PPATK temukan dan blokir rekening-rekening yang telah tidak aktif lebih dari lima tahun namun tetap menerima bansos, sejumlah rekening penerima bansos yang hanya menerima transfer tanpa ada aktivitas transaksi lain. Jutaan rekening yang diblokir tersebut nilai saldonya mencapai Rp 2 triliun
JERNIH-Jutaan rekening penerima bantuan sosial telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena diduga tidak tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavanda, setelah pihaknya
menemukan sejumlah aliran janggal saat mereka melakukan pengecekan terhadap data rekening penerima bantuan sosial (bansos).
Ivan bahkan menyebut jika jutaan rekening yang diblokir tersebut nilai saldonya mencapai Rp 2 triliun lebih pada satu perbankan saja.
“Itu hanya dari satu perbankan saja yang kami bekukan, datanya akan berkembang jika kami sudah selesai dengan beberapa bank BUMN (Badan Usaha Milik (Badan Usaha Milik Negara) lainnya,” kata Ivan pada Jumat (4/7/2025).
Masih ada tiga bank himbara lain yang data penerima bansosnya tengah diproses oleh PPATK. Dengan demikian jumlah rekening yang diblokir serta nilai saldonya berpotensi bertambah jauh lebih besar
Jutaan rekening yang diblokir itu, jelas Ivan, dinilai tidak layak menerima bantuan sosial karena menampung saldo yang jumlahnya besar hingga jutaan rupiah.
Selain temuan rekening yang mencurigakan, PPATK juga menemukan rekening-rekening yang telah tidak aktif lebih dari lima tahun namun tetap menerima bantuan sosial
Dalam penjelasannya Ivan menyebut jika rekening bansos yang tidak dipergunakan dalam waktu yang lama artinya bukan penerima yang membutuhkan uang dengan segera sehingga tidak layak menerima bantuan.
PPATK juga menemukan sejumlah rekening penerima bansos yang tergolong dormant, yakni hanya menerima transfer tanpa ada aktivitas transaksi lainnya.
PPATK bekerjasama dengan Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut kerja sama dengan PPATK perlu dilakukan agar bansos benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Temuan PPATK, akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kementeriannya untuk memperbaiki akurasi data penerima. (tvl)