Anjloknya approval rating hingga 49,8% memaksa Istana menghadapi ujian terberatnya di tahun kedua kepemimpinan. Terdesak oleh lonjakan inflasi dan performa menteri yang dinilai minim empati, bayang-bayang reshuffle kabinet kini kian nyata.
WWW.JERNIH.CO – Setelah survei yang digelar SMRC memotret jebloknya kepercayaan publik kepada kepemimpinan Presiden Prabowo, hal serupa juga terjadi pada survei lain. Kali ini lewat Indikator Politik.
Dinamika politik nasional kembali memasuki fase krusial setelah lembaga riset Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tatap muka nasional periode 14–24 Juli 2026. Survei yang memotret persepsi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sorotan utama lantaran mencatatkan penurunan kepuasan (approval rating) yang sangat signifikan.
Sebelumnya, rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada pertengahan Juli 2026 telah memberikan sinyal peringatan awal ketika kepuasan publik merosot ke angka 51,1% dari puncaknya sebesar 81,2% pada akhir 2025. Namun, temuan Indikator Politik Indonesia periode 14–24 Juli 2026 justru merekam tekanan opini publik yang jauh lebih dalam.
Tinggal 49,8%
Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dicatat berada di angka 49,8%, sementara masyarakat yang merasa kurang puas atau tidak puas sama sekali mencapai 45,3%, dan sisanya sebesar 4,9% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Angka ini menandai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo, approval rating menembus di bawah ambang batas psikologis 50%. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa masa honeymoon period atau bulan madu politik telah resmi berakhir, berganti menjadi fase evaluasi rasional berbasis kinerja nyata (performance-based evaluation).
Erosi kepuasan publik ini tidak terjadi secara merata di seluruh bidang, melainkan terakumulasi kuat pada sektor ekonomi mikro dan kepastian hukum. Pada sektor ekonomi nasional, sebanyak 52,4% responden menilai kondisi ekonomi berada dalam kategori buruk atau sangat buruk, dan hanya 18,6% yang menilai baik. Lebih rinci lagi, sebanyak 68,2% responden mengeluhkan harga bahan pokok yang makin tidak terjangkau dalam enam bulan terakhir, 61,5% menilai lapangan kerja makin sulit diakses, serta 44,1% merasa perekonomian rumah tangga mereka kian memberat.
Di sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tingkat kepuasan publik terperosok masing-masing ke angka 34,2% dan 41,5%. Sementara itu, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang masih mendapat apresiasi dari kelompok Gen Z dan keluarga penerima manfaat, namun tetap dibayangi sorotan publik terkait efisiensi anggaran serta efektivitas distribusi logistik.
Direktur Eksekutif dan tim peneliti Indikator Politik Indonesia mengurai sejumlah faktor teknis dan sosiologis di balik pergeseran tajam ini. Pertama, terdapat fenomena asymmetry of pain dalam kebijakan ekonomi, di mana masyarakat merasakan dampak langsung kenaikan harga pangan dan energi jauh lebih cepat daripada manfaat program jangka panjang pemerintah.
Kedua, timbulnya expectation-reality gap akibat besarnya ekspektasi publik saat awal masa jabatan yang kini terbentur oleh realitas fiskal APBN dan gejolak ekonomi global. Ketiga, timbul persepsi negatif terhadap soliditas kabinet, di mana sejumlah menteri dinilai kurang responsif dalam mengatasi krisis ekonomi mikro dan kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang justru memicu wacana evaluasi atau reshuffle kabinet.
Penurunan Drastis
Jika ditinjau dalam rekam jejak internal Indikator Politik Indonesia, penurunan ini tergolong sangat drastis. Pada November 2025, Presiden Prabowo mengantongi kepuasan sebesar 77,7%, yang kemudian mencapai puncaknya pada Januari 2026 di angka 79,9%. Angka ini sempat terkoreksi landai menjadi 75,1% pada Maret 2026, sebelum akhirnya anjlok sebesar 30,1 poin persentase menuju angka 49,8% pada Juli 2026.
Laju penurunan sekitar 30% dalam kurun waktu kurang dari satu semester ini mencatatkan salah satu koreksi opini publik tercepat dalam sejarah riset Indikator, membuktikan betapa elastisnya loyalitas pemilih terhadap isu stabilitas harga kebutuhan pokok.
Meskipun demikian, perspektif komparatif historis menunjukkan bahwa pola ini bukanlah hal asing dalam kepemimpinan nasional era reformasi. Pada periode pertama kepemimpinannya (2004–2006), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengawali masa jabatan dengan approval rating di atas 70–80% sempat mengalami keanjlokan kepuasan hingga kisaran 45%–50% akibat pemotongan subsidi BBM pada akhir 2005.
Demikian pula dengan Presiden Joko Widodo pada periode pertama (2014–2015), yang memulai kepemimpinan dari angka 65% lalu merosot ke kisaran 41%–53% akibat penyesuaian harga BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Baik SBY maupun Jokowi pada akhirnya berhasil memulihkan angka kepuasan publik kembali ke level 65%–79% melalui kombinasi program jaring pengaman sosial, bantuan langsung, dan stabilisasi makroekonomi. Ketiga presiden tercatat sama-sama mengalami titik krusial adjustment publik pada kurun bulan ke-18 hingga bulan ke-24 kepemimpinan mereka.
Peringatan Dini
Validasi atas fenomena ini makin kuat ketika membandingkan hasil temuan Indikator Politik Indonesia (14–24 Juli 2026) dengan survei SMRC (pertengahan Juli 2026). SMRC mencatat angka kepuasan sebesar 51,1% dengan margin of error 3,7%, sementara Indikator merekam angka 49,8% dengan margin of error 2,9%. Kedua lembaga kredibel ini menghasilkan kesimpulan yang homogen: penurunan kepuasan publik bukanlah anomali statistik, melainkan cerminan riil dari tekanan ekonomi yang sedang dialami masyarakat di lapangan.
Pada akhirnya, temuan survei Indikator Politik Indonesia periode Juli 2026 ini menjadi sinyal peringatan dini bagi jajaran pemerintah. Penurunan kepuasan publik hingga di bawah 50% menegaskan bahwa modal politik awal telah tergerus oleh realitas ekonomi harian.
Guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan membentuk kurva pemulihan sebagaimana yang pernah dialami oleh SBY dan Jokowi, pemerintah dihadapkan pada implikasi kebijakan yang mendesak: berfokus penuh pada pengendalian inflasi pangan, melakukan evaluasi dan optimasi kabinet (reshuffle) pada sektor ekonomi dan hukum, serta memperkuat efisiensi penyaluran jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.(*)
BACA JUGA: Alarm Keras buat Pemerintah, Kepuasan Publik Terhadap Presiden Prabowo Anjlok ke 51 Persen