang yang diberikan kepada Departemen Pertahanan. Ansari menyebut Hegseth harus bertanggung jawab atas kecerobohan yang menyebabkan hilangnya nyawa anak-anak tersebut.
Selain isu kemanusiaan, Ansari menyoroti pelanggaran konstitusional serius. Berdasarkan hukum AS, hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang. “Hanya Kongres yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan perang, bukan presiden nakal atau antek-anteknya,” ujar Ansari, merujuk pada Hegseth sebagai pelaksana kebijakan Trump yang melampaui wewenang eksekutif.
Meskipun tekanan publik terhadap Hegseth meningkat—di mana ia kini tercatat sebagai salah satu menteri yang paling tidak populer—upaya pemakzulan ini menghadapi jalan terjal.
Partai Republik saat ini menguasai DPR dan Senat, sehingga sulit bagi Demokrat untuk mendapatkan suara mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk mencopot Hegseth. Ansari juga mendesak kabinet untuk menggunakan Amandemen ke-25 (untuk mencopot presiden yang dianggap tidak layak), namun hal ini dianggap mustahil karena kabinet Trump didominasi oleh orang-orang yang sangat loyal.