Langkah ini dinilai mengancam keberlangsungan negara Palestina dan kian menjauhkan prospek perdamaian. Sementara tidak ada satupun yang negara yang dapat memberhentikan setiap gerak Israel.
WWW.JERNIH.CO – Rencana pemerintah Israel untuk membuka tender pembangunan sekitar 1.200 unit rumah pemukiman di wilayah strategis Tepi Barat yang diduduki memicu gelombang kecaman keras dari negara-negara Barat. Negara sekutu seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk keputusan tersebut, menyebutnya “tidak dapat diterima,” serta mendesak Israel untuk segera membatalkan rencana tersebut.
Di bawah hukum internasional, seluruh pemukiman Israel di wilayah pendudukan dianggap ilegal. Selama bertahun-tahun, Israel sempat menahan diri dari pembangunan di area yang dikenal sebagai kawasan E1—wilayah seluas 12 kilometer persegi yang terletak di antara Yerusalem Timur dan pemukiman Maale Adumim—akibat tekanan internasional.
Namun, Kementerian Perumahan Israel baru-baru ini resmi menerbitkan tender untuk 1,234 unit dari total 3,401 rumah yang disetujui, dengan tenggat waktu penawaran hingga 19 Oktober.
Pembangunan di area E1 dipandang sangat krusial dan berbahaya oleh banyak pihak. Penentang proyek ini, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Sekjen PBB, memeringatkan bahwa proyek E1 mengancam keberlangsungan negara Palestina secara mendasar.
Pengembangan kawasan ini akan memotong Tepi Barat menjadi dua bagian (utara dan selatan) serta mengisolasi Yerusalem Timur, sehingga menghalangi terhubungnya wilayah perkotaan Palestina antara Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem. Hal ini dinilai merusak prospek solusi dua negara (two-state solution).
Kecaman internasional ini terasa semakin mendesak mengingat situasi di Tepi Barat saat ini sedang berada pada tingkat ketidakstabilan yang parah, ditandai dengan maraknya kekerasan oleh pemukim terhadap warga sipil Palestina serta tekanan berat pada perekonomian lokal. Sekutu Barat menegaskan bahwa langkah Israel tidak hanya menjauhkan prospek perdamaian, tetapi juga merusak posisi diplomasi Israel di mata dunia.
Sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada Perang Timur Tengah 1967, Israel telah membangun sekitar 160 pemukiman yang dihuni oleh lebih dari 700.000 warga Yahudi, berdekatan dengan sekitar 3,3 juta warga Palestina.
Eskalasi pembangunan pemukiman ini melonjak tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali memimpin pemerintahan koalisi sayap kanan yang pro-pemukim pada akhir 2022. Meskipun menghadapi tentangan sengit dari publik internasional maupun gugatan hukum internal, pemerintah Israel terus melanjutkan ekspansi wilayah tersebut.(*)
BACA JUGA: Israel Dihantam ‘Tsunami’ Emigrasi, Warganya Enggan Pulang Kampung