- Poros tiga negara ini menghimpun kombinasi daya gentar (deterrence) yang sangat masif dan saling melengkapi.
- Kehadiran NATO Sunni ini memperumit ruang gerak militer Israel. Setiap rencana serangan harus memperhitungkan risiko eskalasi dari aliansi tiga negara tersebut.
JERNIH – Tatanan arsitektur keamanan di Kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan memasuki babak baru yang sangat menentukan. Tiga kekuatan utama dunia Islam—Arab Saudi, Turki, dan Pakistan—secara resmi menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang sangat bernilai strategis di Kota Suci Mekkah.
Pakta yang dinamai Mecca Joint Defence Agreement ini memuat klausul pertahanan kolektif yang mengadopsi prinsip utama Pasal 5 (Article 5) milik pakta militer NATO, di mana serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terbuka terhadap ketiga negara secara keseluruhan.
Perjanjian bersejarah ini ditandatangani langsung oleh Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Langkah dramatis yang dicapai setelah melalui negosiasi intensif selama hampir satu tahun ini lahir di tengah eskalasi perang regional yang kian memanas, menyusul serangan balasan Iran ke negara-negara Teluk, meletusnya kampanye militer AS-Israel terhadap Teheran sejak Februari 2026, serta meluasnya skeptisisme kawasan terhadap efektivitas payung keamanan tradisional dari Amerika Serikat.
Prinsip Article 5 milik NATO menegaskan bahwa setiap aksi agresi militer terhadap satu anggota merupakan ancaman langsung bagi seluruh aliansi. Pakta Mekkah mereplikasi klausul tersebut secara presisi. Kendati demikian, terdapat perbedaan mendasar: Perjanjian Mekkah sejauh ini belum mengumumkan secara terbuka adanya struktur komando militer terpadu, perencanaan taktis bersama, maupun mekanisme otomatisasi operasional seperti halnya markas besar NATO di Brussel.
Meski tanpa komando terpadu, poros tiga negara ini menghimpun kombinasi daya gentar (deterrence) yang sangat masif dan saling melengkapi. Turki adalah pemilik kekuatan militer konvensional terbesar kedua di tubuh NATO dengan industri pertahanan pertahanan independen yang sangat pesat.
Sementara Pakistan adalah satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia yang memiliki status resmi sebagai kekuatan senjata nuklir (nuclear power). Sedangkan Arab Saudi merupakan raksasa ekonomi dunia dengan bobot finansial, pengaruh diplomatik, serta status sebagai pusat pilar dunia Islam.
Pakta ini sebenarnya merupakan puncak dari eskalasi hubungan militer yang telah terbangun sebelumnya. Pada September 2025, Arab Saudi dan Pakistan telah menyepakati pakta pertahanan bilateral, yang berlanjut pada pengerjaan sekitar 8.000 prajurit Pakistan, jet tempur, drone, hingga sistem pertahanan udara di wilayah Kerajaan. Sementara itu, Turki dan Pakistan secara rutin melangsungkan pertukaran kapal perang dan pesawat latih, di samping posisi Riyadh sebagai salah satu pembeli utama sistem pesawat nirawak (UAV) buatan Ankara.
Seorang pejabat tinggi Turki mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Pakta Mekkah bersifat terbuka bagi negara-negara kawasan lainnya untuk bergabung. Kendati julukan ‘NATO Sunni’ mulai berhembus kencang di kalangan pengamat barat, Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi, Rayed Krimly, menepis tuduhan bahwa persekutuan ini merupakan sebuah blok sektarian atau poros militer agresif. Krimly menegaskan bahwa kerja sama ini tidak ada kaitannya dengan “ambisi nuklir atau perlombaan senjata”.
Konteks Geopolitik: Mengapa Sepakat di Tahun 2026?
Lahirnya Pakta Mekkah tidak lepas dari memburuknya konstelasi keamanan di kawasan secara drastis sepanjang 2026. Sejak invasi dan serangan udara AS-Israel terhadap fasilitas vital Iran pada Februari lalu, gelombang serangan balasan berupa rudal dan drone meluas menghantam infrastruktur energi di negara-negara Teluk.
Namun, potensi ancaman yang dibaca oleh konsorsium tiga negara ini tidak hanya bersumber dari Teheran. Tindakan militer Israel yang kian ekspansif sejak Oktober 2023—termasuk invasi ke Lebanon Selatan, pendudukan wilayah strategis di Suriah, hingga dua kali gelombang pengeboman udara langsung ke wilayah dalam Iran—menjadi alarm bahaya bagi stabilitas jangka panjang kawasan.
Pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah, Turki secara agresif mendorong rekonstruksi militer dan konsolidasi pemerintahan pusat Suriah yang bersatu. Langkah Ankara ini berbenturan keras dengan kepentingan strategis Israel, yang terus memborbardir sisa-sisa infrastruktur militer Suriah dan memperluas zona pendudukan di perbatasan.
Burcu Ozcelik, peneliti senior bidang Keamanan Timur Tengah di lembaga Royal United Services Institute (RUSI), menilai bahwa fokus utama Pakta Mekkah adalah menciptakan penyeimbang kekuatan (counterbalance) terhadap manuver Iran sekaligus membangun benteng daya gentar (deterrence) terhadap doktrin militer Israel yang terlampau agresif.
Dilema Tel Aviv dan Bayang-Bayang Payung Nuklir Islamabad
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak memberikan komentar resmi atas penandatanganan Perjanjian Mekkah. Namun, manuver persekutuan antara Turki dan Pakistan yang bersenjata nuklir jelas menjadi pil pahit bagi kalkulasi intelijen Israel.
Para pejabat militer di Tel Aviv dalam beberapa bulan terakhir secara terbuka mulai mengategorikan Turki sebagai ancaman strategis utama, terutama setelah kepentingan kedua negara bertabrakan secara langsung di daratan Suriah. Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett bahkan secara ekstrem menyebut Turki sebagai “The New Iran” dan menuduh Ankara sedang membangun poros Sunni yang bermusuhan dengan sokongan kemampuan nuklir Pakistan.
Hadirnya klausul pertahanan kolektif ini kini memperumit ruang gerak militer Israel. Setiap rencana serangan udara atau operasi taktis ke wilayah tetangganya kini harus memperhitungkan risiko eskalasi dari aliansi tiga negara tersebut.
Timbul pula pertanyaan besar: Apakah persenjataan nuklir milik Pakistan secara otomatis akan memperluas fungsinya sebagai payung perlindungan (extended nuclear deterrence) bagi Riyadh dan Ankara?
Secara de jure, tidak ada dokumen resmi yang dirilis pada Jumat lalu yang mengonfirmasi pembentukan payung nuklir bersama tersebut. Islamabad sebelumnya menyatakan bahwa senjata nuklirnya “tidak masuk dalam radar” kerja sama bilateral dengan Arab Saudi. Kendati demikian, secara de facto, setiap kekuatan musuh yang berniat melancarkan agresi skala besar ke Arab Saudi maupun Turki kini wajib memperhitungkan fakta hukum bahwa negara pemilik bom nuklir seperti Pakistan telah menyatakan serangan terhadap rekan aliansinya sebagai serangan terhadap dirinya sendiri.
Kecaman Teheran Hingga Pengawasan New Delhi
Meski Pemerintah Iran belum merilis pernyataan diplomatik resmi, nada penolakan keras datang dari Ebrahim Rezaei, anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran. Lewat unggahan di platform X, Rezaei melontarkan kritik pedas terhadap keputusan Riyadh.
“Pemerintah Saudi harus memahami bahwa kesepakatan di atas kertas bersama Turki dan Pakistan tidak akan pernah membawa keamanan nyata bagi mereka, sama halnya seperti bertahun-tahun tindakan mereka menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer Amerika Serikat yang terbukti gagal memberikan perlindungan,” tulis Rezaei.
Dari kawasan Asia Selatan, Kementerian Luar Negeri India menyatakan pihak New Delhi sedang “memantau dengan sangat cermat” perkembangan pakta tersebut, mengingat implikasi keamanan nasional yang muncul akibat keterikatan baru Pakistan dalam komitmen pertahanan kolektif di luar kawasannya.
Sebaliknya, Abdulaziz Sager, Ketua Gulf Research Center, menilai bahwa konsensus Mekkah dapat menjadi fondasi awal lahirnya “arsitektur keamanan berbasis kawasan” yang tidak lagi bergantung penuh pada kekuatan asing. Keberhasilan atau kegagalan pakta ini ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara-negara regional lainnya bersedia merapat dan memperluas keanggotaan aliansi strategis ini.