JERNIH – Eskalasi militer di Jalur Gaza kembali membara. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut hangat persetujuan Hamas terhadap roadmap tahap kedua gencatan senjata, militer Israel (IDF) justru melancarkan gelombang serangan udara mematikan yang menewaskan puluhan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.
Peningkatan gempuran ini memicu tuduhan bahwa Pemerintah Israel secara sengaja mengebom proses diplomasi demi menggagalkan kesepakatan damai tanpa harus menyatakannya secara terbuka di hadapan Washington.
Bukannya mengadopsi peta jalan damai 15 poin yang dirancang Board of Peace dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), rezim Benjamin Netanyahu justru mematok syarat-syarat teknis yang kian mustahil. Zionis menuntut Hamas menyerahkan seluruh amunisi ke negara Barat tanpa keterlibatan entitas lokal Palestina dalam proses pengawasan.
Israel juga menolak menarik pasukan dari wilayah “Yellow Line” yang mencakup 52 persen area Gaza, serta menuntut kebebasan penuh bagi operasi militer Israel di seluruh penjuru enclave. Selain itu juga mengajukan keberatan resmi atas keterlibatan Qatar dan Turki dalam mekanisme verifikasi guna memutus dukungan diplomatik regional bagi warga Palestina.
Analis politik Gaza, Eyad al-Qarra, menilai tuntutan kebebasan militer penuh tersebut sama saja dengan melanggengkan pendudukan total. “Pemerintahan teknokrat independen tidak bisa bekerja di ruang hampa. Jika panitia administratif harus beroperasi di bawah bayang-bayang moncong senjata Israel, masyarakat akan memandangnya tak lebih dari milisi kolaborator,” tegas al-Qarra, mengutip Al Jazeera.
Sejumlah pakar menilai retorika dan aksi militer Netanyahu sangat dipengaruhi oleh agenda politik domestik jelang Pemilihan Umum Israel pada 27 Oktober.
Pakar isu Israel, Mtanes Shehadeh, membongkar bahwa Netanyahu sedang memainkan taktik penguluran waktu (procrastination policy). Jika Netanyahu secara serius menjalankan peta jalan damai—yang mengakui hak resistensi Palestina dan membuka pintu rekonstruksi Gaza—hal itu akan dihantam sebagai kekalahan politik besar oleh koalisi sayap kanannya.
“Israel berusaha melanjutkan pembunuhan, kelaparan, dan pengepungan di Gaza untuk mengulur waktu hingga pemilu 27 Oktober, tanpa mengumumkan penolakan secara terbuka agar tidak bentrok langsung dengan Trump,” ungkap Shehadeh.
Di sisi lain, faksi-faksi Palestina berada dalam posisi serba salah. Menarik diri dari kesepakatan akibat bombardir Israel akan dimanfaatkan Tel Aviv untuk melancarkan perang terbuka yang lebih masif.
Meskipun kepercayaan terhadap AS sebagai mediator jujur telah terkikis—terutama setelah Utusan Utama Board of Peace, Nickolay Mladenov, enggan menyebut nama Israel secara eksplisit saat mengutuk hancurnya fasilitas medis di Gaza—faksi Palestina memilih bertahan dalam kerangka diplomasi.
Fokus utama diplomasi Palestina saat ini bukan lagi memercayai Washington, melainkan mengunci ruang gerak AS agar tidak memberikan “lampu hijau” bagi Israel untuk meratakan sisa-sisa wilayah Gaza.