JERNIH – Ibu kota Somalia, Mogadishu, mencekam setelah aksi baku tembak sengit meletus di tengah demonstrasi massa sejak Rabu (3/6/2026). Bentrokan bersenjata ini pecah sebagai reaksi atas keputusan kontroversial Presiden Hassan Sheikh Mohamud yang memperpanjang masa jabatannya secara sepihak dan menunda pelaksanaan pemilu, meskipun masa kepemimpinannya telah resmi berakhir bulan lalu.
Melansir laporan Al Jazeera, Jumat (5/6/2026), pertempuran urban ini melibatkan pasukan pemerintah yang berhadapan langsung dengan milisi bersenjata yang bersekutu dengan kubu oposisi. Rentetan tembakan dan dentuman senjata berat merusak sejumlah bangunan sipil serta memaksa ratusan warga melarikan diri dari rumah mereka.
Pihak oposisi menilai langkah Presiden Mohamud sebagai upaya ilegal untuk memusatkan kekuasaan—tuduhan yang langsung dibantah keras oleh pemerintah. Di sisi lain, kepolisian Mogadishu berdalih bahwa kekerasan ini dipicu oleh “serangan terorganisasi” dari kelompok politik yang haus kekuasaan.
Kondisi di lapangan dilaporkan sangat mengkhawatirkan. Mantan Perdana Menteri Somalia, Hassan Ali Khaire, yang mengaku ikut menjadi target pembungkusan oleh aparat keamanan, mengecam keras tindakan represif pemerintah melalui akun resminya di platform X.
Khaire menyoroti ironi penyalahgunaan alutsista militer negara yang kini justru ditumpahkan ke jalanan kota. Pemerintah dituding menggunakan persenjataan berat yang seharusnya hanya digunakan untuk operasi medan perang konvensional.
Senjata-senjata tersebut merupakan amanah negara untuk menumpas kelompok teroris al-Shabab, namun kini justru diarahkan ke dada para pemimpin oposisi dan warga sipil. Perang kota ini sengaja menyasar infrastruktur sipil, termasuk pemutusan pasokan aliran listrik secara sengaja di beberapa sektor kota.
“Ini adalah senjata yang dipercayakan kepada negara Somalia untuk melawan Al-Shabaab, namun kini digunakan terhadap para pemimpin dan warga Somalia sendiri dalam kampanye represi politik dan pembunuhan terarah yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kecam Hassan Ali Khaire.
Krisis politik ini menjadi alarm merah bagi stabilitas domestik Somalia. Negara ini tercatat belum pernah menggelar pemilu demokratis yang normal sejak tahun 1969, sebelum akhirnya terjerembab ke dalam kubangan perang saudara berdarah selama lebih dari 30 tahun. Sejak 2007, Somalia juga sudah kepayahan menghadapi perang tanpa akhir melawan kelompok ekstremis al-Shabab.
Menariknya, aksi nekat memperpanjang kekuasaan ini bukan yang pertama kali terjadi di Somalia. Pada 2021 terjadi Tragedi Farmaajo ketika Mantan Presiden Mohamed Abdullahi Farmaajo pernah melakukan trik serupa dengan tetap menduduki kursi kekuasaan lebih dari satu tahun setelah mandatnya habis pada 2021, yang berujung pada pertumpahan darah hebat di ibu kota.
Langkah Hassan Sheikh Mohamud saat ini dinilai meniru pola pendahulunya, memicu trauma mendalam akan kembalinya perang sipil meluas.
Komunitas Internasional Cemas, Korban Sipil Berjatuhan
Meski pertempuran dilaporkan mulai mereda pada Kamis pukul 09.30 waktu setempat seiring dimulainya pembicaraan darurat antara perwakilan pemerintah dan pihak oposisi, situasi di pemukiman warga masih sangat rawan.
Seorang analis keamanan regional yang enggan identitasnya diungkap mengonfirmasi bahwa sudah ada korban jiwa dari kalangan sipil di beberapa titik bentrokan akibat terjebak di antara dua faksi politik yang bertikai, walau angka resminya belum dirilis oleh otoritas medis.
Menanggapi situasi yang kian tak terkendali ini, gelombang kecaman dan kekhawatiran mendalam langsung datang dari berbagai lembaga dunia. Uni Afrika (UA) menyerukan penahanan diri secara maksimal dan mengutuk keras penggunaan senjata di kawasan permukiman padat penduduk.
Sementara Uni Eropa (UE) dan Kedutaan Besar AS di Mogadishu mendesak para pemimpin Somalia untuk segera menghentikan kontak senjata dan kembali ke meja negosiasi demi menghindari runtuhnya stabilitas keamanan di kawasan Tanduk Afrika.