Larangan berhijab itu dianggap melanggar pilihan pribadi yang menjadi hak para siswa, yang tidak merugikan orang lain.
JERNIH-Ratusan orang turun ke jalan untuk memprotes larangan mengenakan hijab di sejumlah sekolah di India. Aturan itu telah memicu kemarahan warga Muslim setempat.
Sejak bulan lalu, sekolah-sekolah menengah yang dikelola pemerintah telah memberitahu para siswi Muslim untuk tidak mengenakan hijab. Larangan itu meluas ke beberapa institusi pendidikan lainnya di negara bagian Karnataka.
Dilansir AFP, pada Selasa (8/2/2022), larangan yang diberlakukan di negara bagian Karnataka itu telah memunculkan ketakutan di kalangan warga minoritas soal apa yang mereka sebut sebagai peningkatan persekusi di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang beraliran nasionalis Hindu.
Beredar di media sosial rekaman video yang menunjukkan ratusan orang turun ke jalanan melakukan protes larangan hijab tersebut. Mereka melakukn protes sambil melambaikan bendera India. Dalam beberapa hari terakhir terjadi aksi protes di setidaknya dua kota di wilayah Karnataka.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (7/2/2022) waktu setempat, Presiden Organisasi Islam Perempuan Karnataka, Sumayya Roushan menyebut larangan hijab itu melanggar ‘pilihan pribadi yang menjadi hak para siswa, yang tidak merugikan orang lain’
“Ini bersifat diskriminatif dan juga bertentangan dengan hak-hak yang diberikan di bawah Konstitusi India,”.
Salah satu sekolah telah mengizinkan para siswi Muslim untuk hadir di kelas dengan mengenakan hijab namun mereka harus duduk di ruang kelas yang terpisah. Sedangkan dua sekolah lainnya memilih untuk libur dan menutup sekolahnya sejak Senin (7/2) waktu setempat.
Pengadilan tinggi Karnataka akan menggelar sidang petisi untuk memutuskan apakah larangan itu akan dicabut atau tidak. Sidang petisi dilaksanakan pada Selasa (8//2022) waktu setempat.
Sementara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menaungi PM Modi dan berkuasa di wilayah Karnataka, menyatakan dukungan atas larangan hijab. Larangan itu juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh terkemuka setempat. Sedangkan para pemimpin politik lainnya di India banyak yang tidak sepakat dengan larangan itu. (tvl)