JERNIH – Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah sejumlah pejabat senior militer Israel dilaporkan mulai mendesak pemerintah untuk melanjutkan perang skala penuh di Jalur Gaza. Mereka berargumen bahwa kondisi saat ini adalah waktu yang “paling tepat” untuk menyelesaikan misi yang dianggap belum tuntas.
Berdasarkan laporan Radio Angkatan Darat Israel, dalam diskusi tertutup, jajaran Staf Umum militer menyerukan serangan baru untuk “mengalahkan Hamas secara telak”. Mereka mengeklaim militer terpaksa kembali berperang karena Hamas menolak untuk melucuti senjatanya.
Meskipun gencatan senjata secara resmi berlaku sejak Oktober 2025, militer Israel merasa tujuan mereka belum tercapai. Para pejabat Israel menuduh Hamas terus memperkuat kendalinya di wilayah kantong tersebut.
Namun, para kritikus membantah klaim ini. Mereka menilai Hamas tetap bertahan bukan karena bertambah kuat, melainkan karena kegagalan Israel dalam menghancurkan kelompok tersebut. Sebaliknya, kampanye militer Israel justru lebih banyak menyebabkan kematian warga sipil, pengungsian massal, dan penghancuran infrastruktur total yang mengarah pada tuduhan genosida.
Data mengejutkan menunjukkan bahwa di masa gencatan senjata sekalipun, Israel terus memperluas kontrol teritorialnya di dalam Gaza. Dengan menggeser apa yang disebut sebagai “Garis Kuning” (Yellow Line) lebih jauh ke arah barat, pasukan Israel kini menguasai sekitar 59% wilayah Jalur Gaza, naik dari 53% saat gencatan senjata dimulai.
Bagi warga Palestina, gencatan senjata ini dianggap hanya di atas kertas. Serangan udara, penembakan, dan pembunuhan terarah oleh Israel masih terjadi hampir setiap hari. Pada hari Sabtu saja, tiga warga Palestina dilaporkan tewas. Sejak gencatan senjata dimulai, ratusan orang dilaporkan telah terbunuh. Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas serangan meningkat tajam dengan lebih dari 100 warga Palestina tewas akibat pembunuhan dan serangan udara.
Persiapan untuk eskalasi besar tampak mulai matang. Militer Israel telah menarik sebagian pasukannya dari Lebanon Selatan untuk dikerahkan kembali ke Gaza dan Tepi Barat. Komando Selatan militer Israel pun dikabarkan telah menyelesaikan rencana operasional serangan darat baru, menunggu persetujuan politik.
Meski demikian, terdapat perpecahan di internal kepemimpinan Israel. Kelompok Pro-Perang mendesak serangan segera dilakukan sebelum Hamas mengatur ulang kekuatannya. Sementara Kelompok Skeptis khawatir akan beban fisik pasukan yang sudah bertugas selama 80 hari tahun ini. Mereka menyarankan penundaan serangan selama beberapa bulan agar tidak memberikan tekanan berlebih pada tentara cadangan (reservist).
Sementara itu, pembicaraan tidak langsung di Kairo antara Hamas dan mediator masih menemui jalan buntu. Israel menuduh Hamas enggan masuk ke fase kedua perjanjian terkait pelucutan senjata. Sebaliknya, Hamas menegaskan bahwa isu tersebut hanya akan dibahas setelah Israel memenuhi kewajiban penuhnya sesuai kesepakatan awal.