Jernih.co

Kanada dan Inggris Gabung AS Boikot Olimpiade Cina

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengumumkan negaranya bergabung untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing atas masalah hak asasi manusia. Pada konferensi pers di Ottawa pada hari Rabu, tampak Menteri Luar Negeri Melanie Joly, kiri, dan Menteri Olahraga Pascale St-Onge. Foto: AP

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan pemerintahnya “sangat terganggu” oleh pelanggaran hak-hak asasi yang dilakukan Cina secara sistematis dan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly, menyatakan kembali keprihatinan tentang perlakuan terhadap minoritas Muslim Uygur di Provinsi Xinjiang, sejalan dengan penjelasan AS dan Australia atas boikot mereka.

JERNIH–Kanada dan Inggris telah mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, bergabung dengan AS dan Australia. Persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Cina menjadi alasan mereka.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Rabu (8/12) mengatakan pemerintahnya “sangat terganggu” oleh pelanggaran hak-hak asasi oleh Cina. Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly, menyatakan kembali keprihatinan tentang perlakuan terhadap minoritas Muslim Uygur di Provinsi Xinjiang, sejalan dengan penjelasan AS dan Australia atas boikot mereka.

Salah satu poster aktivis dalam kampanye boikot Olimpiade Beijing 2022

Pada hari yang sama, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan tidak ada perwakilan pemerintah Inggris yang akan menghadiri Olimpiade. “Akan ada boikot diplomatik yang efektif terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing, tidak ada menteri yang diharapkan hadir dan tidak ada pula pejabat kami,”kata Johnson kepada parlemen.

Selandia Baru pekan ini mengatakan tidak akan mengirim perwakilan diplomatik, tetapi tidak menggambarkan ini sebagai boikot, namun justru menyebut kekhawatiran tentang Covid-19. Pengumuman itu berarti bahwa tidak satu pun dari apa yang disebut sekutu intelijen “Five Eyes” akan mengirim perwakilan diplomatik ke Olimpiade.

Ditanya apakah dia mengharapkan balasan dari Beijing, Trudeau mengatakan: “Saya tidak berpikir keputusan Kanada dan banyak negara lain untuk memilih tidak mengirim perwakilan diplomatic itu akan mengejutkan Cina.” Cina mengatakan pada pekan ini bahwa AS akan “membayar harga” untuk aksi boikotnya.

Trudeau juga mengutip persoalan penangkapan warga Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang diterungku Cina, Desember 2018. Mereka dituduh melakukan aksi mata-mata, tetapi dibebaskan 24 September ini setelah eksekutif Huawei Technologies, Meng Wanzhou, diizinkan untuk kembali ke Cina dari Vancouver, setelah mencapai kesepakatan penuntutan yang ditangguhkan otoritas AS atas tuduhan penipuan.

“Sudah sangat jelas bahwa kekhawatiran tentang penahanan sewenang-wenang itu nyata dan dialami oleh banyak orang dan banyak negara di seluruh dunia,” kata Trudeau.

Trudeau pada Rabu sebelumnya menandai bahwa Kanada akan bertindak bersama dengan sekutunya. “Selama beberapa bulan terakhir kami telah berbicara tentang pendekatan kami dengan sekutu di seluruh dunia. Kami tahu bahwa dalam masalah seperti ini penting untuk memastikan bahwa kami bekerja dengan sekutu kami,” kata Trudeau menjelang pertemuan kabinet di Ottawa.

Menteri Luar Negeri Joly mengatakan bahwa “agen” akan ditempatkan di Cina untuk memastikan keselamatan atlet Kanada.

“Dalam situasi khusus ini jelas bahwa kami ingin memastikan bahwa atlet kami memiliki akses ke layanan perlindungan dan itulah mengapa kami akan bekerja dengan RCMP,” katanya, merujuk pada Royal Canadian Mounted Police, polisi federal negara itu.

Joly menambahkan: “Jelas penting bagi kami untuk mengirim sinyal kuat ke Cina, karena kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi dalam hal tuduhan hak asasi manusia mengenai Uygur di Xinjiang.”  Dia mengatakan Kanada berkoordinasi dengan sekutu mereka untuk terus membuat lebih banyak negara mengirim pesan yang kuat.

Sebelum pengumuman Trudeau, anggota parlemen Kanada dan Eropa yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) telah mengeluarkan seruan agar pemerintah mereka bergabung dan memboikot Olimpiade.

Surat-surat yang dikirim oleh anggota parlemen mengutip apa yang mereka sebut “genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” kepada orang-orang Uygur, penganiayaan terhadap orang Tibet dan tindakan keras terhadap gerakan demokrasi Hong Kong.

Pejabat yang menghadiri pertandingan berisiko menambahkan legitimasi “pada upaya pemerintah Cina untuk menutupi pelanggaran yang terjadi di wilayah Uygur”, dan bertindak sebagai “peserta yang bersedia berpartisipasi dalam kampanye propaganda pemerintah RRC”.

Di antara mereka yang mengirim surat kepada para pemimpin Uni Eropa adalah anggota parlemen yang terkena sanksi, Reinhard Buetikofer dari Jerman, dan Miriam Lexmann dari Slovenia. Keduanya sangat vokal mengenai masalah ini.

Surat-surat anggota parlemen mengatakan akan “tidak terpikirkan bahwa Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 akan berlanjut seperti biasa. “Memang benar bahwa olahraga harus tetap di atas politik, tetapi semua ini tidak mengizinkan kita menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia skala industri.” [South China Morning Post]

Exit mobile version