Arab Saudi mulai menerapkan politik “dua kaki”. Di satu sisi mereka butuh AS, tapi di sisi lain tidak mau mengorbankan hubungan keamanan dengan Iran yang bisa berujung pada kehancuran fasilitas minyak mereka seperti insiden Aramco beberapa tahun lalu.
JERNIH – Hubungan pertahanan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat kini berada di titik nadir. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi memberlakukan pembatasan ketat terhadap aktivitas militer AS di wilayahnya. Langkah ini diambil karena Riyadh khawatir akan pembalasan dari Iran serta merasa jaminan keamanan dari Washington tidak lagi mencukupi.
Sebuah sumber dari Teluk mengungkapkan kepada saluran televisi Israel, i24NEWS, bahwa kepemimpinan Saudi kini bersikap jauh lebih hati-hati. Mereka berkaca pada “pengalaman masa lalu” di mana respons AS terhadap serangan ke fasilitas Saudi dan Uni Emirat Arab dinilai sangat minim dan mengecewakan.
Riyadh kini menetapkan syarat baru bagi militer AS yang beroperasi di wilayah mereka. Segala pergerakan militer AS harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Kerajaan. Saudi juga menuntut janji tertulis bahwa AS akan melindungi mereka jika terjadi serangan balik. Selain itu, Saudi tidak ingin lagi ada keputusan sepihak dari Washington yang bisa menyeret negara-negara Teluk pada serangan langsung Iran.
“Tidak ada jaminan yang cukup bahwa Washington akan melindungi sekutunya di kawasan ini,” ujar sumber tersebut. Ia menambahkan bahwa Saudi yakin Iran tidak akan runtuh begitu saja dalam konfrontasi regional, sehingga Riyadh enggan terseret dalam konflik berkepanjangan dengan Teheran.
Ketegangan ini memuncak setelah Presiden Donald Trump mengumumkan “Project Freedom”—sebuah operasi militer besar untuk membuka paksa Selat Hormuz—tanpa berkoordinasi dengan mitra regionalnya.
Laporan dari NBC News mengungkapkan bahwa Arab Saudi telah menangguhkan penggunaan Pangkalan Udara Pangeran Sultan dan ruang udara Saudi bagi militer AS sebagai bentuk protes. Upaya Trump untuk mencairkan suasana melalui telepon kepada Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dilaporkan gagal menemui kesepakatan, yang berujung pada penangguhan operasi tersebut.
Bukan hanya Saudi, negara tetangga seperti Qatar dan Oman juga dilaporkan terkejut dengan pengumuman sepihak Trump. Hal ini menjadi masalah besar bagi Pentagon, mengingat operasi udara AS di Timur Tengah sangat bergantung pada hak lintas udara dan dukungan logistik dari negara-negara Teluk seperti Yordania, Kuwait, Bahrain, dan Oman.
Menanggapi penolakan para sekutunya, Trump berdalih bahwa operasi militer tersebut hanya “dihentikan untuk waktu singkat” sementara pembicaraan dengan Iran terus berlanjut. Meski Trump mengeklaim negosiasi berjalan “sangat produktif”, pihak Teheran justru membantahnya. Anggota parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, bahkan mengejek proposal terbaru AS sebagai sekadar “daftar keinginan” (wish list) yang tidak masuk akal.