“Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya,” kata SBY.
JERNIH- Dalam sebua pidato politik bertajuk Refleksi Pergantian Tahun di JCC, Senayan, di Jakarta, pada Rabu 11 Desember 2019 lalu, mantan Presiden SBY bilang, mengerti betul alasan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia bilang, beban Jakarta sudah terlalu berat.
Ketika menjabat sebagai Presiden pun, SBY pernah menyodorkan gagasan serupa dan rencana membangun pusat pemerintahan baru pernah dibuat. Waktu itu, konsepnya meniru Putra Jaya, ibu kota Malaysia yang letaknya tak jauh dari pusat bisnis di Kuala Lumpur.
Namun, SBY mempertanyakan bagaimana konsepnya, jadwal pembangunannya, termasuk pula anggarannya dari mana.
“Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?” Kata SBY dalam pidato politiknya tersebut.
Di era pemerintahannya, SBY menyiapkan lahan di Jawa Barat, tepatnya 1,5 jam ke arah timur dari Jakarta. Namun, melihat anggaran yang sangat besar dan belum bisa disediakan, sementara banyak sasaran pembangunan yang mendesak, disusul faktor lingkungan tak mendukung, rencana itu akhirnya dibatalkan.
Meski begitu, ketik itu dia yang diam-diam juga melakukan kajian, belim menemukan strategi rinci terkait pendanaan dalam APBN 2020.
“Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya,” kata SBY.
Di lain pihak, Presiden Jokowi akhirnya menceritakan kembali gagasan panjang pemindahan tersebut. Dia bilang, Presiden-Presiden sebelumnya mulai dari Soekarno sampai SBY pernah menyodorkan rencana itu.
“Jaman presiden berikutnya, presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan,” kata dia dalam wawancara di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (15/3).
“Kira-kira tahun 1957, tapi karena pergolakan, mundur, akhirnya nggak jadi,” kata dia melanjutkan.
Lalu gagasan serupa juga muncul di era Presiden Soeharto yang ingin memindahkan IKN dari Jakarta ke Jawa Barat.
“Tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98 (reformasi),” kata Presiden.
Sehingga pada 2014, kata Jokowi, dia memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat itu untuk membuka dan melakukan kajian lagi. Sehingga dari banyak lokasi, dipilihkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari barat timur, utara selatan,” katanya.
Ini hanya satu alasan saja yang digunakan pemerintah. Sementara di bagian lain, ada banyak alasan sebab hanya di Kalimantan Timur-lah lahan tersedia.
“Banyak juga alasan, karena tersedianya lahan yang ada di sini,” kata Jokowi.