JERNIH — Upaya hukum platform perpesanan global, Telegram, untuk lepas dari jerat blokir pemerintah India resmi kandas. Pengadilan Tinggi New Delhi menolak pengajuan banding Telegram terkait sanksi pemblokiran sementara yang dijatuhkan akibat masifnya penggunaan aplikasi tersebut sebagai lapak jual-beli bocoran soal ujian nasional.
Hakim Pengadilan Tinggi Delhi, Tejas Karia, menegaskan bahwa perintah pemblokiran yang dikeluarkan pemerintah India sudah memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan telah mengikuti prosedur hukum pidana yang ketat. Sanksi ini memaksa Telegram offline sepenuhnya dan dihapus dari seluruh toko aplikasi (App Store dan Google Play Store) di India sejak awal pekan ini per Juni 2026.
Skandal ini bermula ketika Kementerian Teknologi Informasi India mendeteksi adanya jaringan channel ilegal di Telegram yang memperjualbelikan soal ujian masuk sarjana kedokteran.
Satu bulan lalu, pemerintah India terpaksa membatalkan total hasil tes kedokteran nasional setelah investigasi membuktikan lembar soal telah bocor sebelum ujian dimulai. Otoritas India menyatakan bahwa keberadaan soal palsu yang dijual di Telegram pun tetap berbahaya karena berpotensi menyesatkan dan merugikan para calon mahasiswa.
Pejabat India menuduh manajemen Telegram sangat lamban dan abai dalam merespons perintah penghapusan (take down) akun-akun kriminal yang menjual lembar ujian tersebut.
Keputusan pengadilan ini menjadi pukulan telak mengingat India adalah pasar terbesar Telegram di dunia dengan lebih dari 150 juta pengguna.
Pendiri Telegram, Pavel Durov, langsung melayangkan kritik terbuka. Ia menilai pemblokiran total ini tidak adil karena menghukum ratusan juta pengguna bersih, padahal bocoran soal ujian tersebut sudah telanjur menyebar luas di platform media sosial lainnya.
Dalam dokumen persidangan, Telegram membantah narasi pemerintah dan menyebutnya sebagai laporan yang “sepihak, tidak akurat, dan sengaja menghilangkan detail prosedur proaktif yang telah dilakukan perusahaan.” Pihak Telegram mengklaim mereka sebetulnya telah bertindak dengan menghapus lebih dari 900 tautan (links) ilegal yang memuat konten curang terkait ujian tersebut.
Dengan keputusan ini, India menambah panjang daftar negara yang menjatuhkan sanksi keras terhadap aplikasi berlogo pesawat kertas tersebut:
| Negara | Status Regulasi / Kasus terhadap Telegram |
| China | Blokir permanen jangka panjang sejak tahun 2015. |
| Iran | Blokir permanen jangka panjang sejak tahun 2018. |
| Prancis | Penyelidikan kriminal terhadap Pavel Durov atas tuduhan gagal meredam konten kejahatan. |
| Australia & Malaysia | Pengawasan ketat dan investigasi intensif dari otoritas keamanan siber setempat. |
Kasus di New Delhi ini kini menjadi salah satu benturan hukum paling disorot di dunia sepanjang tahun 2026, memperlihatkan bagaimana negara-negara berdaulat mulai kehilangan kesabaran terhadap kebijakan privasi ketat Telegram yang sering kali berujung pada impunitas tindakan kriminal.