JERNIH — Gelombang kekerasan terhadap fasilitas medis, tenaga kesehatan, hingga pasien di kawasan konflik terus melonjak tajam sepanjang tahun 2026. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa aksi penyerangan kini terjadi dengan rata-rata lebih dari empat kali dalam sehari.
Direktur Manajemen Kemanusiaan dan Bencana WHO, Altaf Musani, mengungkapkan data memprihatinkan tersebut dalam konferensi pers di Genewa pada Jumat. Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026, WHO merekam lebih dari 900 serangan verified yang merenggut sedikitnya 900 nyawa dan melukai lebih dari 1.400 orang.
Ukraina, Lebanon, serta Wilayah Pendudukan Palestina (Gaza) mencatatkan porsi insiden terbesar. Kendati demikian, aksi kekerasan serupa juga teridentifikasi di berbagai negara konflik lain, termasuk Iran, Sudan, Myanmar, Suriah, Nigeria, hingga Republik Demokratik Kongo.
“Apa yang kita saksikan saat ini adalah bentuk kekerasan berkali-kali lipat,” ujar Musani. Ia merinci bentuk serangan meliputi penggunaan senjata berat, penghancuran fasilitas kesehatan, hingga penahanan dan penculikan tenaga medis maupun pasien. Sepanjang tahun ini saja, sedikitnya 94 tenaga kesehatan dilaporkan telah ditahan.
Lumpuhnya Fasilitas Medis: Dari Gaza Hingga Sudan
Dampak perusakan ini melumpuhkan sistem pelayanan kesehatan primer di berbagai titik krisis global. Di Jalur Gaza, seluruhnya atau 36 rumah sakit yang ada telah mengalami kerusakan, hanya sekitar separuhnya yang masih dapat beroperasi secara terbatas.
Di Sudan, sebanyak 37% fasilitas kesehatan dilaporkan tidak berfungsi sama sekali sepanjang tahun ini akibat kecamuk konflik. Sementara di Ukraina, WHO telah memverifikasi lebih dari 3.100 serangan sejak invasi penuh Rusia dimulai, termasuk insiden terbaru yang merusak gudang logistik milik organisasi kesehatan PBB itu sendiri.
WHO menekankan bahwa efek destruktif dari sebuah serangan tidak berhenti saat dentuman bom mereda. Kerusakan infrastruktur medis menciptakan efek domino yang merenggut hak hidup pasien di masa depan.
“Serangan terhadap layanan kesehatan tidak berakhir begitu insiden itu diverifikasi,” tegas Musani. “Dampaknya adalah pasien yang tidak bisa berobat esok hari. Dampaknya adalah ambulans yang tidak lagi mampu melakukan rujukan darurat berikutnya.”
Riset WHO terhadap 69 insiden serangan di wilayah barat laut Suriah menunjukkan bahwa kunjungan rawat jalan langsung merosot hingga 51% sesaat setelah serangan terjadi, dan angka tersebut tetap tertekan selama lebih dari satu bulan.
Serangan ini juga merusak upaya penanganan wabah penyakit menular. Di Republik Demokratik Kongo, 12 serangan terverifikasi sejak ditemukannya wabah Ebola pada Mei lalu telah mengacaukan pemantauan kasus, pelacakan kontak, pengobatan, hingga sosialisasi masyarakat. Akibatnya, pemutusan rantai penularan menjadi jauh lebih sulit.
Secara kumulatif, sejak sistem pemantauan WHO mulai mencatat insiden kekerasan medis pada 2018, terdapat lebih dari 10.400 serangan terverifikasi di 29 negara dan wilayah. Rangkaian tragedi tersebut telah mengakibatkan sekitar 5.700 korban jiwa dan lebih dari 8.500 korban luka-luka.
Meski fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pasien secara eksplisit dilindungi di bawah Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi Genewa, penegakan hukum di lapangan dinilai mandek.
Musani menyoroti kenyataan pahit bahwa dari 10.000 lebih kasus serangan terverifikasi selama delapan tahun terakhir, tidak ada satu pun insiden yang sampai pada proses pertanggungjawaban hukum (accountability process). Keheningan hukum ini dinilai kian menyuburkan iklim impunitas di zona-zona konflik dunia.