Ancaman terhadap jurnalis India menambah iklim yang sudah tidak bersahabat bagi pers yang juga menghadapi penahanan berdasarkan undang-undang yang kejam, kampanye kotor, pelecehan, dan intimidasi.
JERNIH – Pemerintah India baru-baru ini menargetkan jurnalis terkenal dengan spyware Pegasus, kata Amnesty International dan The Washington Post dalam penyelidikan bersama yang diterbitkan pada Kamis (28/12/2023).
Dibuat oleh perusahaan Israel NSO Group dan dijual ke pemerintah di seluruh dunia, perangkat lunak Pegasus dapat digunakan untuk mengakses pesan dan email ponsel, membaca foto, menguping panggilan, melacak lokasi, dan bahkan merekam pemiliknya dengan kamera. Pengawas telah mendokumentasikan penggunaan spyware secara luas – yang biasanya hanya dijual kepada pemerintah atau badan keamanan – terhadap jurnalis dan aktivis di banyak negara, termasuk India.
Mengutip AFP, Amnesty mengatakan jurnalis Siddharth Varadarajan dari The Wire dan Anand Mangnale dari The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) telah menjadi sasaran spyware di iPhone mereka. “Wartawan di India semakin banyak menghadapi ancaman pengawasan yang melanggar hukum hanya karena melakukan pekerjaan mereka,” kata Donncha O Cearbhaill, kepala Lab Keamanan Amnesty International.
Ancaman tersebut menambah iklim yang sudah tidak bersahabat bagi wartawan yang juga menghadapi “penahanan berdasarkan undang-undang yang kejam, kampanye kotor, pelecehan, dan intimidasi”, tambahnya.
Pemerintah India tidak segera menanggapi laporan tersebut, yang mengatakan kasus penggunaan spyware terbaru yang teridentifikasi terjadi pada bulan Oktober.
Pada tahun 2021, New Delhi dituduh menggunakan Pegasus untuk mengawasi jurnalis, politisi oposisi, dan aktivis, dengan dokumen yang bocor menunjukkan bahwa spyware tersebut telah digunakan terhadap lebih dari 1.000 nomor telepon India. Saingan politik utama Perdana Menteri Narendra Modi, Rahul Gandhi, termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran.
Pemerintah membantah melakukan “pengawasan ilegal” namun menolak bekerja sama dengan penyelidikan Mahkamah Agung atas tuduhan tersebut, yang temuannya belum dipublikasikan.
OCCRP, salah satu dari dua organisasi sasaran yang disebutkan dalam laporan hari Kamis, menerbitkan penyelidikan pada bulan Agustus terhadap transaksi keuangan taipan India Gautam Adani, sekutu bisnis utama Modi.
Konglomerat Adani kehilangan nilai lebih dari US$100 miliar pada awal tahun ini setelah sebuah perusahaan investasi short-seller AS melontarkan tuduhan besar mengenai penipuan akuntansi, yang oleh perusahaan India tersebut dianggap sebagai “kampanye kotor” yang terorganisir.
Mangnale mengatakan kepada AFP bahwa dia menjadi sasaran “dalam beberapa jam” setelah mengirimkan pertanyaan ke Adani Group atas nama OCCRP. “Saya tidak bisa menyalahkan Adani Group atau Pemerintah India, karena kami belum punya buktinya,” tambahnya. “Tapi, kronologinya sendiri sangat jitu.”
Varadarajan dari The Wire menyatakan kepada The Washington Post bahwa dia menjadi sasaran karena memimpin oposisi terhadap penahanan penerbit berita terkemuka di New Delhi.
Serangan yang Disponsori Negara
Media lokal melaporkan bulan lalu bahwa pihak berwenang kembali menyelidiki tuduhan politisi oposisi mengenai upaya penyadapan telepon setelah mereka melaporkan menerima peringatan dari Apple tentang “penyerang yang disponsori negara”.
Ashwini Vaishnaw, Menteri Informasi dan Teknologi, mengatakan pemerintah “prihatin” dengan keluhan tersebut. Para aktivis mengatakan kebebasan pers di negara demokrasi terbesar di dunia telah terpuruk selama masa jabatan Modi.
India telah turun 21 peringkat menjadi 161 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia, yang disusun oleh Reporters Without Borders, sejak ia menjabat pada tahun 2014. Para jurnalis yang melaporkan secara kritis mengenai pemerintah mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran pelecehan hukum dan kampanye pelecehan online yang tiada henti.