Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merosot tajam dari 75% pada Desember 2025 menjadi 37% pada Agustus 2026 menurut riset terbaru Tempo Data Science. Kok bisa?
WWW.JERNIH.CO – Survei nasional terbaru yang dirilis oleh unit riset Tempo Data Science pada 26 Agustus 2026 menyoroti pergeseran tajam persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tingkat kepuasan publik (approval rating) mencatatkan penurunan signifikan hingga berada di angka 37% pada Agustus 2026, merosot tajam jika dibandingkan dengan periode Desember 2025 yang sempat menembus angka 75%.
Riset ini diselenggarakan pada periode 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.260 responden berkualifikasi memilih di 38 provinsi seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dari rincian angka yang disurvei, penilaian publik terbelah secara ekstrem berdasarkan sektor kehidupan yang dirasakan langsung. Secara umum, sebanyak 37% responden menyatakan puas atau sangat puas, sementara 62% menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, dan 1% selebihnya menjawab tidak tahu.
Tekanan ekonomi makro dan mikro menjadi pendorong utama merosotnya angka kepuasan tersebut. Mahalnya harga kebutuhan pokok (sembako) serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi keluhan paling dominan dari masyarakat. Di samping itu, perbaikan kinerja serta kompetensi pejabat pemerintah dinilai belum optimal oleh 9% responden, disusul desakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 8%.
Meski kepuasan secara akumulatif mengalami penurunan, survei mencatat beberapa sektor pelayanan dasar yang masih mendapat apresiasi positif dari publik. Ketersediaan listrik dinilai baik oleh 74% responden dan sangat baik oleh 4% responden, sedangkan pelayanan administrasi publik memperoleh penilaian baik sebesar 71% dan sangat baik 8%. Program Bantuan Sosial (Bansos) juga relatif masih mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat penerima manfaat.
Penurunan drastis dari 75% di akhir tahun 2025 menjadi 37% pada pertengahan 2026 ini terutama didorong oleh berakhirnya masa honeymoon period pemerintahan baru. Pada akhir 2025, ekspektasi masyarakat masih sangat tinggi terhadap janji-janji politik dengan dukungan program bantuan sosial.
Namun memasuki Agustus 2026, realitas tekanan inflasi, lonjakan harga bahan pangan, dan stagnasi penyerapan tenaga kerja secara langsung menghantam daya beli harian. Kondisi ini membuat publik mulai menuntut hasil konkret dari kebijakan ekonomi ketimbang sebatas janji program retoris.(*)
BACA JUGA: Survei IPO 2026, Kepercayaan Publik ke Pemerintah Turun ke 63 Persen