Di tengah optimisme mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings justru memberikan sinyal waspada. Apa yang sebenarnya memicu kekhawatiran Fitch?
WWW.JERNIH.CO – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings resmi merevisi prospek (outlook) utang jangka panjang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif. Meski demikian, Fitch masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level ‘BBB’ (Investment Grade).
Fitch Ratings adalah salah satu dari “Tiga Raksasa” (The Big Three) lembaga pemeringkat kredit paling berpengaruh di dunia, bersama dengan Moody’s dan S&P (Standard & Poor’s). Fitch bertugas sebagai “wasit” atau penilai kesehatan keuangan suatu negara atau perusahaan.
Perubahan prospek ini menjadi sinyal waspada bagi perekonomian nasional, mengingat Fitch adalah lembaga kedua setelah Moody’s yang mengambil langkah serupa di awal tahun ini.
Poin-poin utama dalam laporan Fitch terkait kondisi Indonesia terbaru, antara lain setidaknya ada empath al, antara lain;
Ketidakpastian Kebijakan dan Sentralisasi Kekuasaan
Fitch menyoroti adanya peningkatan ketidakpastian kebijakan dan erosi konsistensi dalam bauran kebijakan ekonomi Indonesia. Hal ini didorong oleh tren sentralisasi pengambilan keputusan yang dinilai dapat melemahkan kredibilitas fiskal jangka menengah.
Fokus pemerintah terhadap target pertumbuhan ekonomi yang sangat ambisius—yakni sebesar 8%—menimbulkan kekhawatiran bahwa disiplin anggaran yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia bisa sedikit melonggar demi mengejar angka pertumbuhan tersebut.
Tekanan Fiskal: Defisit dan Beban Bunga Utang
Salah satu sorotan utama dalam laporan ini adalah proyeksi defisit fiskal. Fitch memperkirakan defisit anggaran pada tahun 2026 akan berada di angka 2,9% dari PDB, mendekati batas legal 3%. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah yang dipatok pada 2,7%.
Tekanan ini dipicu oleh beberapa faktor, misalnya belanja sosial. Implementasi program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan memakan biaya hingga 1,3% dari PDB selama periode 2025-2029.
Fitch mencatat bahwa beban bunga utang Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 17% dari total pendapatan negara, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara berperingkat ‘BBB’.
Faktor lain adalah penerimaan negara yang lemah. Rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB diproyeksikan hanya sekitar 13,3%, jauh di bawah median negara sebanding yang mencapai 25,5%.
Peran Danantara dan Risiko Kewajiban Kontinjensi
Pembentukan Sovereign Wealth Fund baru, Danantara, juga masuk dalam radar Fitch. Lembaga ini berencana menginvestasikan dana sebesar US$ 26 miliar pada tahun 2026 untuk proyek hilirisasi. Namun, Fitch memberikan catatan kritis mengenai potensi perluasan mandat Danantara ke aktivitas “kuasi-fiskal”.
Jika dana ini digunakan untuk mendukung prioritas pemerintah melalui utang di luar anggaran (off-budget), hal tersebut berisiko mengurangi transparansi fiskal dan meningkatkan kewajiban kontinjensi yang harus ditanggung negara di masa depan.
Ketahanan Ekonomi di Tengah Risiko Eksternal
Meski prospeknya negatif, Fitch tetap mengakui bahwa fondasi ekonomi makro Indonesia masih cukup solid. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap stabil di kisaran 5% pada 2026-2027, yang berarti dua kali lipat lebih tinggi dari median negara-negara berperingkat ‘BBB’ (2,5%).
Ketahanan ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat, investasi di sektor hilirisasi, dan cadangan devisa yang masih memadai. Namun, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi 0,8% dari PDB akibat pelemahan ekspor bersih dan ketidakpastian global.
Revisi ke arah negatif ini merupakan “lampu kuning” bagi pemerintah untuk segera memperkuat reformasi struktural dan menjaga disiplin fiskal. Kementerian Keuangan sendiri telah merespons dengan menegaskan komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak melalui digitalisasi serta kepatuhan wajib pajak.
Stabilitas politik dan konsistensi kebijakan akan menjadi kunci apakah Indonesia dapat kembali ke prospek stabil atau justru menghadapi penurunan peringkat (downgrade) dalam 12 hingga 18 bulan ke depan.(*)
BACA JUGA: Konstruksi Pertumbuhan Ekonomi (Riil) Melalui Operasi Statistik