Menurut dia, selama ini sudah ada yang menyebar isyu terkait adanya Sunda Empire di institusi Adhiyaksa . Kedekatan suku antara pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, juga mempertontonkan nepotisme.
JERNIH-Setelah mendapat kritikan keras dari berbagai pihak terkait pernyataannya yang meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Asep N Mulyana dari jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Arteria Dahlan mulai bermanuver dan memainkan lidahnya.
Dia, buka suara dengan mengatakan agar jangan ada nepotisme kesukuan dalam sebuah instansi pemerintahan. Dia juga bilang, kalau sekedar ingin membantu Kejaksaan agar tak ada Sunda Empire di dalam tubuh lembaga penegak hukum itu.
“Namun, mereka yang menjabat di posisi strategis tertentu karena kompetensi, kapasitas dan kualitasnya,” kata Arteria kepada wartawan, Rabu (19/1).
Arteria pun meminta masyarakat khususnya warga Sunda memahami situasi dan suasana rapat ketika dia menyampaikan pernyataan itu. Sebab selama ini, dia bilang sudah ada yang menyebar isyu terkait adanya Sunda Empire di institusi Adhiyaksa ini. Apalagi kedekatan suku antara pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, juga mempertontonkan nepotisme.
Padahal menurut dia, Pemerintah saat ini tengah menekankan kalau sosok yang jadi pejabat adalah yang bekerja profesional, punya kompetensi dan kapasitas yang penuhi syarat, bukan karena faktor kedekatan.
“Itu yang mau kita tekankan kepada publik selama ini. Saya ingin membantu Jaksa Agung, agar mereka yang dari Sunda, memenuhi jabatan di Kejaksaan karena memang punya kompetensi tersebut,” katanya.
Dengan begitu, seperti diberitakan Republika Arteria memastikan tak ada lagi tuduhan hanya mementingkan suku tertentu guna menduduki posisi suatu jabatan.
“Ganti pak itu. Kita ini Indonesia pak. Nanti orang takut, kalau pake bahasa Sunda ini orang takut, ngomong apa, sebagainya. Kami mohon yang seperti ini dilakukan tindakan tegas,” kata Arteria mendesak Jaksa Agung dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kejaksaaan Agung.[]