JERNIH – Tekanan internasional terhadap Israel kian memuncak! Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan ultimatum keras yakni Inggris akan mengakui negara Palestina pada September 2025, kecuali Israel mengambil langkah substantif untuk mengakhiri perang di Gaza dan berkomitmen pada proses perdamaian yang berkelanjutan.
Dalam pernyataan pemerintah yang dirilis setelah rapat kabinet darurat pada Selasa (29/7/2025), Starmer menegaskan langkah ini bisa diambil sebelum Sidang Umum PBB di New York. Syaratnya jelas, Israel harus menyetujui gencatan senjata, menghentikan rencana aneksasi sebagian Tepi Barat yang diduduki, dan mendukung jalur politik menuju solusi dua negara.
Starmer, yang sampai memotong liburan musim panas para menteri untuk membahas inisiatif perdamaian pimpinan Eropa dan rencana peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, juga menekankan bahwa tuntutan Inggris terhadap Hamas tetap berlaku yakni pembebasan semua sandera, gencatan senjata, tidak berperan dalam pemerintahan Gaza, dan perlucutan senjata.
Ini adalah perubahan besar dalam posisi Inggris. Meski pemerintahan sebelumnya mendukung kenegaraan Palestina “saat waktunya tepat,” belum ada yang secara terbuka mengaitkannya dengan tenggat waktu spesifik atau prasyarat sejelas ini.
Pengumuman ini sontak menuai kritik tajam dari Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut tindakan Inggris sebagai “hadiah untuk Hamas” yang justru akan merusak upaya diplomatik mengakhiri perang di Gaza. Mereka bahkan mengklaim langkah Inggris akan merusak peluang gencatan senjata baru, meskipun Israel sendiri yang melanggar gencatan senjata terakhir pada Maret.
Starmer telah menginformasikan rencana ini kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui sambungan telepon sebelum diumumkan ke publik. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump membantah telah membahas rencana pengakuan Inggris ini dengan Starmer.
Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, menyambut baik pernyataan ini. Ia menyebut pengakuan formal Inggris terhadap Palestina akan memiliki “bobot historis dan moral yang khusus”.
“Ini merupakan langkah berarti dalam mengatasi ketidakadilan mendalam yang berakar dari Deklarasi Balfour era kolonial dan puluhan tahun penolakan sistematis terhadap hak-hak Palestina,” tulis Zomlot di X, merujuk pada deklarasi Inggris tahun 1917 yang mendukung pembentukan tanah air Yahudi. Zomlot menegaskan pengakuan Palestina harus menjadi bagian dari proses yang lebih luas berdasarkan keadilan dan hukum internasional, dimulai dengan “penghentian segera genosida di Gaza.”
Tekanan untuk mengakui Palestina juga datang dari internal Partai Buruh pimpinan Starmer sendiri. Lebih dari separuh anggota parlemen backbencher Buruh telah menandatangani surat yang mendesak pemerintah untuk secara resmi mengakui negara Palestina sebagai alat tawar untuk mendorong Israel menuju perdamaian.
Starmer membela waktu dan kondisi pengumuman ini, mengatakan keputusan itu didorong oleh situasi yang tak tertahankan di Gaza dan kekhawatiran bahwa solusi dua negara semakin sulit dijangkau.
“Ini dimaksudkan untuk memajukan tujuan itu,” katanya. “Ini dilakukan sekarang karena saya sangat khawatir bahwa gagasan solusi dua negara semakin berkurang dan terasa lebih jauh hari ini daripada bertahun-tahun terakhir.”
Proposal ini, yang didukung oleh rencana perdamaian delapan poin Inggris bersama mitra-mitra Eropa, mengikuti langkah serupa dari negara-negara Eropa lainnya. Minggu lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan Prancis akan secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara, menjadi negara Eropa terbesar dan paling berpengaruh yang melakukannya. Sebelumnya, anggota Uni Eropa seperti Norwegia, Spanyol, dan Republik Irlandia juga telah menyatakan pengakuan mereka terhadap Negara Palestina.
Anggota parlemen Buruh, Sarah Champion, yang menginisiasi surat kepada Starmer, mengingatkan bahwa mungkin tidak akan pernah ada momen yang sempurna untuk mengakui kenegaraan Palestina, tetapi ini mungkin menjadi kesempatan terakhir. “Apa yang kita miliki, bagaimanapun, adalah badai sempurna untuk mencegah solusi dua negara terjadi,” katanya. “Sekarang atau tidak sama sekali jika kita percaya pada hak Palestina untuk diakui.”