Penggunaan vaksin Sinovac menunggu fatwa dari MUI dan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization /UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI)
JERNIH-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadwalkan menggelar sidang pleno untuk membahas aspek syar’i mengenai vaksin Covid-19 Sinovac pada Jumat (8/1/2021). Pelaksanaan sidang akan dilakukan secara offline pada pukul 14.00 WIB. Direncanakan sidang dapat tuntas pukul 15.45 WIB.
“Insyaallah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syar’i tentang vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac China akan dilaksanakan pada Jumat besok,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Ni’am, pada Kamis (7/1/2021).
Asrorun Ni’am Sholeh memastikan bahwa dalam pelaksanaan sidang MUI menerapkan protokol kesehatan ketat.
Hingga saat ini, vaksin virus corona Sinovac belum ditetapkan kehalalannya. Vaksin itu merupakan satu-satunya jenis yang sudah tersedia di Indonesia saat ini.
MUI, sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan fatwa terkait kehalalan vaksin tersebut sudah merampungkan audit lapangan beberapa hari lalu. Selanjutnya, hasil itu akan di bawa dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI.
Beberapa waktu lalu Tim Auditor MUI telah melakukan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac. Pelaksanaan audit dilakukan di berbagai tempat, baik di perusahan Sinovac di Beijing, China maupun di PT Bio Farma (Persero), Bandung tempat dilaksanakannya uji klinik tahap tiga.
Dalam sidang, nantinya tim audit lapangan akan memaparkan hasil pengecekan di lapangan dan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim.
Ni’am menyebut dokumen dari Sinovac yang dibutuhkan oleh tim auditor guna menuntaskan kajian, juga sudah diterima melalui surat elekronik pada Selasa (5/1/2021) lalu.
Selain kehalalan, vaksin Sinovac pun masih memerlukan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization /UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang hingga saat ini belum terbit. BPOM sendiri masih menunggu laporan interim uji klinis fase III vaksinSinovac dari tim riset Unpad di Bandung.
Manajer Tim Riset Fakultas Kedokteran Unpad Eddy Fadlyana menjanjikan pihaknya mengirim laporan interim uji klinis fase III ke BPOM pada pekan ini, paling tidak 8 Januari 2021. (tvl)